Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Lamongan dalam rapat paripurna, Kamis (8/5/2025).
Dalam paparannya, Yuhronur memaparkan bahwa dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,632 triliun, realisasinya mencapai Rp3,299 triliun. Sementara untuk belanja daerah dan transfer, dari alokasi sebesar Rp3,579 triliun telah terealisasi Rp3,207 triliun. Surplus yang ditetapkan sebesar Rp53,085 miliar, terealisasi sebesar Rp91,636 miliar.
Penerimaan pembiayaan dari target Rp24,187 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp77,273 miliar tercapai 100 persen. Secara neto tercatat minus Rp53 miliar, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp38,55 miliar.
“Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan,” ujar Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah disusun dengan standar akuntansi. Serta ditetapkan berdasarkan ukuran dan target kinerja yang berdampak pada pelayanan publik,” imbuh Pak Yes.
Capaian pengelolaan anggaran tersebut turut dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab Lamongan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Selain itu, Pemkab Lamongan juga kembali meraih predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 dari Kementerian PANRB. [fak/beq]