Nganjuk (beritajatim.com) – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono berziarah ke makam aktivis buruh Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial (Kemensos) menindaklanjuti usulan masyarakat agar Marsinah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui langkah tersebut dan memerintahkan Kemensos untuk segera memproses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi almarhumah Marsinah.
“Presiden sudah menyetujui dan memerintahkan Kemensos untuk segera memproses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Mbak Marsinah. Beliau memiliki jasa besar dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan membuka ruang demokrasi di Indonesia,” ujar Agus Jabo, Sabtu (11/10/2025).
Agus menilai perjuangan Marsinah menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan buruh di Indonesia. “Dengan hadirnya Mbak Marsinah, kaum buruh bisa berorganisasi dan mengekspresikan pendapat secara bebas. Ini merupakan warisan perjuangan yang harus kita hormati,” tambahnya.
Dalam ziarah tersebut, Agus Jabo didampingi oleh Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro. Ziarah dilakukan usai seminar bertajuk “Marsinah: Perjuangan, Kemanusiaan, dan Pengakuan Negara” di Front One Ratu Hotel, Nganjuk, yang digelar oleh Kemensos bekerja sama dengan Pemkab Nganjuk. Seminar tersebut sekaligus menjadi bagian dari uji publik sebagai salah satu tahapan pengusulan gelar Pahlawan Nasional.
Agus menjelaskan, proses pengusulan Marsinah telah dimulai dari tingkat daerah. “Setelah Pak Presiden menyampaikan hal tersebut dalam peringatan May Day di Monas, Kemensos langsung berkoordinasi dengan Pemkab Nganjuk dan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mempersiapkan seluruh syarat administratif pengusulan. Karena ujungnya nanti keputusan ada di tangan Presiden,” jelas Agus Jabo.
Ia menambahkan bahwa tahapan pengusulan gelar pahlawan harus melalui proses panjang, dimulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke Kementerian Sosial. “Prosesnya harus dimulai dari bawah, dari kabupaten dan provinsi, lalu baru diusulkan ke Kemensos untuk dibawa ke Dewan Gelar di Istana,” sambungnya.
Lebih lanjut, Agus menyebut Kemensos akan membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang terdiri dari akademisi, sejarawan, dan pakar untuk melakukan asesmen mendalam terhadap pengusulan Marsinah. “Kemensos siap mengawal sesuai dengan perintah Presiden sampai Mbak Marsinah benar-benar ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Agus juga mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Marsinah yang dikenal sebagai aktivis buruh pemberani di masa Orde Baru. “Saya secara pribadi sejak mahasiswa sudah mengidolakan Mbak Marsinah. Beliau seorang buruh yang berani memperjuangkan hak-hak kesejahteraan di tengah situasi politik yang sangat ketat saat itu,” ungkapnya.
“Dulu berkumpul saja tidak bisa, tapi Mbak Marsinah tetap bangkit dan menuntut hak-hak buruh. Beliau gugur sebagai martir perjuangan rakyat Indonesia dalam menegakkan demokrasi dan keadilan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Marsinah lahir di Nganjuk pada 10 April 1969. Ia merupakan buruh di PT Catur Putra Surya (CPS), sebuah pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, yang dikenal vokal memperjuangkan hak-hak buruh. Marsinah aktif di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan dikenal karena keberaniannya menentang ketidakadilan di tempat kerja.
Pada 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan meninggal dunia di hutan wilayah Kecamatan Wilangan, Nganjuk, setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Kasus kematiannya menjadi simbol perjuangan buruh dan demokrasi di Indonesia. Kini, setelah lebih dari tiga dekade, perjuangannya kembali diangkat ke permukaan dengan dukungan langsung dari Presiden Prabowo untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. (tok/ted)