FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menekankan pentingnya pemisahan antara urusan publik dan urusan privat dalam penyelenggaraan negara.
Dikatakan Bivitri, pemisahan ini menjadi pilar penting dalam konsep republik yang bertumpu pada gagasan bahwa negara adalah milik seluruh warga, bukan hanya segelintir elite.
Bivitri menjelaskan bahwa dalam republik, pejabat negara tidak boleh bertindak seperti raja yang menganggap warga sebagai subyek yang tunduk pada kemauan mereka.
Sebaliknya, pejabat negara harus bertanggung jawab kepada warga dan bertindak atas mandat yang diberikan untuk menjamin kesejahteraan, kebahagiaan, serta hak-hak warga.
“Pejabat sebenarnya menerima mandat dari warga untuk menyelenggarakan negara demi kepentingan publik, termasuk dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak warga,” ujar Bivitri dalam keterangannya di X @BivitriS (11/1/2025).
Hak-hak ini, lanjutnya, mencakup hak atas pendidikan, lingkungan hidup yang sehat, dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiayaan urusan publik tidak boleh dilakukan secara privat tanpa kejelasan administrasi.
Bivitri menyoroti fenomena sumbangan oleh pengusaha kepada negara, yang kerap tidak transparan.
Ia mempertanyakan motif di balik sumbangan semacam itu dan apa yang dijanjikan pemerintah kepada pengusaha tersebut.
“Pengusaha berada di wilayah privat. Jika mereka memberikan sumbangan, harus jelas alasannya, tujuannya, dan bagaimana mekanisme pemberiannya. Jangan sampai ada janji tertentu yang bertentangan dengan prinsip ekonomi dan kepentingan publik,” tegasnya.
