Jakarta, CNN Indonesia —
Amerika Serikat pada Selasa (5/12) mengatakan akan menolak visa bagi ekstremis Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat selama memanasnya konflik di Gaza dalam beberapa bulan terakhir.
Penolakan itu menjadi langkah sekaligus sanksi yang jarang dilakukan AS terhadap Israel, terutama saat Presiden Joe Biden mendorong sekutu AS tersebut untuk melindungi warga sipil tetapi juga menjanjikan dukungan yang kuat.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat akan menolak masuk siapa pun yang terlibat dalam perusakan perdamaian, keamanan atau stabilitas di Tepi Barat.
Pernyataan itu menambahkan bahwa anggota keluarga dekat juga mungkin terkena pembatasan tersebut.
“Hari ini, saya mengumumkan kebijakan pembatasan visa baru yang menargetkan individu dan anggota keluarga mereka yang terlibat atau berkontribusi secara signifikan terhadap tindakan yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Tepi Barat,” cuit Blinken.
Larangan masuk, seperti diberitakan AFP, juga berlaku bagi mereka yang dinilai terlalu membatasi akses warga sipil terhadap layanan penting dan kebutuhan dasar.
“Kami telah menggarisbawahi kepada pemerintah Israel perlunya berbuat lebih banyak untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim ekstremis yang melakukan serangan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat,” kata Blinken.
“Seperti yang telah berulang kali dikatakan oleh Presiden Biden, serangan-serangan itu tidak dapat diterima,” Blinken menegaskan.
Blinken menggarisbawahi bahwa Israel tidak berbuat cukup untuk menghentikan kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki, yang menurut kelompok hak asasi manusia kekerasan meningkat di tengah agresi militer Israel.
“Ketidakstabilan di Tepi Barat merugikan rakyat Israel dan Palestina serta mengancam kepentingan keamanan nasional Israel. Mereka yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab.”
[Gambas:Twitter]
Blinken tidak secara terbuka mengidentifikasi siapa saja yang akan ditolak visanya. Namun, pembatasan memasuki Amerika Serikat itu tidak akan berlaku bagi pemukim ekstremis yang merupakan warga negara AS.
Al Jazeera memberitakan Blinken turut menambahkan bahwa Washington juga akan “terus melibatkan Otoritas Palestina untuk memperjelas bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk mengekang serangan Palestina terhadap Israel.”
Lebih dari 250 warga Palestina telah dibunuh tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat, menurut penghitungan pemerintah Palestina, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober memicu perang baru dengan Israel.
Hamas menguasai Jalur Gaza, bukan Tepi Barat, dan warga Palestina mengeluhkan impunitas atas serangan dan pelecehan yang terjadi di sana.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkoalisi dengan partai-partai sayap kanan yang sangat mendukung pemukiman Yahudi di tanah yang disita pada 1967, sebuah konstruksi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
(tim/chri)
