Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Pada kesempatan itu, ia menekankan signifikansi penguatan peran TPAKD dalam memperluas inklusi keuangan sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.
“Penguatan kolaborasi dan sinergisitas penting dalam mendukung program Asta Cita melalui TPAKD,” ujar Wiyagus dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
Program penguatan sendiri mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari swasembada pangan dan ekonomi biru, pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, hilirisasi dan industrialisasi ekonomi baru, hingga pembangunan dari desa untuk pengentasan kemiskinan.
Wiyagus melanjutkan, sejak dibentuk pada 2016, TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses keuangan di daerah.
Tim itu juga menjadi wadah penting untuk membangun kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurutnya, langkah ini tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan usaha lokal, tetapi juga memperkuat pembangunan infrastruktur daerah yang berdampak pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Di sinilah pentingnya kita memastikan akses keuangan yang merata. Pemerataan akses keuangan tidak hanya sekadar program teknis, tapi juga merupakan bagian untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Wiyagus juga turut memaparkan sejumlah praktik baik implementasi TPAKD di berbagai daerah.
Di Sumatera Selatan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil mencatat rekor MURI sebagai rekening disabilitas terbanyak.
Di Kalimantan Barat, program Ayo Cerdas Berinvestasi berhasil melibatkan investor dengan jumlah besar.
Sementara, di Kabupaten Langkat, program Skema Pengembangan Perkebunan Jagung Rakyat (Sejagat) telah memberikan pembiayaan kepada para petani setempat.
Selain itu, Wiyagus mengingatkan peran penting menjaga stabilitas harga pangan dan barang kebutuhan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“saya berharap, TPAKD bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat membentuk suatu program yang nyata. Dengan begitu, pencapaiannya akan lebih maksimal dan terarah serta terukur untuk masyarakat,” tuturnya.
Sebagai informasi, Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan Ketua Dewan.
Hadir juga Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.