KINi Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka (UT) kini sedang bekerja keras mewujudkan ketercapaian akreditasi internasional (FIBAA).
Sebelumnya Prodi S1 Ilmu Hukum telah mencapai prestasi akademik dengan telah terakreditasi A oleh BAN-PT.
Sedangkan Tim Pengembang Prodi Magister Hukum (MH) UT saat ini juga sedang berkerja keras untuk pembukaan Prodi Magister Hukum pada 2024.
Baca juga: Wisuda Periode I Tahun Akademik 2023/2024, UT Gelar Seminar ‘Bergerak Melayani Bangsa’
Hal ini sesuai Visi-Misi-Sasaran UT 2035 (reputasi global) dibutuhkan arah langkah kongkrit dalam pengembangan kapasitas Prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum UT.
Menindaklanjuti pengembangan kapasitas dua prodi tersebut, FHISIP UT akan melaksanakan kegiatan General-Lecture: Comparative- Law dan Seminar: The Adoption of PBL into Distance Legal Teaching & Learning Platform.
Tujuan kegiatan General-Lecture ini adalah dalam upaya internasionalisasi Prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT untuk meningkatkan kualitas layanan akademik Prodi serta meningkatkan capaian IKU UT.
Selanjutnya Prodi S1 Ilmu Hukum UT dan Tim Pengembang Prodi MH sedang terus merintis kolaborasi akademik antar kelembagan perguruan tinggi (PT) nasional maupun internasional.
Baca juga: Wali Kota Madiun Maidi dan Tina Toon Jadi Wisudawan Kehormatan UT
Penguatan kapasitas Prodi S1 Ilmu Hukum dan Prodi MH sangat mengandalkan kekuatan kolaborasi antar Perguruan Tinggi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan telah menggalang kerja sama antar kelembagaan Perguruan Tinggi lingkup internasional maupun nasional.
Kerja sama dengan perguruan tinggi nasional antara lain dengan: a) International Association of Law School (IALS) dan b) Faculty of Law of Maastrich University, Nederland. Sedangkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi nasional telah banyak dilakukan antara lain saat ini dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Hasil dari kolaborasi dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut yaitu terbentuknya kurikulum Prodi MH UT yang berbasis Outcome Based Education (OBE) dan berorientasi Society 5.0, akan memiliki sembilan ragam bidang konsentrasi hukum dalam kurikulum OBE-nya,
Sembilan bidang tersebut adalah1) Bidkon Kenegaraan; 2) Bidkon Hukum Pidana Moderen; 3) Bidkon Hukum Ekonomi dan Bisnis; 4) Bidkon Cyber-Law; 5) Bidkon Comparative-Law; 6) Hukum Agraria; 7) Hukum Kesehatan; 8) Hukum Ketahanan dan Keamanan; 9) Hukum Acara Peradilan.
Dapat dirangkum, pendekatan penguatan kapasitas kelembagaan Prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT dilakukan melalui inovasi antara lain: 1) kurikulum seperti berbasis OBE, beorientasi Society 5.0 dan Bidkon Hukum; 2) strategi pembelajaran, seperti berbasis teknologi pendidikan jarak-jauh synchronous & unsynchronous teaching-learning model, model PBL (Problems Based Learning) dan interactive tutorial model lainnya; 3) pengembangan 9 Bidang Konsentrasi Hukum.
Baca juga: Universitas Terbuka Tingkatkan Kesejahteraan Desa Lewat Senmaster Pengabdian Masyarakat
Selain itu, penguatan kapasitas Prodi S1 Ilmu Hukum dan MH juga dilakukan melalui inter institutional collaborative efforts, seperti: seminars, workshops, research and development, dan academic joint-cooperation.
Adapun penjelasan tentang sasaran jangka menengah dan panjang dari kolaborasi dan kerja sama antar kelembagaan pendidikan tinggi internasional dan keprofesian (asosiasi) hukum nasional, yaitu diarahkan untuk memperkuat sub-kelembagaan prodi.
Antara lain untuk pengembangan organ Laboratorium dan Klinik Hukum (LKH) dan organ Penerbit (Publikasi) Karya Ilmiah Hukum (PKIH).
Diharapkan melalui kolaborasi ini, Prodi S1 Ilmu Hukum dan nantinya Prodi Magister Hukum mampu meningkatkan kualitas lulusannya yang memenuhi standar nasional dan internasional.
Dalam jangka panjang, ke depannya wujud inovasi pengembangan kualitas pengelolaan Prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum yaitu berupa kegiatan Pengembangan Bidang Konsentrasi Magister Hukum dan Pengadopsian Problems Based Learning Model pada platform model tutorial Prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum FHISIP UT.
Hal ini sangat krusial untuk memperoleh akreditasi standar internasional. Dengan diperolehnya sertifikasi standar internasional untuk Prodi berarti merupakan wujud ketercapaian peningkatan layanan pendidikan pada peserta didik.
Tersebut di atas merupakan guide line untuk publikasi dan sosialisasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran Prodi S1 Ilmu Hukum dan Prodi Magister Hukum.-
Baca juga: Universitas Terbuka Luluskan Doktor Pertama Wali Kota Madiun
Sementara itu, pada konferensi pers, Dosen UT & Team Leader Pengembang Magister Hukum UT, Dr. Sri wahyu Krida Sakti, S.H., M.Si. mengatakan,”Hari ini kami merealisasikan kerjasama dengan 2 Universitas Besar yaitu Fakultas Hukum dari Maastricht University dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.”
“Kami punya rencana untuk mengembangkan Akademik untuk program Studi Hukum baik untuk S1 maupun magister hukum nanti yang akan dibuka di tahun 2024. Kedepannya tentu kami ingin melakukan kerjasama di bidang akademik yang berkaitan dengan pengembangan Cooperative Law,” jelasnya.
Sementara itu, Sascha Hardt, LL.B., LL.M, Ph.D. dari Maastricth University mengatakan UT adalah salah satu institusi pendidikan yang memiliki kompetensi untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau dengan konvensional yang lain sehingga ini merupakan suatu inisiatif untuk mengajak masyarakat di semua lapisannya untuk mendapatkan standar pendidikan yang baik.
Dr. Radian Salman, S.H., LL.M dari Universitas Airlangga mengatakan.” Kami sama sama mendorong pendidikan kearah yang lebih baik, salah satunya dengan metode pembelajaran East Learning. Jadi nanti kami mendorong mahasiswa untuk lebih mandiri dan lebih memperluas skill.” (RO/S-4)
KINi Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka (UT) kini sedang bekerja keras mewujudkan ketercapaian akreditasi internasional (FIBAA).
Sebelumnya Prodi S1 Ilmu Hukum telah mencapai prestasi akademik dengan telah terakreditasi A oleh BAN-PT.
Sedangkan Tim Pengembang Prodi Magister Hukum (MH) UT saat ini juga sedang berkerja keras untuk pembukaan Prodi Magister Hukum pada 2024.
Baca juga: Wisuda Periode I Tahun Akademik 2023/2024, UT Gelar Seminar ‘Bergerak Melayani Bangsa’
Hal ini sesuai Visi-Misi-Sasaran UT 2035 (reputasi global) dibutuhkan arah langkah kongkrit dalam pengembangan kapasitas Prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum UT.
Menindaklanjuti pengembangan kapasitas dua prodi tersebut, FHISIP UT akan melaksanakan kegiatan General-Lecture: Comparative- Law dan Seminar: The Adoption of PBL into Distance Legal Teaching & Learning Platform.
Tujuan kegiatan General-Lecture ini adalah dalam upaya internasionalisasi Prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT untuk meningkatkan kualitas layanan akademik Prodi serta meningkatkan capaian IKU UT.
Selanjutnya Prodi S1 Ilmu Hukum UT dan Tim Pengembang Prodi MH sedang terus merintis kolaborasi akademik antar kelembagan perguruan tinggi (PT) nasional maupun internasional.
Baca juga: Wali Kota Madiun Maidi dan Tina Toon Jadi Wisudawan Kehormatan UT
Penguatan kapasitas Prodi S1 Ilmu Hukum dan Prodi MH sangat mengandalkan kekuatan kolaborasi antar Perguruan Tinggi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan telah menggalang kerja sama antar kelembagaan Perguruan Tinggi lingkup internasional maupun nasional.
Kerja sama dengan perguruan tinggi nasional antara lain dengan: a) International Association of Law School (IALS) dan b) Faculty of Law of Maastrich University, Nederland. Sedangkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi nasional telah banyak dilakukan antara lain saat ini dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Hasil dari kolaborasi dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut yaitu terbentuknya kurikulum Prodi MH UT yang berbasis Outcome Based Education (OBE) dan berorientasi Society 5.0, akan memiliki sembilan ragam bidang konsentrasi hukum dalam kurikulum OBE-nya,
Sembilan bidang tersebut adalah1) Bidkon Kenegaraan; 2) Bidkon Hukum Pidana Moderen; 3) Bidkon Hukum Ekonomi dan Bisnis; 4) Bidkon Cyber-Law; 5) Bidkon Comparative-Law; 6) Hukum Agraria; 7) Hukum Kesehatan; 8) Hukum Ketahanan dan Keamanan; 9) Hukum Acara Peradilan.
Dapat dirangkum, pendekatan penguatan kapasitas kelembagaan Prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT dilakukan melalui inovasi antara lain: 1) kurikulum seperti berbasis OBE, beorientasi Society 5.0 dan Bidkon Hukum; 2) strategi pembelajaran, seperti berbasis teknologi pendidikan jarak-jauh synchronous & unsynchronous teaching-learning model, model PBL (Problems Based Learning) dan interactive tutorial model lainnya; 3) pengembangan 9 Bidang Konsentrasi Hukum.
Baca juga: Universitas Terbuka Tingkatkan Kesejahteraan Desa Lewat Senmaster Pengabdian Masyarakat
Selain itu, penguatan kapasitas Prodi S1 Ilmu Hukum dan MH juga dilakukan melalui inter institutional collaborative efforts, seperti: seminars, workshops, research and development, dan academic joint-cooperation.
Adapun penjelasan tentang sasaran jangka menengah dan panjang dari kolaborasi dan kerja sama antar kelembagaan pendidikan tinggi internasional dan keprofesian (asosiasi) hukum nasional, yaitu diarahkan untuk memperkuat sub-kelembagaan prodi.
Antara lain untuk pengembangan organ Laboratorium dan Klinik Hukum (LKH) dan organ Penerbit (Publikasi) Karya Ilmiah Hukum (PKIH).
Diharapkan melalui kolaborasi ini, Prodi S1 Ilmu Hukum dan nantinya Prodi Magister Hukum mampu meningkatkan kualitas lulusannya yang memenuhi standar nasional dan internasional.
Dalam jangka panjang, ke depannya wujud inovasi pengembangan kualitas pengelolaan Prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum yaitu berupa kegiatan Pengembangan Bidang Konsentrasi Magister Hukum dan Pengadopsian Problems Based Learning Model pada platform model tutorial Prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum FHISIP UT.
Hal ini sangat krusial untuk memperoleh akreditasi standar internasional. Dengan diperolehnya sertifikasi standar internasional untuk Prodi berarti merupakan wujud ketercapaian peningkatan layanan pendidikan pada peserta didik.
Tersebut di atas merupakan guide line untuk publikasi dan sosialisasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran Prodi S1 Ilmu Hukum dan Prodi Magister Hukum.-
Baca juga: Universitas Terbuka Luluskan Doktor Pertama Wali Kota MadiunSementara itu, pada konferensi pers, Dosen UT & Team Leader Pengembang Magister Hukum UT, Dr. Sri wahyu Krida Sakti, S.H., M.Si. mengatakan,”Hari ini kami merealisasikan kerjasama dengan 2 Universitas Besar yaitu Fakultas Hukum dari Maastricht University dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.”
“Kami punya rencana untuk mengembangkan Akademik untuk program Studi Hukum baik untuk S1 maupun magister hukum nanti yang akan dibuka di tahun 2024. Kedepannya tentu kami ingin melakukan kerjasama di bidang akademik yang berkaitan dengan pengembangan Cooperative Law,” jelasnya.
Sementara itu, Sascha Hardt, LL.B., LL.M, Ph.D. dari Maastricth University mengatakan UT adalah salah satu institusi pendidikan yang memiliki kompetensi untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau dengan konvensional yang lain sehingga ini merupakan suatu inisiatif untuk mengajak masyarakat di semua lapisannya untuk mendapatkan standar pendidikan yang baik.
Dr. Radian Salman, S.H., LL.M dari Universitas Airlangga mengatakan.” Kami sama sama mendorong pendidikan kearah yang lebih baik, salah satunya dengan metode pembelajaran East Learning. Jadi nanti kami mendorong mahasiswa untuk lebih mandiri dan lebih memperluas skill.” (RO/S-4)
