Madiun (beritajatim.com) – Tiga proyek strategis di Kabupaten Madiun mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi faktor utama keterlambatan tersebut.
Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun, Anang Tri Cahyono, menjelaskan bahwa proyek yang terdampak meliputi pembangunan trotoar, rehabilitasi jalan, serta pembangunan Jembatan Klumutan di Kecamatan Saradan.
“Proyek ini sesuai dengan pembahasan RAPBD tahun 2025. Total nilai Rp22 miliar” ujar Anang, Jumat (14/2/2025).
Menurut Anang, pembangunan Jembatan Klumutan diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 11 miliar. Sementara itu, pembangunan trotoar membutuhkan anggaran Rp 7 miliar, sedangkan ruas Jalan Bulu Batas Bojonegoro dan ruas Jalan Randu Alas masing-masing membutuhkan Rp 2 miliar.
“Dampaknya tentu ada. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi tertunda, karena ada proses efisiensi anggaran,” jelasnya.
Meski mengalami penundaan, Anang memastikan proyek strategis ini tetap akan dijalankan setelah proses pembahasan efisiensi anggaran rampung. Secara teknis, ia menilai pembangunan Jembatan Klumutan masih memungkinkan untuk dilakukan meskipun ada kebijakan efisiensi.
“Dari Bina Marga mungkin tidak terdampak untuk efisiensi anggaran, karena memang produk infrastruktur utamanya jalan dan jembatan, yang ada di Kabupaten Madiun. Sehingga sangat diperlukan sekali oleh masyarakat,” tambahnya.
Saat ini, DPUPR tengah menyiapkan perencanaan dan pengadaan proyek sebelum masuk ke tahap pelelangan.
“Setelah itu yang terakhir tinggal menyampaikan lelang, khususnya pembangunan Jembatan Klumutan,” katanya.
Padahal, Jembatan Klumutan memiliki peran penting bagi masyarakat setempat, karena menjadi penghubung antara empat dusun, yakni Dusun Bangle, Dusun Sumberan, Dusun Megurun, dan Dusun Bruwok.
Jembatan sepanjang 25 meter ini mengalami kerusakan sejak tahun 2019 akibat diterjang banjir. Warga setempat sempat melakukan renovasi secara swadaya dengan menggunakan bambu dan balok kayu sebagai solusi sementara. Namun, kondisi jembatan yang memprihatinkan membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas.
Meski sudah diusulkan ke pemerintah pusat, pembangunan jembatan ini belum juga terealisasi.
“Sebenarnya yang lewat jembatan ini ada ketakutan. Namun karena tidak mau dampak ekonomi lumpuh, terpaksa nekat,” ungkap Nyono (55), warga Desa Klumutan.
Nyono menambahkan bahwa jembatan ini merupakan akses utama menuju pusat keramaian di Kabupaten Madiun.
“Bisa lewat rute alternatif tapi jaraknya 1 kilometer. Harapannya segera dibangun,” tuturnya. (ted)