Jember (beritajatim.com) – Try Sandi Apriana terancam didepak dari kursi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyusul kegagalan mempertahankan jumlah kursi di DPRD setempat.
Kabar pendepakan ini diinformasikan Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Mahathir Muhammad. “Yang saya tahu, akan ada surat pemberhentian TSA (Try Sandi Apriana) sebagai Ketua DPC Partai Demokrat dari Dewan Pimpinan Pusat,” katanya, Selasa (16/4/2024).
Mahathir menilai perombakan itu sangat wajar. “Capaian Demokrat dalam pemilu pada 2024 jauh panggang dari api. Apalagi Demokrat dipimpin oleh anak menantu Bupati, dan Bupati Hendy punya komitmen untuk membesarkan Demokrat selaku salah satu partai pengusung. Idealnya ada pertambahan kursi, bukan sebaliknya yaitu hilangnya kursi,” katanya.
Demokrat berhasil memperoleh dua kursi DPRD Jember dalam Pemilu 2019. Namun dalam pemilu tahun ini, alih-alih menambah jumlah kursi, dua kursi itu justru gagal dipertahankan. Satu-satunya harapan untuk mempertahankan satu kursi ada pada Mahkamah Konstitusi.
Mahathir menganggap penurunan kursi itu sebagai sebuah ironi, mengingat selain berstatus menantu bupati, Try Sandi juga masih menjabat anggota DPRD Jember 2019-2024. Dengan kata lain, Sandi punya cukup sumber daya untuk membesarkan Demokrat di Jember.
Mahathir belum tahu kapan surat pemberhentian itu terbit. “Saat ini proses penyelesaian sengketa pemilu masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. DPP masih sibuk dengan itu,” katanya.
Sementara itu, Try Sandi mengaku belum tahu soal surat penberhentian itu. “Sampai saat ini saya masih Ketua DPC Partai Demokrat Jember,” katanya.
Sandi mengatakan, tuntutan pemberhentian dirinya masih sebatas berasal dari sejumlah pengurus Demokrat Jember yang disampaikan ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jatim. “Ini masalah internal yang arahnya ke saya semua. Ini ada apa kok arahnya ke ketua semua?” katanya.
Sandi merasa dijadikan korban dari konflik internal Demokrat. “Di internal, ada yang ingin jadi ketua,” katanya.
Namun Sandi tidak mempersoalkan posisinya sebagai kambing hitam. “Tidak apa-apa, risiko pemimpin,” katanya.
Konflik di Demokrat Jember pecah setelah Sandi tidak memberikan dana saksi karena adanya persoalan di internal. “Kalau saya prinsipnya, kerja sesuai aturan saja,” katanya.
Sandi sudah menjelaskan kronologi konflik di Demokrat Jember kepada DPD Demokrat Jatim. “Saya sudah berkonsultasi ke DPP, bahwa harus bergerak seperti apa kalau ada persoalan. Jadi saya bergerak tidak semena-mena,” katanya. [wir]
