Jakarta, CNN Indonesia — Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej tak ambil pusing dengan penyelidikan KPK mengenai dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar sebagaimana dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.
Menurut dia, setiap laporan yang masuk ke tim pengaduan masyarakat KPK pasti bakal diselidiki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua aduan masyarakat pasti dilidik. Lidik itu menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak. Jika tidak ada, maka dihentikan. Namun, pada tahap ini biasanya tidak diumumkan,” ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Minggu (7/5).
“Jika ada indikasi tindak pidana, lidik kemudian ditingkatkan ke sidik [penyidikan],” imbuhnya.
Eddy menilai proses yang sedang berjalan di lembaga antirasuah adalah wajar. Untuk itu, ia mengaku tak mempermasalahkan sama sekali.
[Gambas:Video CNN]
“Jadi, lidik adalah proses yang harus dilalui menindaklanjuti semua aduan masyarakat,” tutur Eddy.
“Ketika saya ke KPK melakukan klarifikasi atas aduan tersebut pada tanggal 20 Maret 2023 dilengkapi dengan bukit-bukti, pada dasarnya sudah masuk dalam tahap lidik. Jadi, bukan hal yang baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Eddy Hiariej ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar pada Selasa (14/3) lalu. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy berinisial YAR dan YAM.
Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
Eddy enggan menanggapi secara serius karena menganggap pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara YAR dan YAM sebagai advokat dengan klien Sugeng.
Di sisi lain, YAR alias Yogi Rukmana telah melaporkan balik Sugeng ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik. (ryn/chri)
