Surabaya (beritajatim.com) – PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) telah mengumumkan pemecatan Joko Widodo (Jokowi) serta anak dan menantunya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman memberikan pandangannya terkait langkah yang diambil partai berlambang kepala banteng tersebut terhadap dinamika politik Indonesia.
Menurut Airlangga, dengan adanya pemecatan ini, hubungan antara PDIP dan Prabowo Subianto, yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, tidak memiliki masalah serius.
Sebab, PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memiliki hubungan baik dengan Prabowo dan sering kali membangun saluran komunikasi politik khusus. Masalah hanya timbul dari keluarga Jokowi, terutama yang direpresentasikan oleh Gibran, sebagai Wakil Presiden.
“Manuver politik Jokowi dan keluarganya yang dianggap telah mengkhianati partainya (PDIP, red), serta langkah politik yang tidak mengindahkan batasan konstitusional, dan membuat pelemahan demokrasi di Indonesia lebih dalam,” ujar Airlangga, Selasa (17/12/2024).
Pemecatan ini, menurutnya, merupakan sanksi politik yang diberikan oleh PDIP terhadap keluarga Jokowi, yang dianggap telah mengabaikan etika politik.
“PDIP ingin kembali pada etika politik yang dalam sejarah panjangnya menjadi bagian dari perjuangan partai semenjak era melawan Suharto,” tambah Airlangga.
Selanjutnya, Airlangga memprediksi bahwa PDIP akan melakukan konsolidasi politik untuk memperkuat kekuatan partai, dengan fokus pada hubungan dengan akar rumput dan jaringan aktivis demokrasi.
“PDIP akan kembali pada proses konsolidasi politik yang sejak lama telah menjadi jalan politik, yaitu membangun hubungan politik dengan cara menguatkan jalan dengan kekuatan akar rumput seperti rakyat, jaringan aktivis demokrasi maupun arus bawah,” jelasnya.
Namun, Airlangga juga mengingatkan bahwa langkah ini bisa memicu ketegangan internal di PDIP. Tidak hanya di dalam partai, tetapi juga dengan kekuatan eksternal. Ia memperkirakan bahwa Kongres PDIP 2025 bisa menjadi ajang pertarungan politik yang lebih sengit.
“Tidak tertutup kemungkinan, kongres ke depan memunculkan semakin memanasnya pertarungan di antara faksionalisasi partai, dan di eksternal kalangan-kalangan elite yang menjadi bagian dari pecatan partai akan berusaha menghadang kekuatan politik yang sekarang eksis di PDIP, seperti termanifes pada Ketum Megawati maupun Sekjen Hasto Kristianto,” beber Airlangga. [ipl/suf]