Surabaya (beritajatim.com) – Hardjuno Wiwoho, seorang kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, melontarkan kritik terhadap kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu, 1 September 2024, Hardjuno mendesak Satgas BLBI untuk bekerja lebih fokus dan tepat sasaran dalam mengejar para obligor nakal.
Kasus Bank Centris menjadi sorotan utama dalam kritik Hardjuno. Ia menilai bahwa penyitaan aset yang dilakukan oleh Satgas BLBI terhadap Bank Centris merupakan tindakan yang tidak tepat dan tidak didukung oleh bukti yang kuat.
“Jika tidak ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya menerima dana BLBI atau menjadi obligor, maka penyitaan aset tanpa dasar hukum yang jelas ini harus dihentikan,” tegas Hardjuno.
Menurut Hardjuno, tindakan Satgas BLBI yang menyasar pihak yang tidak ada kaitannya dengan BLBI dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
“Satgas BLBI harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, bukan berdasarkan asumsi atau dokumen yang meragukan,” ujarnya.
Hardjuno juga menyoroti pentingnya peran Menteri Keuangan dalam mengawasi kinerja Satgas BLBI. Ia meminta Sri Mulyani untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terkait BLBI berjalan dengan adil dan transparan.
“Jangan sampai kekuasaan yang besar membuat pejabat lupa bahwa mereka ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya,” tegasnya. [asg/beq]