Surabaya (beritajatim.com) – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 20% membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kecewa.
Imam Syafi’i, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya mengungkapkan kebijakan tersebut sebagai imbas dari defisit anggaran yang cukup signifikan.
Imam menjelaskan, target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2024 yang sebesar Rp11,5 triliun meleset jauh dari realisasi.
“Berdasarkan konfirmasi langsung dengan Kepala Bapenda, Bu Febri, realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar Rp10 triliun lebih. Artinya, meleset Rp1,5 triliun, jumlah yang sangat besar,” ungkap Imam di DPRD Surabaya, Rabu (8/1/2025).
Pemotongan TPP ini berdampak signifikan pada ASN yang jumlahnya mencapai 12 ribu orang. Imam menilai langkah tersebut tidak adil, terutama bagi dinas yang telah mencapai Key Performance Indicator (KPI) mereka.
“Setiap dinas punya KPI sendiri. Kalau dinas penghasil tidak tercapai targetnya, jangan dinas lain ikut menanggung dosanya,” kritiknya.
Beberapa ASN bahkan mengaku terkejut karena pemotongan ini dilakukan di akhir tahun. “Ada yang bilang ke saya, ‘Pak, padahal wes tak jagakno gawe cicilan, Pak.’ Itu disampaikan di akhir Desember, jadi mereka tidak punya waktu untuk menyesuaikan,” tambah Imam.
Imam juga meminta Pemkot untuk lebih introspektif dalam menentukan prioritas anggaran, terutama dalam kondisi defisit. “Jangan sampai pos-pos penting yang dipres. Kalau target pendapatan meleset, usahakan meleset sedikit saja, bukan sampai Rp1 triliun lebih,” tegasnya.
Selain itu, Imam mengingatkan agar kebijakan ke depan tidak membebankan ASN secara menyeluruh akibat ketidakmampuan dinas penghasil memenuhi target.
“Yang paling penting, tolong prioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Jangan semua pihak ikut menanggung akibat kesalahan tersebut,” tutupnya. [asg/but]