Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Pilkada melalui DPRD menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Apabila wacana itu jadi direalisasikan, maka partai mana yang akan diuntungkan?
Wacana Pilkada lewat DPRD memang telah lama berhembus. Lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998 dan hampir 20 tahun sejak Pilkada langsung digelar pertama kali pada 2005, gagasan mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke tangan wakil rakyat di parlemen daerah kembali menguat.
Alasannya biaya politik yang mahal, maraknya politik uang, konflik sosial, hingga efektivitas pemerintahan. Sejumlah partai koalisi pemerintahan pun telah menggulirkan wacana tersebut.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menjelaskan bahwa apabila wacana Pilkada lewat DPRD terus bergulir dan kemudian disepakati, maka akan kontraporduktif.
“Yang diuntungkan [Pilkada lewat DPRD] partai koalisi hari ini. Ini juga merugikan partai-partai menengah dan kecil,” kata Agung kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).
Selain itu, peluang Pilkada menghasilkan pemimpin lokal menjadi tereduksi. Regenerasi pimpinan nasional pun tersumbat.
Padahal, Pilkada secara langsung menurutnya telah memetik sejumlah tokoh pemimpin nasional sekaliber Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Emil Dardak, hingga Khofifah Indar Parawansa.
Dia menjelaskan dalih money politic atau biaya politik yang tinggi jika Pilkada dilakukan secara langsung bisa dibantah. Menurutnya, akar urusan money politic dari partai. Alhasil, seharusnya bukan hak asasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya yang ditebas.
“Ada problem di hulu, yaitu di partai, kemudian malah di hilir dihabiskan. Kalau soal biaya politik tinggi, ya harusnya ada pengawasan. Penegakan hukum Pemilu yang konsisten. Agar partai jadi tempat kondusif bagi kandidat berdemokrasi,” tutur Agung.
Sementara, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menjelaskan dengan praktik Pilkada lewat DPRD, rakyat tak lagi memiliki kemewahan untuk memilih kepala daerah secara langsung.
“Rakyat dianggap tak penting suaranya,” katanya kepada Bisnis pada Senin (12/1/2026).
Kepala daerah kemudian hanya takut kepada DPRD, bukan kepada rakyat. Praktik politik uang atau money politic potensial pindah yang biasanya ke rakyat, kemudian terpusat di DPRD.
“Yang diuntungkan kemudian adalah partai pemenang Pemilu,” katanya. Tak ada lagi kemudian harapan bagi partai-partai kecil untuk menelurkan kader-kadernya berkiprah dalam panggung politik lokal.
Adapun, jika berkaca pada Pilkada serentak pada 2024, terdapat deretan partai yang banyak mengantarkan sejumlah kadernya memenangkan kontestasi, seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra.
PDIP telah mengantarkan 5 kader partainya sebagai Gubernur. Kemudian, 5 kader PDIP terpilih sebagai Wakil Gubernur. Terdapat pula 16 kader PDIP sebagai Walikota dan 82 kader sebagai Bupati.
Golkar telah mengantarkan 5 kader partainya sebagai Gubernur. Kemudian, 7 kader Golkar terpilih sebagai Wakil Gubernur. Terdapat pula 14 kader Golkar sebagai Walikota dan 63 kader sebagai Bupati.
Gerindra telah mengantarkan 14 kader partainya sebagai Gubernur. Kemudian, 7 kader Gerindra terpilih sebagai Wakil Gubernur. Terdapat pula 13 kader Gerindra sebagai Walikota dan 52 kader sebagai Bupati.
Di sisi lain, terdapat sejumlah partai yang paling banyak menduduki kursi di DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota, yakni PDIP, Golkar, hingga Gerindra.
PDIP memiliki jumlah anggota DPRD Provinsi terbanyak yaitu 369 anggota, Golkar memiliki 334 anggota, Partai Demokrat 269 anggota, dan Gerindra 236 anggota.
Lalu, di semua DPRD Kabupaten/Kota, Golkar menempatkan 2.521 anggotanya, dan PDIP sebanyak 17.510 anggota.