Ponorogo (beritajatim.com) – Untuk menekan penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo akhirnya menutup sementara pasar hewan di Bumi Reog. Keputusan penutupan sementara pasar hewan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo, Ringga Dwi Heri Irawan.
Dalam keterangannya, penutupan sementara operasional pasar hewan di Ponorogo itu, selama 14 hari. Dimulai tanggal 8 hingga 21 Januari 2025. Permintaan penutupan sementara pasar hewan itu, sebelumnya juga datang dari DPRD Ponorogo. Kalangan legislatif menilai merekomendasikan penutupan sementara pasar hewan guna meminimalkan penyebaran virus.
“Kami sudah mempertimbangkan opsi tersebut, tapi karena berdampak pada banyak pihak, kami perlu kajian lebih lanjut agar tidak ada yang dirugikan,” kata Bupati Sugiri Sancoko, Rabu (08/01/2025).
Selain melakukan penutupan operasional pasar hewan sementara, Pemkab Ponorogo juga serius untuk menyediakan vaksin untuk PMK. Kang Giri menyebutkan bahwa Pemkab telah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mempercepat pengadaan vaksin. Langkah ini dilakukan sambil menunggu distribusi vaksin dari pemerintah pusat.
“Ada keterlambatan distribusi vaksin beberapa waktu ini. Namun, kami sudah instruksikan untuk segera membeli dari penyedia yang ada,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mendesak Pemkab Ponorogo segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk menangani wabah PMK. Kalangan dewan pun membuka opsi untuk menutup sementara Pasar Hewan di Kecamatan Jetis.
“Lebih baik pasar hewan ditutup sementara, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Wonogiri,” kata Kang Wi, sapaan Dwi Agus Prayitno.
Opsi penutupan sementara Pasar Hewan di Kecamatan Jetis, kata Dwi juga bukan tanpa sebab. Menurutnya, penyebaran PMK yang cepat, ditambah laporan kematian hewan ternak, mengharuskan tindakan drastis untuk mencegah eskalasi. Apalagi, keberadaan pasar sebagai lalu lintas ternak, juga menjadi salah satu pemicu untuk penularan PMK.
“Kami meminta Pemkab untuk mengeluarkan kebijakan penutupan sementara pasar hewan,” katanya.
Dwi Agus juga mengingatkan dampak ekonomi yang bisa terjadi jika wabah ini dibiarkan. Selain risiko meluasnya penyebaran, harga hewan ternak bisa anjlok, membuat peternak semakin terpukul. Masalah ketersediaan vaksin PMK yang belum jelas juga menjadi perhatian.
“Kami mendorong Pemkab segera berkoordinasi dengan Kementerian untuk memastikan vaksin PMK dapat segera tersedia. Ini harus ditanggulangi secepatnya,” tutupnya. [end/beq]
