Jember (beritajatim.com) – ‘Wadul Gus e’ tak hanya kanal pengaduan biasa. Program ini dijadikan sarana untuk mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Kanal pengaduan melalui nomor WhatsApp ini diluncurkan Fawait pada 14 Maret 2025 untuk menerima pengaduan terkait pembangunan dari masyarakat Jember. Semua pengaduan akan langsung diteruskan ke OPD yang membidangi untuk ditindaklanjuti.
Sejauh ini 2.341 dari 3.252 aduan telah diselesaikan. Sementara itu 682 aduan berstatus disposisi, 221 aduan berstatus tindak lanjut, dan delapan aduan berstatus dibatalkan.
“Wadul Gus e ini bisa jadi salah satu pemetaan mana OPD yang bekerja sat set (sigap). Bagi OPD yang tidak bisa bekerja sat set, maka dalam bahasa saya, perlu dikasih minuman penyegar,” kata Bupati Muhammad Fawait, Senin (16/6/2025).
Menurut Fawait, ketidaksigapan itu tidak berarti menunjukkan ketidakmampuan kepala OPD bersangkutan. “Mungkin dia tidak cocok di situ. Itu jadi salah satu indikator kita untuk melakukan penyegaran di OPD-OPD tersebut,” katanya.
Fawait mengingatkan filosofi otonomi daerah kepada semua OPD. “Filosofi otonomi daerah adalah memberikan pelayanan terbaik, dan kami akan berusaha memberikan pelayanan terbaik walau belum sempurna. Tapi saluran Wadul Gus e jadi saluran instrumen untuk mendekatkan bupati dengan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan hasil survei terhadap seratus hari pertama kinerja Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, yang dilaksanakan lembaga The Republic Institute, kepuasan tertinggi yakni 19,5 persen ada pada komitmen terhadap peningkatan di sektor pelayanan publik dan 16,2 persen pada konsistensi janji dan program yang dibawa saat kampanye.
Sementara itu, 13,2 persen dari 800 responden menyatakan puas pada kecepatan dalam merespon isu dan masalah yang terjadi di masyarakat.
Selama seratus hari, kepuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah pada bidang pelayanan publik, yakni 87,2 persen. Bidang ini meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
Sementara kepuasan terendah ada pada bidang lingkungan hidup yakni 71,3 persen. Bidang ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk program penghijauan dan ketahanan pangan.
Ketidakpuasan tertinggi ada pada bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi dan bidang pembangunan infrastruktur, yakni masing-masing 14 persen. Bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi meliputi Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Sementara bidang pembangunan dan ibfrastruktur meliputi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. [wir]