Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tercatat memiliki utang jatuh tempo pada tahun ini senilai Rp434,29 triliun, yang terdiri dari Rp371,8 triliun SBN dan Rp62,49 triliun sisanya berasal dari pinjaman.
Menjelang akhir tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran utang jatuh tempo melalui penerbitan utang baru.
Dalam hal ini, kebanyakan investor yang bersiap mendapatkan pembayaran dari pemerintah, memilih untuk melakukan revolve atau pembelian kembali surat utang baru yang pemerintah terbitkan.
“Jadi, semuanya di-revolving sebenernya. Kita ada erevolve, jadi ada yang baru. Makanya growth issuance kita lebih besar dari deficit financing,” ujarnya dalam Raker Komisi XI DPR bersama Menkeu, Rabu (13/11/2024).
Sri Mulyani menyampaikan bahwa kepercayaan investor terhadap keuangan Indonesia cukup baik sehingga memilih melakukan revolving.
Berbeda halnya apabila investor melihat adanya alternatif investasi yang menarik selain SBN, maka saat jatuh tempo investor akan lebih memilih mencairkan surat utang dan berinvestasi di instrumen lain.
“Makanya mereka biasanya menunggu apakah kami akan menerbitkan [surat utang] yang baru, kemudian mereka revolve aja,” ungkapnya.
Bukan hanya melakukan pembayaran pokok utang, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membayar bunga utang.
Sebelumnya Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu Riko Amir menyampaikan, realisasi pembayaran bunga utang ini on track atau masih dalam jalur, di mana outlook tahun ini senilai Rp499 triliun.
“Hingga Agustus 2024 Rp315,6 triliun, ini dalam koridor Rp499 triliun sampai dengan akhir tahun yang kita bayarkan,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2024, Kamis (26/9/2024).
Riko menuturkan pihaknya terus optimistis sampai akhir tahun, pembiayaan untuk defisit termasuk pembayaran bunga utang dapat dilakukan sesuai rencana pada tahun ini.
Adapun, posisi utang pemerintah pada akhir September 2024 tercatat naik Rp11,97 triliun ke angka Rp8.473,90 triliun dari Agustus 2024. Meski secara nominal naik, tetapi persentase terhadap PDB tersebut tercatat turun dari 38,49% per Agustus 2024.
Rasio utang tersebut juga tercatat lebih rendah dari akhir Desember 2023 yang mencapai 39,21%, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Utang tersebut terdiri dari SBN setara dengan Rp7.483,09 triliun dan didominasi oleh investor domestik. Sementara pinjaman tercatat lebih banyak dari luar negeri alias asing yang senilai Rp950,88 triliun dari total pinjaman Rp990,81 triliun.
Adapun sepanjang tahun ini hingga 8 November 2024, Kementerian Keuangan melaporkan capital inflow atau aliran modal asing yang masuk ke Tanah Air telah mencapai Rp268,93 triliun.
Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mendominasi aliran modal asing yang masuk dengan angka Rp200 triliun. Sementara aliran modal asing sisanya masuk ke instrumen lainnya di pasar saham Rp33,75 triliun dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp35,18 triliun.
