Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan memanfaatkan sebagian tanah koruptor yang sudah disita negara untuk program 3 juta rumah rakyat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Maruarar Sirait saat kunjungan kerja untuk memantau pelayanan publik di pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
“Setuju enggak kalau itu dilakukan? Setuju kan?” tanya Maruarar kepada sejumlah wartawan yang meliput di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).
Selain tanah koruptor, Kementerian PKP juga akan memanfaatkan aset tanah milik BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BTPN untuk program pembangunan 3 juta rumah.
Maruarar mengaku sudah berbicara langsung terkait hal itu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
“Dari BUMN saya sudah sampaikan Pak Erick, dari Perumnas, KAI, dan BTPN, BTP gitu ya,” ucapnya.
“Kemudian juga dari Departemen Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, eks BLBI, dari kejaksaan juga, bagaimana tanah-tanah dari koruptor itu bisa dibangun untuk rumah rakyat,” sambung Maruarar.
Maruarar menyebut ini bagain dari terobosan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, Kementerian PKP akan membuat formulasi, termasuk soal pembiayaan program 3 juta rumah.
“Kita sudah sampaikan kepada Departemen Keuangan, kepada presiden, kepada BPKP untuk 50%-50%. Dengan apa dasarnya dan tujuannya, supaya penerima manfaat itu lebih banyak. Dengan membuat pembiayaan yang baru. Ya tadi APBN-nya 50% kemudian perbankannya 50%,” tambahnya.
Menurut Maruarar, kalau itu semua tercapai maka akan paling tinggi di era pemerintahan Prabowo dan Gibran yang memberikan rumah subsidi kepada rakyat.
“Nah doakan mudah-mudahan tahun ini kalau semua setuju, adalah tahun pertama kita paling tinggi memberikan rumah subsidi itu kepada rakyat yang membutuhkan,” jelas Maruarar.
