Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah tiba di New York, Amerika Serikat melalui Bandar Udara John F. Kennedy, Sabtu (20/9/2025) petang waktu setempat atau Minggu (21/9/2025) pagi waktu Indonesia.
Lawatan Prabowo ke negeri Paman Sam itu untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setibanya di New York, Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam.
Tak sendiri, dia ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dilansir laman presiden.go.id, pada Jumat (19/9/2025) Teddy mengatakan Prabowo berada diurutan ketiga untuk berpidato di sidang tersebut.
“Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ungkap Teddy, dikutip Minggu (21/9/2025).
Teddy juga mengatakan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab Indonesia akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang gencar menyuarakan mengenai reformasi tata kelola dunia.
Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda, salah satunya yakni pertemuan tentang solusi dua negara atau two state solution untuk Palestina-Israel pada 22 September 2025.
Terkait apa isi pidato yang disampaikan Prabowo, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya.
Namun, salah satu poin yang akan dibahas adalah dinamika global termasuk isu-isu Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.
“Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Selain itu, dia mengatakan, Prabowo juga akan membahas terkait realisasi berbagai program kerjanya serta visi Asta Cita. Adapun topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.