Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin Iskandar AMIN, Syaugi Alaydrus buka suara soal pakta integritas Ijtima Ulama yang ditandatangani oleh capres-cawapresnya dianggap kontradiktif dengan visi dan misi yang diusung.
Syaugi mengklaim penandatangan pakta integritas justru menunjukkan bahwa pasangan AMIN merangkul semua kalangan, termasuk kelompok Ijtima Ulama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya pikir [enggak berlawanan dengan visi-misi]. Pak Anies mau merangkul semua masyarakat yang ingin mendukung pasangan Pak Anies maupun Pak Muhaimin,” kata Syaugi saat ditemui CNNIndonesia.com di Jakarta, Jumat (15/12).
Menurutnya, AMIN tidak mau membeda-bedakan atau membatasi kelompok masyarakat yang ingin mendukungnya. Pihaknya mengaku menerima pendukung dari berbagai latar belakang, baik agama, ras, dan sebagainya.
“Jadi tidak membeda bedakan karena pasukam terdepan AMIN ini adalah masyarakat, rakyat,” ujarnya.
“Di situ dikatakan ada buruh, tani, nelayan, santri, etnis Tionghoa, purnawirawan TNI, itu semua. Termasuk Ijtima Ulama tadi,” imbuhnya.
Syaugi menegaskan AMIN mengusung gagasan perubahan. Siapa pun yang menginginkan perubahan dan sejalan dengan visi-misi AMIN diterima dengan baik.
“Jadi selama itu mendukung dan sesuai visinya AMIN akan terima itu. Makanya Pak Muhaimin dan Pak Anies selalu mengatakan perlu perubahan. Perubahan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Anies dan Cak Imin dipastikan telah menandatangani Pakta Integritas dengan forum Ijtima Ulama.
Co-captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN Yusuf Martak menyebut pakta integritas itu telah ditandatangani pada 1 Desember 2023. Penandatanganan itu disambut baik oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Selain itu, AMIN juga belum lama ini mendapat dukungan dari Ustaz Abdul Somad (UAS) usai ditemui Anies di Riau.
Langkah AMIN yang menggaet kelompok Islam politik, terutama dengan penandatangan pakta integritas ini disorot. KontraS misalnya, menganggap komitmen itu bertentangan dengan visi-misi dan narasi AMIN terkait kebebasan berekspresi dan penuntasan HAM berat masa lalu.
Pasalnya, dalam pakta integritas itu, AMIN dituntut untuk melakukan revolusi akhlak. Salah satunya yaitu dengan memberantas kelompok LGBTQ, yang Ijtima Ulama anggap sebagai penyakit masyarakat.
Selain itu, AMIN juga dituntut untuk menerapkan kembali TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Padahal, TAP MPRS itu dianggap menimbulkan diskriminasi dan pembatasan bagi korban peristiwa 1965.
Setelah menuai kritik, ada sejumlah perbedaan pada poin-poin yang ditandatangani dari yang semula diajukan oleh Forum Ijtima Ulama pada November lalu.
Salah satunya pada poin nomor 2, yang menghapus kalimat “perlu mencabut Keppres No. 17 tahun 2022 dan Keppres No. 4 tahun 2023 serta Inpres No. 2 tahun 2023, yang memposisikan para pelaku pemberontakan G 30 S/ PKI sebagai Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 1965-1966, padahal justru mereka pelaku Pelanggaran HAM Berat di tahun 1948 dan sepanjang tahun 1955 sampai dengan 1965.” (yla/fra)
[Gambas:Video CNN]
