Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dipastikan akan menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna DPRD, Senin (3/11/2025) malam, Bupati Blitar, Rijanto mengumumkan bahwa total pendapatan daerah diproyeksikan turun drastis hingga 11,43 persen.
Total proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Blitar untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp 2,31 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dan kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,60 triliun.
Bupati Rijanto menjelaskan, biang keladi utama dari penurunan ini adalah berkurangnya transfer dana dari Pemerintah Pusat. Sehingga proyeksi pendapatan Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mendatang ikut terkoreksi.
“Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat sebesar 15,27 persen atau sekitar Rp 313 miliar,” ungkap Rijanto dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Meskipun transfer pusat berkurang signifikan, terdapat kabar baik dari sektor internal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar justru menunjukkan kenaikan sebesar 2,66 persen, mencapai total Rp 573 miliar.
Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pendapatan mandiri daerah mulai membuahkan hasil. Namun, demi menjaga stabilitas fiskal, Bupati menekankan kehati-hatian dalam mengatur keuangan daerah.
“Dengan adanya kondisi ini, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengatur belanja dan pembiayaan karena penurunan transfer pusat berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah,” tegasnya.
Sejalan dengan penurunan pendapatan, total belanja daerah juga ikut dipangkas, direncanakan sebesar Rp 2,35 triliun atau turun 11,33 persen dibandingkan tahun 2025. Kebijakan belanja tahun 2026 akan difokuskan untuk menjaga program prioritas tetap berjalan efektif, khususnya di sektor-sektor kunci yakni pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, ketertiban umum, serta peningkatan pelayanan publik.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Blitar merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 47,5 miliar, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal. Rijanto berharap sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif (DPRD) dapat terus terjalin agar program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran tahun 2026 ini tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Blitar. (owi/ted)