Tag: Joe Biden

  • Donald Trump Digocek, Jurus Baru TikTok di Amerika Terungkap

    Donald Trump Digocek, Jurus Baru TikTok di Amerika Terungkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok dikabarkan mengembangkan aplikasi versi baru untuk pengguna di Amerika Serikat sebelum pemerintah Presiden AS Donald Trump mewujudkan penjualan paksa perusahaan.

    Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, tahun lalu menerbitkan aturan yang memaksa ByteDance, perusahaan China pemilik TikTok, menjual aplikasi tersebut ke entitas di luar China. Jika TikTok tidak dijual, aplikasi video singkat itu akan diblokir di wilayah AS.

    Tenggat waktu penjualan seharusnya jatuh pada Februari 2025. Namun, Trump berulang kali memundurkan deadline pemblokiran.

    Reuters yang mengutip The Information, melaporkan bahwa TikTok kini tengah mengembangkan aplikasi versi baru untuk mengantisipasi kesepakatan penjualan bisnis mereka di AS. 

    Kabar aplikasi versi baru ini muncul tak lama setelah Trump menyatakan akan memulai pembicaraan dengan China soal kesepakatan penjualan TikTok. Menurutnya, kesepakatan penjualan TikTok sudah di depan mata.

    Dia juga sempat mengungkapkan bahwa dia telah menemukan pembeli untuk TikTok, pembeli tersebut digambarkan sebagai sekelompok orang sangat kaya yang akan dibeberkan oleh Trump dalam waktu dua pekan mendatang.

    “Saya pikir kita akan mulai Senin atau Selasa … berbicara dengan China, mungkin Presiden Xi atau salah satu perwakilannya, tetapi kita akan cukup banyak memiliki kesepakatan,” kata Trump, Sabtu (5/7/2025).

    The Information menyatakan aplikasi versi baru TikTok untuk pasar AS akan diluncurkan pada 5 September 2025. Tanggal peluncuran itu kurang 2 pekan dari tenggat penjualan baru yang ditetapkan Trump, yaitu 17 September.

    Pengguna harus mendownload aplikasi baru itu untuk terus menggunakan berbagai layanan TikTok. Aplikasi yang lama hanya masih bisa digunakan hingga Maret 2026.

    Reuters menyatakan pada awal tahun sebetulnya sudah ada pembicaraan untuk mengalihkan bisnis TikTok dari “perusahaan cabang” di AS menjadi perusahaan baru yang saham mayoritasnya dimiliki oleh investor AS. Namun, pembicaraan soal TikTok buyar setelah Trump mengumumkan tarif impor tinggi untuk barang asal China.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Heboh RUU ‘Big Beautiful’ Trump, Apa Dampaknya Bagi Rakyat AS?

    Heboh RUU ‘Big Beautiful’ Trump, Apa Dampaknya Bagi Rakyat AS?

    Jakarta

    Rancangan Undang-Undang (RUU) besar yang dijuluki “One Big Beautiful Bill Act” telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat (AS). Kini, RUU tersebut hanya perlu disetujui oleh DPR yang dikuasai Partai Republik agar bisa ditandatangani oleh Presiden Donald Trump menjadi undang-undang. Ini menjadi momen penting bagi Trump, yang selama ini terus mendesak partainya untuk meloloskan RUU ini.

    Jika berhasil, ini akan menjadi pencapaian legislatif besar dan kemenangan politik bagi masa jabatan kedua Trump yang sejauh ini lebih banyak diwarnai oleh penerbitan perintah eksekutif, instruksi presiden yang memiliki kekuatan hukum tanpa perlu persetujuan Kongres.

    RUU ini akan membiayai sebagian besar janji kampanye Trump, termasuk pemotongan pajak dan peningkatan anggaran untuk pertahanan serta pengendalian imigrasi.

    “Secara politik, saya pikir ini adalah kemenangan bagi Donald Trump, dia bisa menunjukkan menunjukkan bahwa agendanya berhasil diwujudkan dalam bentuk undang-undang,” kata Steven Webster, ilmuwan politik di Indiana University di Bloomington.

    Trump menargetkan agar DPR meloloskan RUU ini sebelum 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS. Namun, masih ada tantangan dari internal Partai Republik sendiri.

    “Sebagian anggota menolak karena ada pemotongan program kesehatan dan jaring pengaman sosial bagi warga Amerika,” kata pengamat politik dari George Washington University, Peter Loge.

    “Yang lain tidak menyukai undang-undang tersebut karena dapat secara signifikan menambah jumlah utang AS. Ini sangat berisiko.”

    Aturan dalam “One Big Beautiful Bill Act”

    RUU ini mencakup perpaduan antara pemotongan pajak individu dan bisnis, penambahan dana besar-besaran untuk pengawasan imigrasi, peningkatan belanja militer, dan peningkatan insentif bahan bakar fosil.

    Kemudian, juga ada perubahan syarat kelayakan program kesehatan dan sosial, serta penghentian secara bertahap sejumlah inisiatif transisi iklim yang sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden Joe Biden.

    Seperti dugaan, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang menjadi penyokong kebijakan-kebijakan slogan “America First” yang digaungkan Trump.

    Dana sebesar 178 miliar dolar AS (sekitar Rp2,848 kuadriliun) akan dialokasikan untuk program-program yang bertujuan membatasi imigrasi. Ini termasuk ide Trump untuk melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, serta pendanaan personel dan perlengkapan polisi perbatasan, penuntutan kasus imigrasi, penahanan, dan investigasi kriminal.

    Sekitar 153 miliar dolar AS (sekitar Rp2,448 kuadriliun) akan digunakan untuk sektor pertahanan, termasuk pembangunan kapal, sistem pertahanan rudal, senjata nuklir, dan dukungan militer di wilayah perbatasan.

    Setelah berjanji untuk mengintensifkan pengeboran minyak lewat slogan “drill, baby, drill” saat kampanye dan pidato kemenangannya, RUU ini juga akan memberikan insentif untuk eksplorasi dan ekspor gas alam. Di saat yang sama, RUU ini menghentikan sejumlah insentif dan keringanan untuk kendaraan listrik, energi bersih, dan program pengurangan emisi.

    Selain itu, RUU ini juga mencakup soal pemotongan pajak sebesar 4,5 triliun dolar AS (setara Rp72 kuadriliun) untuk perorangan dan bisnis, termasuk janji Trump untuk menghentikan pajak atas uang tip dan lembur.

    “Tidak ada hal yang mengejutkan dari isi RUU ini,” kata Peter Loge, “RUU ini menjanjikan pengeluaran besar untuk menangani isu imigrasi di AS, termasuk memperkuat sistem imigrasi dan melacak hingga mendeportasi orang-orang yang berada di AS tanpa izin resmi. Isu ini secara umum cukup populer di kalangan masyarakat.”

    RUU luar biasa, tapi tidak semua menganggapnya indah

    Meskipun lolos di Senat, RUU ini menghadapi kritik tajam, terutama dari kalangan konservatif fiskal yang khawatir soal utang negara. Diperkirakan RUU ini akan menambah $3,4 triliun (sekitar Rp55 kuadriliun) ke utang nasional dalam 10 tahun ke depan.

    Persoalan utang ini tidak hanya menjadi kekhawatiran di Capitol, tapi juga di lingkungan luar, termasuk eks sekutu Trump, Elon Musk.

    Sebelum RUU ini diloloskan oleh Senat, Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia sekaligus penyumbang terbesar kampanye Trump telah mengancam akan mencalonkan kandidat tandingan dalam pemilu selanjutnya melawan Partai Republik, yang berstatus mendukung RUU tersebut. Bahkan, Musk juga berencana mendirikan ‘Partai Amerika’ sebagai bentuk perlawanan.

    “Saya rasa partai akan kesulitan untuk menjelaskan penambahan 3,5 triliun dolar AS ke dalam utang nasional AS sejalan dengan tujuan mereka untuk menata keuangan negara,” kata Steven Webster.

    Di kalangan masyarakat, RUU ini tidak populer

    Berdasarkan hasil jajak pendapat Universitas Quinnipiac pada pertengahan Juni 2025, sebanyak 53% orang Amerika Serikat mendukung RUU tersebut dan 27% tidak mendukungnya, sementara sisanya tidak berpendapat. Hanya dua pertiga pemilih Partai Republik yang mendukung.

    Para pengamat yang diwawancarai DW mengatakan bahwa ketika isi RUU dijelaskan kepada para pemilih secara terperinci, termasuk para anggota Partai Republik, jumlah dukungannya menurun.

    Perubahan program kesehatan dan sosial mungkin berdampak besar

    Perubahan syarat kelayakan, terutama program layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni Medicaid dan SNAP, diperkirakan akan menyebabkan jutaan orang kehilangan akses atas asuransi kesehatan pada tahun 2034. Hal itu dipaparkan oleh pihak independen, Congressional Budget Office (Kantor Anggaran Kongres).

    Secara keseluruhan, lebih dari 1 triliun dolar AS (setara Rp16 kuadriliun) telah dipangkas dari anggaran program kesehatan.

    “Sekitar 17 juta orang akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan,” kata Elisabeth Wright Burak, seorang peneliti senior pada lembaga riset independen di Georgetown University Center for Children and Families.

    “Bahkan jika ada semacam pajak atau manfaat lainnya, jika Anda kehilangan perlindungan asuransi kesehatan atau Anda kehilangan bantuan nutrisi, itu akan merugikan secara pribadi.”

    Dampak ini juga bisa dirasakan oleh para pendukung utama Trump, termasuk para buruh AS yang telah memberikan suaranya untuk Trump dalam beberapa dekade terakhir.

    Meskipun banyak perubahan program kesehatan yang dilakukan Trump dengan alasan “penipuan dan penyalahgunaan besar-besaran” dalam sistem kesehatan publik AS, para ahli berpendapat bahwa rencana yang diklaim sebagai upaya pemangkasan ini justru menyasar bagian penting dari layanan, bukan hanya soal kelebihan anggaran.

    “Bukan hanya pemborosan dalam Medicaid,” kaya Wright Burak. “Sebetulnya memang ada hal-hal yang bisa diperbaiki, tapi sebagian besar dana sudah digunakan langsung untuk layanan kesehatan.”

    Trump diperkirakan akan terlibat langsung dalam negosiasi akhir dengan anggota DPR dari Partai Republik.

    Menurut laporan dari kantor berita Associated Press, Trump telah bertemu dengan kelompok moderat Partai Republik dan dijadwalkan bertemu dengan kelompok konservatif dalam waktu dekat.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dihujat Elon Musk, Petaka Trump Bawa Berkah Buat Perusahaan Ini

    Dihujat Elon Musk, Petaka Trump Bawa Berkah Buat Perusahaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Produsen chip seperti Intel hingga Micron bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu dekat. Syaratnya, semua perusahaan harus mau bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pembangunan pabrik di dalam negeri.

    Ini tergambar dalam aturan Big Beautiful Bill versi terbaru. RUU tersebut memicu kontroversi dan perlawanan dari beberapa pihak. Misalnya Elon Musk yang menilai RUU tersebut berpihak pada industri masa lalu dan merugikan industri masa depan.

    Pasalnya, salah satu poin RUU adalah memberikan keringanan pajak terhadap industri batu bara, sembari menaikkan pajak untuk sejumlah proyek energi surya, baterai, panas bumi, angin dan nuklir.

    Kendati ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, nyatanya pihak-pihak tertentu justru diuntungkan. Misalnya bagi industri chip. Pasalnya, RUU tersebut menuliskan akan memangkas biaya pembangunan pabrik semikonduktor di AS menjadi lebih murah.

    Keringanan pajak untuk perusahaan naik menjadi 35% dari sebelumnya 25%. Angka pajak terbaru juga lebih besar dari yang tercantum dalam RUU sebesar 30%, dikutip dari CNBC Internasional, Kamis (3/7/2025).

    Selain Intel dan Micron, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company juga disebut memenuhi syarat mendapatkan keringanan pajak. Asalkan semua perusahaan memperluas manufaktur di AS sebelum tahun depan.

    Ketentuan yang baru juga akan memperluas insentif pajak dari undang-undang CHIPS dan Sains 2022. Aturan era presiden Joe Biden menghibahkan US$39 miliar dan pinjaman US$75 miliar untuk proyek manufaktur semikonduktor di AS.

    Aturan tersebut dibuat karena pemerintah AS diketahui berupaya memperkuat pasokan chip dalam negerinya. Trump, sejak masa pemerintahannya yang pertama, telah melakukan beberapa cara, dari berusaha memindahkan rantai pasokan dari Asia, mendukung pemain domestik, hingga membatasi kemampuan China.

    Selain itu, Trump menyerukan pencabutan UU Chips dan membuat lawannya dengan menerapkan tarif. Menurutnya metode tersebut jadi yang terbaik memindahkan produksi semikonfuktor ke dalam negeri.

    Secara bersamaan, sejumlah produsen chip telah meningkatkan rencana investasi di AS. Termasuk TSMC, Nvidia, Micron dan Global Foundries.

    Upaya Trump ini menciptakan urgensi lebih besar bagi perusahaan memperluas kapasitasnya di AS, ungkap CEO Futurm Group Daniel Newman. Jika peningkatan kredit pajak investasi ini lolos menjadi aturan, maka upaya onshoring akan semakin cepat.

    “Karena adanya risiko tarif, peningkatan manufaktur di AS jadi pertimbangan utama untuk perusahaan semikonduktor besar,” jelasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rudal AS untuk Ukraina Disetop Buntut Pasokan Terbatas

    Rudal AS untuk Ukraina Disetop Buntut Pasokan Terbatas

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) menghentikan pengiriman rudal ke Ukraina. Keputusan ini diambil Departemen Pertahanan AS atau Pentagon karena stok menipis.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Rabu (2/7/2025), beberapa pengiriman yang dihentikan adalah rudal pertahanan udara dan amunisi presisi lainnya. Ini termasuk puluhan rudal pencegat Patriot, lebih dari 100 rudal Hellfire dan puluhan rudal Stinger

    Diberitakan Politico, menurut dua sumber yang mengetahui keputusan penghentian tersebut, perlambatan pengiriman beberapa senjata yang dijanjikan ke Ukraina semasa pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden, telah terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    Kedua sumber itu menambahkan bahwa pencegat pertahanan udara untuk membantu menjatuhkan drone dan proyektil Rusia termasuk di antara senjata yang ditunda pengirimannya itu.

    Media NBC melaporkan bahwa Ukraina juga tidak akan mendapatkan ribuan amunisi Howitzer 155 mm berdaya ledak tinggi dan lebih dari 250 rudal presisi berpemandu Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS).

    Dalam sebuah email, Pentagon mengatakan pihaknya memberi Presiden Donald Trump opsi-opsi untuk melanjutkan bantuan militer ke Ukraina sejalan dengan tujuan mengakhiri perang Rusia di sana.

    “Pada saat yang sama, departemen secara ketat memeriksa dan mengadaptasi pendekatannya untuk mencapai tujuan ini, sambil juga menjaga kesiapan pasukan AS untuk prioritas pertahanan pemerintahan,” kata Elbridge Colby, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan.

    Semua bantuan senjata AS sempat dihentikan sementara pada bulan Februari lalu, dan dihentikan lagi untuk sementara pada bulan Maret lalu. Pemerintahan Trump kemudian kembali mengirimkan bantuan terakhir yang disetujui di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

    Diberitakan NBC, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menangguhkan pengiriman tersebut beberapa minggu setelah Hegseth memulai peninjauan ulang terhadap stok amunisi AS, yang telah menyusut selama beberapa tahun terakhir karena pengiriman besar-besaran ke Ukraina dan Timur Tengah.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Setop Kirim Rudal-Amunisi ke Ukraina karena Stok Menipis

    AS Setop Kirim Rudal-Amunisi ke Ukraina karena Stok Menipis

    Jakarta

    Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon telah menghentikan beberapa pengiriman rudal pertahanan udara dan amunisi presisi lainnya ke Ukraina dikarenakan stoknya yang menipis. Ini termasuk puluhan rudal pencegat Patriot, lebih dari 100 rudal Hellfire dan puluhan rudal Stinger

    Diberitakan Politico, seperti dilansir dari kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Rabu (2/7/2025), menurut dua sumber yang mengetahui keputusan penghentian tersebut, perlambatan pengiriman beberapa senjata yang dijanjikan ke Kyiv oleh pemerintah AS telah terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    Kedua sumber itu menambahkan bahwa pencegat pertahanan udara untuk membantu menjatuhkan drone dan proyektil Rusia termasuk di antara barang-barang yang ditunda pengirimannya itu.

    Media NBC melaporkan bahwa Ukraina juga tidak akan mendapatkan ribuan amunisi Howitzer 155 mm berdaya ledak tinggi dan lebih dari 250 rudal presisi berpemandu Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS).

    Dalam sebuah email, Pentagon mengatakan pihaknya memberi Presiden Donald Trump opsi-opsi untuk melanjutkan bantuan militer ke Ukraina sejalan dengan tujuan mengakhiri perang Rusia di sana.

    “Pada saat yang sama, departemen secara ketat memeriksa dan mengadaptasi pendekatannya untuk mencapai tujuan ini, sambil juga menjaga kesiapan pasukan AS untuk prioritas pertahanan pemerintahan,” kata Elbridge Colby, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan.

    Rusia, yang sudah menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, terus maju secara bertahap, menguasai wilayah dalam beberapa minggu terakhir di wilayah tenggara Ukraina, Donetsk dan Dnipropetrovsk, serta meningkatkan serangan udara di seluruh negeri.

    Semua bantuan senjata AS sempat dihentikan sementara pada bulan Februari lalu, dan dihentikan lagi untuk sementara pada bulan Maret lalu. Pemerintahan Trump kemudian kembali mengirimkan bantuan terakhir yang disetujui di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

    Diberitakan NBC, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menangguhkan pengiriman tersebut beberapa minggu setelah Hegseth memulai peninjauan ulang terhadap stok amunisi AS, yang telah menyusut selama beberapa tahun terakhir karena pengiriman besar-besaran ke Ukraina dan Timur Tengah.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Menang Lagi, Senat Loloskan RUU Kontroversial ‘Utang’ Rp53.000 T

    Trump Menang Lagi, Senat Loloskan RUU Kontroversial ‘Utang’ Rp53.000 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Senat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang (RUU) besar-besaran soal pajak dan belanja yang diusulkan Presiden Donald Trump pada Selasa (1/7/2025) dengan selisih suara tipis.

    RUU ini berpotensi mengubah lanskap fiskal dan sosial negara, dengan pemangkasan besar-besaran pada program bantuan sosial, perpanjangan pemotongan pajak, peningkatan belanja militer dan imigrasi, sekaligus menambah utang nasional sebesar US$3,3 triliun atau sekitar Rp53.000 triliun.

    RUU ini disahkan dengan suara 51-50 di Senat, setelah Wakil Presiden JD Vance menggunakan hak suaranya untuk memecah kebuntuan. Tiga senator Partai Republik-Thom Tillis (North Carolina), Susan Collins (Maine), dan Rand Paul (Kentucky)-bergabung dengan seluruh 47 senator Demokrat untuk menolak RUU tersebut.

    Setelah disahkan di Senat, RUU kini menuju DPR untuk disetujui secara final. Namun, sejumlah anggota DPR dari Partai Republik telah menyuarakan penolakan terhadap beberapa ketentuan dalam versi Senat.

    Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk menandatangani RUU ini menjadi undang-undang sebelum Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan pihaknya akan berupaya mengejar tenggat itu.

    “Ini adalah RUU yang hebat. Semua pihak akan mendapat manfaat,” kata Trump dalam sebuah acara di Florida, dilansir Reuters. “Saya pikir RUU ini akan berjalan mulus di DPR.”

    RUU ini memperpanjang pemotongan pajak dari 2017, menambah insentif pajak baru untuk pendapatan dari uang tip dan lembur, dan meningkatkan anggaran untuk militer dan penegakan imigrasi.

    Namun, di sisi lain, RUU ini juga memangkas sekitar US$930 miliar dari anggaran Medicaid dan bantuan makanan bagi warga berpenghasilan rendah serta mencabut sebagian besar insentif energi hijau warisan Presiden Joe Biden.

    RUU tersebut juga menaikkan batas utang pemerintah federal sebesar US$5 triliun, suatu langkah yang dinilai penting agar negara tidak gagal bayar, namun menimbulkan kekhawatiran tentang arah kebijakan fiskal jangka panjang AS.

    Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), versi Senat akan menambah sekitar US$800 miliar lebih banyak utang dibandingkan versi RUU yang sebelumnya disahkan di DPR pada Mei lalu dengan hanya dua suara kelebihan.

    Salah satu drama utama dalam pengesahan RUU ini terjadi saat Senator Lisa Murkowski (Alaska) menyatakan akan menolak jika tak ada perubahan signifikan. Untuk mengamankan suaranya, versi final RUU memasukkan dua ketentuan khusus: tambahan dana bantuan pangan untuk Alaska dan negara bagian lain, serta US$50 miliar untuk membantu rumah sakit pedesaan menghadapi dampak pemotongan Medicaid.

    “Ini adalah proses yang buruk – perlombaan panik untuk memenuhi tenggat buatan yang menguji semua batas lembaga ini,” kata Murkowski dalam pernyataannya. “RUU ini masih perlu banyak perbaikan lintas kamar dan belum siap untuk meja Presiden.”

    Namun, kelompok konservatif garis keras seperti House Freedom Caucus tetap menentang biaya besar dalam RUU ini.

    “Ada banyak yang khawatir,” ujar anggota DPR Chip Roy dari Texas. Kelompoknya menyoroti beban utang dan pemangkasan Medicaid sebagai titik keberatan utama.

    Sementara itu, anggota DPR dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California juga mengancam akan menarik dukungan kecuali ketentuan pemotongan pajak lokal (SALT) diperbesar.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Selasa 1 Juli 2025, BMKG Prediksi Mayoritas Berpotensi Hujan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Selasa 1 Juli 2025, BMKG Prediksi Mayoritas Berpotensi Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada hari ini, Selasa (1/7/2025).

    “Untuk cuaca di Banda Aceh diperkirakan berawan,” kata Prakirawan BMKG Efa Septiani, dikutip Liputan6.com dari Antara, Selasa (1/7/2025).

    Sementara, lanjut dia, cuaca Indonesia di Pekanbaru dan Padang diprakirakan berawan tebal. Menurut Efa, BMKG memprakirakan potensi hujan dengan intensitas ringan di Medan dan Tanjung Pinang. Sedangkan Jambi dan Bandar Lampung diprakirakan berawan tebal.

    “Kemudian, untuk Palembang dan Bengkulu terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Perlu diwaspadai bagi masyarakat di Kota Pangkalpinang, karena diprakirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir,” kata dia.

    Sementara, lanjut dia, secara umum cuaca kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya, Kota Denpasar diprakirakan berawan.

    “Cuaca di Kupang diprakirakan berawan tebal. Sedangkan di Mataram diprakirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan,” ucap Efa.

    “Kita beranjak menuju ke Pulau Kalimantan. Untuk Pontianak dan Banjarmasin diprakirakan berawan,” sambung dia.

    Kemudian, lanjut Eva, di Samarinda dan Palangka Raya diprakirakan berawan tebal. BMKG, kata dia, memprediksi terdapat potensi hujan yang disertai petir di Kota Tanjung Selor.

    “Dari Kalimantan bergeser menuju ke Sulawesi. Manado, Gorontalo, Palu, dan Makassar diprakirakan berawan tebal,” terang Efa.

    Kemudian, Kendari diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Mamuju berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

    “Yang terakhir kita menuju ke wilayah timur Indonesia, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke akan diguyur hujan dengan intensitas ringan,” ucap Efa.

    “Kemudian, Jayapura dan Sorong akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Sementara cuaca di Nabire diprediksi hujan disertai petir,” tutup dia.

     

    Badai kuat Beryl di Karibia, hujan deras di Tiongkok, India, hingga Serbia, membuat ahli cuaca mengingatkan kembali dampak perubahan iklim. Sementara di AS, Presiden Joe Biden mengumumkan langkah baru untuk meningkatkan resiliensi iklim Amerika. Sele…

  • Trump Kantongi Nama Pembeli TikTok, Yakin Bakal Direstui Xi Jinping

    Trump Kantongi Nama Pembeli TikTok, Yakin Bakal Direstui Xi Jinping

    Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan dirinya telah mengantongi nama pembeli TikTok.

    Trump mengatakan bahwa pembeli tersebut merupakan orang yang sangat kaya dan identitasnya akan diumumkan dalam dua minggu ke depan.

    Dikutip dari laman Reuters pada Senin (30/6/2025) Trump menyebut kesepakatan ini kemungkinan besar memerlukan persetujuan dari pemerintah China. Dia pun meyakini Presiden China Xi Jinping akan memberikan lampu hijau.

    “Kami sudah punya pembeli untuk TikTok. Saya pikir ini perlu disetujui China. Saya rasa Presiden Xi kemungkinan akan menyetujuinya,” kata Trump. 

    Sebelumnya, Trump memperpanjang tenggat waktu hingga 17 September bagi ByteDance untuk melepaskan aset TikTok di AS. Pada awal tahun ini, sempat ada rencana untuk memisahkan operasional TikTok di AS menjadi entitas baru yang mayoritas dimiliki dan dijalankan oleh investor AS. 

    Namun, proses tersebut tertunda setelah China menolak memberikan persetujuan, menyusul kebijakan tarif tinggi yang diumumkan Trump terhadap barang-barang asal China.

    Undang-undang AS yang disahkan pada 2024 mewajibkan TikTok untuk menghentikan operasionalnya di AS pada 19 Januari 2025 apabila ByteDance belum menjual asetnya atau menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses divestasi. Trump, yang mengklaim popularitas TikTok turut membantunya meraih dukungan pemilih muda dalam pemilu November lalu, telah memperpanjang tenggat tersebut sebanyak tiga kali.

    Terakhir, Trump memperpanjang jangka waktu pemblokiran TikTok hingga 19 Juni 2025. Perpanjangan tersebut sebelumnya  bertentangan dengan keinginan Kongres, yang meloloskan tindakan penjualan atau pelarangan tahun lalu. 

    Pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, segera menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang. 

    Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa TikTok, yang memiliki 170 juta pengguna Amerika, dapat digunakan oleh Tiongkok sebagai alat untuk memata-matai dan memanipulasi politik. 

    Adapun undang-undang hanya mengizinkan satu kali penundaan selama 90 hari jika terdapat kemajuan signifikan dalam proses penyelesaian kesepakatan.

    Hingga saat ini, beberapa konsorsium telah mengajukan tawaran pembelian aset TikTok di AS. Salah satu kandidat terkuat adalah gabungan investor yang mencakup Oracle Corp., Blackstone Inc., dan Andreessen Horowitz. 

    Skema dalam proposal itu mencakup pengalihan 50% kepemilikan TikTok AS kepada investor baru, serta 30% kepada investor AS yang sudah ada di ByteDance, sehingga kepemilikan ByteDance akan ditekan di bawah 20%. 

    Dalam skema tersebut, Oracle juga akan memegang saham minoritas sekaligus memberikan jaminan keamanan data pengguna AS. 

    Namun, algoritma aplikasi TikTok tetap berada di bawah kendali pihak China, yang memungkinkan kesepakatan ini mendapat restu dari ByteDance maupun otoritas Beijing. 

    Kendati demikian, kesepakatan semacam ini berpotensi ditolak oleh anggota Kongres AS yang hawkish terhadap China, karena dianggap tetap memberi Beijing akses terhadap data warga AS dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang melarang software dikuasai oleh entitas asal China.

  • Trump Tiba-tiba Minta Izin Xi Jinping, Blak-blakan Nasib China

    Trump Tiba-tiba Minta Izin Xi Jinping, Blak-blakan Nasib China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan telah menentukan nasib TikTok, aplikasi buatan ByteDance asal China, di negaranya. Namun, terlebih dulu pemerintahan Trump akan meminta izin dengan Presiden China Xi Jinping agar rencana itu bisa dilakukan.

    Dalam sebuah wawanccara dengan Fox News, Trump menjelaskan sudah ada pihak yang akan membeli TikTok di AS. Ia tak mengungkap siapa sosoknya, namun hanya menggambarkannya sebagai ‘orang-orang yang sangat kaya’.

    Identitas pembeli itu dipekirakan akan diungkap dalam waktu dua minggu ke depan, dikutip dari Reuters, Senin (30/6/2025).

    Trump mengatakan kesepakatan itu mungkin butuh izin China, yang diperkirakan akan segera disetujui oleh Xi Jinping.

    Pada masa kepemimpinan Joe Biden, pemerintah AS memaksa TikTok harus lepas dari induknya di China dan dijual ke entitas di AS. Jika tidak, maka aplikasi akan diblokir permanen pada 9 Januari 2025 lalu.

    Trump, yang kemudian mengambil alih jabatan Biden, memuji TikTok dan memutuskan memperpanjang proses negosiasi sebelum mengambil langkah blokir. Trump menyebut TikTok meningkatkan dukungannya di kalangan pemilih muda dalam pemilu presiden tahun lalu.

    Sejak tenggat 9 Januari 2025, Trump telah memperpanjang batas divestasi TikTok hingga tiga kali. Terbaru pada awal bulan ini, Trump kembali memperpanjang tenggat untuk ByteDance dalam melepaskan aset TikTok di AS.

    Reuters melaporkan kesepakatan pemisahan operasi itu telah ditetapkan beberapa saat lalu. Mayoritas saham dan pengoperasiannya akan dilakukan oleh investor AS.

    Namun kesepakatan kembali ditunda. China mengindikasikan tidak akan menyetujuinya setelah Trump membebankan tarif tinggi untuk barang-barang impor dari China. 

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Menang Lagi, Senat Loloskan RUU Kontroversial ‘Utang’ Rp53.000 T

    Trump Jengkel AS Banyak Hari Libur Bikin Ekonomi Boncos, Teriak Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memberikan pernyataan kontroversional terkait hari libur. Menurutnya Amerika melakukan pemborosan karena terlalu banyak hari libur dan merugikan ekonomi negara hingga miliaran dolar.

    “Terlalu banyak hari libur di AS. Hal ini merugikan negara hingga miliaran dolar karena semuanya tutup,” tulis Trump dalam unggahannya di platform media sosial Truth Social seperti dikutip CNN, Sabtu (21/6/2025).

    Adapun pernyataan tersebut diunggah bertepatan dengan Juneteenth, yang diperingati setiap 19 Juni untuk merayakan emansipasi warga kulit hitam dari perbudakan di AS. Juneteenth dijadikan hari libur federal oleh Presiden Joe Biden pada 2021.

    Juneteenth merujuk pada tanggal 19 Juni 1865, ketika pasukan federal tiba di Galveston, Texas, dan mengumumkan berakhirnya perbudakan, lebih dari dua tahun setelah Presiden Abraham Lincoln menandatangani Proklamasi Emansipasi.

    Saat ditanya apakah Trump akan memperingati Juneteenth tahun ini, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa presiden tidak memiliki agenda resmi.

    “Para pekerja juga tidak menginginkannya. Sebentar lagi setiap hari kerja akan menjadi hari libur. Kita harus berubah jika ingin menjadikan Amerika hebat kembali,” papar Trump.

    Terkait hal ini, sebagian besar penelitian tentang dampak ekonomi dari hari libur federal membahas tentang bagaimana produktivitas pekerja terpengaruh. Produktivitas pekerja mengukur seberapa banyak yang dapat dicapai pekerja dalam jangka waktu tertentu.

    Oleh karena itu, satu hari libur akan membuat produktivitas pekerja menjadi nol. Namun, penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya, katakanlah, tanggal 4 Juli itu sendiri yang menyebabkan produktivitas merosot. Melainkan hari-hari sebelum dan sesudahnya, karena pekerja cenderung menjadwalkan waktu libur di sekitar hari-hari tersebut, sehingga karyawan yang memilih untuk tidak mengambil hari libur tersebut memiliki beban kerja yang lebih berat, sehingga mengurangi produktivitas mereka.

    Sebuah studi tahun 2022 oleh dua ekonom menemukan bahwa ketika hari libur federal jatuh pada akhir pekan dan tidak dijadwal ulang menjadi hari kerja, total output nasional, atau produk domestik bruto, meningkat sebesar 0,08% hingga 0,2% dibandingkan saat hari libur tersebut dijadwal ulang. Salah satu sektor yang dapat mengalami dampak terbesar dari hari libur federal adalah manufaktur.

    Namun, hal tersebut hanya berlaku dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, waktu istirahat yang dibayar, termasuk pada hari libur federal, meningkatkan moral pekerja dan dapat membuat mereka lebih produktif dari waktu ke waktu.

    Hal ini karena orang yang bekerja lebih lama belum tentu lebih produktif, karena mereka cenderung lebih mudah kelelahan.

    Contoh kasus

    Penelitian terbaru dari Microsoft menemukan bahwa para pekerja kesulitan untuk mengatasi “hari kerja yang tampaknya tak terbatas,” yang melibatkan semakin banyaknya rapat yang terjadi di luar jam kerja tradisional.

    Salah satu hasilnya adalah sepertiga pekerja merasa “mustahil untuk mengikuti” kecepatan kerja selama lima tahun terakhir, menurut survei yang ditugaskan Microsoft terhadap 31.000 karyawan di seluruh dunia, mengutip laporan hari Selasa.

    Sementara itu, survei internal lama yang dilakukan Ernst & Young menemukan bahwa untuk setiap 10 jam tambahan liburan yang diambil karyawan, penilaian kinerja mereka meningkat sebesar 8%. Lebih jauh lagi, mereka yang lebih sering mengambil cuti cenderung tidak meninggalkan perusahaan.

    Konsumen menghabiskan lebih banyak uang pada hari libur federal

    Bertentangan dengan komentar Trump, bisnis di seluruh perekonomian tidak tutup sepenuhnya pada hari libur federal: Banyak pekerja, termasuk responden darurat, pekerja ritel dan transportasi, terus bekerja pada hari-hari seperti itu.

    Dari sisi pengeluaran, konsumen cenderung melakukan lebih banyak pembelian pada hari libur, terutama karena bisnis menjadwalkan penjualan di sekitar hari libur.

    Secara khusus, sektor pariwisata, perhotelan, dan ritel cenderung paling diuntungkan.

    Namun, bukan hanya bisnis besar tapi bisnis kecil juga dapat diuntungkan. Sebuah studi tahun 2018 menemukan bahwa hari libur bank di Inggris Raya memberikan keuntungan tambahan rata-rata sekitar $340 bagi toko-toko kecil.

    (lih/wur)

    [Gambas:Video CNBC]