Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dalam peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital. Kedua negara juga berkomitmen mencetak 10 juta talenta coding dalam 3 tahun ke depan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan langkah ini diperlukan untuk menjawab keperluan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.
“Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” kata Meutya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Rabu (17/9/2025).
Dia menambahkan, kementerian sejauh ini sudah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan digital.
Terkait dengan hal itu, kata Meutya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi digital pemerintahan secara masif.
“Saya rasa akan baik untuk saling berdiskusi karena sektor digital di UEAtelah banyak berkembang. Di Indonesia, tantangannya sangat besar dengan 280 juta penduduk, kita masih memiliki kesenjangan 50 juta yang belum memiliki akses,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan, Abdulla Nasser Lootah, menambahkan negaranya sudah lama menjalankan Zero Bureaucracy.
Yakni, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem e-government.
“Kami mencapai era digital di mana melihat kendaraan digital seperti UEA Pass yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Wallet, dompet digital tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” jelasnya.
Selain kerja sama layanan pemerintahan digital, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Salah satu agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan.