PIKIRAN RAKYAT – Selama satu dekade terakhir, Amerika Serikat konsisten menjadi salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Negeri Paman Sam merupakan penyumbang utama surplus neraca perdagangan Indonesia sejak 2015 hingga 2025, sejajar dengan India dan Filipina.
“India, Filipina dan Amerika Serikat merupakan penyumbang utama surplus neraca perdagangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir,” ungkap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin 21 April 2025.
Amalia menjelaskan bahwa surplus terbesar perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat terjadi pada 2022, yakni mencapai 16,57 miliar dolar AS atau setara Rp278,54 triliun (kurs Rp16.810 per dolar). Surplus ini ditopang oleh ekspor nonmigas yang terus meningkat.
Komoditas Ekspor Unggulan
Pada kuartal I 2025, nilai ekspor Indonesia ke AS tercatat sebesar 7,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp122 triliun. Komoditas ekspor utama meliputi:
Mesin dan perlengkapan elektrik: 1,2 miliar dolar AS (Rp20,1 triliun) Alas kaki: 657,9 juta dolar AS (Rp11 triliun) Pakaian dan aksesoris rajutan/non-rajutan: 1,19 miliar dolar AS (Rp20 triliun) Lemak dan minyak nabati: 507,19 juta dolar AS (Rp8,52 triliun)
“Sepanjang Januari sampai dengan Maret 2025, nilai ekspor keempat komoditas ini mengalami peningkatan yang relatif baik dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu,” kata Amalia.
Sementara itu, Indonesia juga mengimpor dari AS barang-barang seperti mesin, biji dan buah mengandung minyak, instrumen medis hingga ampas sisa industri makanan. Nilai total impor dari AS selama kuartal I 2025 mencapai 2,98 miliar dolar AS atau Rp50,12 triliun.
Ketergantungan pada Pasar AS
Ketergantungan Indonesia terhadap AS terlihat jelas dari posisi negara tersebut sebagai tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia pada 2024, setelah China. Nilai ekspor ke AS mencapai 26,31 miliar dolar AS (Rp442 triliun), jauh di bawah ekspor ke China sebesar 62,44 miliar dolar AS (Rp1.048 triliun), tetapi tetap sangat signifikan.
Meski hubungan dagang terlihat menguntungkan, Indonesia kini berada dalam posisi sulit akibat rencana pemberlakuan tarif resiprokal oleh AS sebesar 32 persen. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari perang tarif global yang kian memanas, terutama antara AS dan China.
Menurut Kepala Ekonom Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto, dampak kebijakan tersebut berpotensi besar mengubah peta perdagangan Indonesia.
“Most likely implikasinya kita, apakah kita akan mengimpor lebih banyak barang-barang dari AS sekaligus kita juga akan terbanjiri oleh impor barang-barang dari China yang tadinya dikirim ke AS yang harganya sudah naik lebih dari dua, sampai tiga kali lipat,” tuturnya.
Ancaman Terhadap Industri Manufaktur RI
Negosiasi perdagangan yang dilakukan oleh delegasi Indonesia ke Washington DC dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menlu Sugiono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Namun, ada sejumlah kekhawatiran yang muncul dari para pengamat.
Rully menyebut bahwa rencana impor tambahan dari AS senilai 18-19 miliar dolar AS bisa memberikan tekanan besar terhadap industri manufaktur domestik.
“Kalau (impor) misalkan meningkat sampai 18 miliar dolar AS, ya pertama pasti impact-nya akan ada kepada trade balance kita. Jadi bisa dari tadinya surplus jadi ke defisit dan mungkin memang ini ada impact juga kepada produsen-produsen di dalam negeri terutama ya,” ujarnya.
Selain itu, pelonggaran syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam negosiasi turut disoroti karena berisiko menghantam produsen lokal berskala kecil hingga menengah.
“Kalau TKDN sendiri itu mungkin impact-nya akan mengganggu supplier manufaktur dari Indonesia sebenarnya,” ucap Rully.
Jalan Tengah yang Menantang
Pemerintah Indonesia membawa sejumlah usulan ke AS, termasuk revitalisasi perjanjian Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran Non-Tariff Measures (NTMs), serta peningkatan impor migas.
Pemerintah juga menjanjikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor. Namun, dalam negosiasi global, posisi Indonesia tidak sekuat China atau Uni Eropa.
“Memang sayangnya posisi Indonesia itu salah satu yang mungkin tidak terlalu kuat, beda dengan China atau mungkin dengan Eropa. Mereka mungkin bisa melakukan retaliasi,” kata Rully.
Harus Perkuat Daya Tawar
Menurut pengamat intelijen ekonomi Dr Stepi Anriani, Indonesia harus memperkuat intelijen ekonomi di tengah fragmentasi ekonomi global yang mengarah pada pembentukan blok-blok ekonomi baru.
“Tarif 32 persen terhadap impor dari Indonesia bukan angka kecil. Tiongkok bahkan menghadapi situasi yang lebih parah akibat balasan perang tarif karena transhipment yang digagasnya,” tuturnya.
Stepi Anriani menyebutkan, Indonesia harus memilih sikap tegas antara membentuk blok tandingan, tunduk pada AS, atau mengambil jalan netral yang penuh risiko ekonomi.
Optimisme Ekonomi Tetap Ada
Di tengah tekanan eksternal, sejumlah ekonom menilai Indonesia masih memiliki peluang untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid. Ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani menyebutkan tiga faktor kunci yang bisa membawa Indonesia tumbuh melampaui proyeksi IMF, yakni:
Bonus demografi dan konsumsi domestik Optimalisasi sumber daya alam Peningkatan kualitas institusi dan tata kelola
“Dalam situasi kualitas institusi dan governance yang belum baik saja Indonesia bisa tumbuh 5 persenan,” ujarnya.
Dengan tata kelola yang lebih baik, Indonesia diyakini bisa mengejar target pertumbuhan hingga 8 persen seperti yang diharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News