Probolinggo (beritajatim.com) – Pembongkaran papan panjat tebing milik FPTI Kota Probolinggo yang berada di GOR A Yani menimbulkan polemik. Pasalnya, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) mengaku tidak mengetahui proses pembongkaran tersebut.
Kepala Dispopar Kota Probolinggo, Rachmadeta Antariksa, menegaskan bahwa hingga kini belum ada persetujuan resmi terkait pembongkaran fasilitas olahraga tersebut. Ia menyebut, seluruh proses masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan keputusan apapun.
“Siapa yang membongkar itu? Kami tidak tahu. Masih dalam tahap perencanaan. Belum ada persetujuan,” ujar Rachmadeta, saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, pembongkaran fasilitas olahraga seperti wall climbing seharusnya melalui proses perencanaan yang matang. Termasuk di dalamnya perhitungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta melibatkan semua pihak terkait.
“Memang benar ada rencana penataan ulang GOR A Yani dari Wali Kota, tetapi belum ada kesepakatan dengan dinas teknis mana pun,” katanya. Oleh karena itu, jika ada tindakan pembongkaran mandiri, dinas tidak bertanggung jawab atas hal itu.
Rachmadeta juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada fasilitas olahraga apa pun yang secara resmi dibongkar oleh Dispopar. Ia menambahkan bahwa kegiatan di GOR masih fokus pada pelaksanaan Porprov.
“Semua fasilitas olahraga masih dipertahankan hingga pelaksanaan Porprov selesai. Pembongkaran tidak bisa dilakukan tanpa izin resmi dan ada prosedurnya,” jelasnya.
Terkait rencana penataan, Wali Kota disebut memiliki ide membuka akses antara Museum Probolinggo dan GOR A Yani. Namun, Rachmadeta menegaskan bahwa rencana itu masih dalam proses pengkajian internal.
“Anggaran sekitar Rp 200 juta memang disiapkan, tapi belum ada eksekusi sampai saat ini,” ujarnya. Ia juga menyebut belum menerima laporan apapun dari Bidang Olahraga mengenai pertemuan dengan FPTI.
Di sisi lain, Ketua FPTI Kota Probolinggo Iwan Rosyidi menyampaikan bahwa mereka didatangi pihak yang mengaku sebagai rekanan proyek penataan GOR. Ia mengatakan, rencana pengerjaan itu disebutkan akan dilakukan antara Agustus hingga Oktober.
“Menurut mereka, pendanaannya akan diambil dari PAK, dan kami belum diajak bicara secara resmi soal detailnya,” ungkap Iwan. Ia berharap agar FPTI dan semua pihak yang terdampak bisa dilibatkan dalam penyusunan solusi terbaik. (ada/but)