Kabul –
Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024. Pemerintahan Taliban Afghanistan pun berharap ada babak baru hubungan AS dengan Afghanistan.
“Pemerintah berharap pemerintahan Trump di masa depan akan mengambil langkah-langkah realistis menuju kemajuan nyata dalam hubungan antara kedua negara dan kedua negara akan mampu membuka babak baru dalam hubungan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi, dalam sebuah postingan di X, dilansir AFP, Rabu (6/11/2024).
Balkhi menyebut Trump, saat periode pertamanya sebagai Presiden AS, telah memimpin perjanjian damai dengan Taliban yang membuka jalan bagi penarikan pasukan AS pada tahun 2021. Perjanjian itu menandai berakhirnya 20 tahun operasi AS di Afghanistan.
Perjanjian itu ditandatangani pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. Perjanjian ditandatangani Taliban dan AS di bawah kepemimpinan Trump, namun tidak melibatkan pemerintah Afghanistan yang saat itu berkuasa.
Partai Republik telah mengecam penerus Trump, Presiden AS Joe Biden, atas kekacauan yang terjadi selama penarikan pasukan. Penarikan pasukan itu mengakibatkan kematian 13 anggota militer AS dalam serangan bom bunuh diri di Bandara Kabul dan perebutan kembali ibu kota oleh Taliban.
Biden telah dikritik karena memaksakan penarikan yang disepakati di Doha tanpa memaksa Taliban untuk mematuhi persyaratan seperti kesepakatan gencatan senjata antara militan dan pemerintah di Kabul.
Trump menjadikan kritik terhadap cara Biden menangani penarikan diri dari Afghanistan sebagai catatan penting dalam kampanyenya melawan calon Presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris.
“Amerika belum siap untuk menyerahkan kepemimpinan negara besar mereka kepada seorang perempuan,” tulis Inamullah Samangani, kepala departemen informasi dan budaya di kubu bersejarah Taliban di Kandahar, dalam sebuah postingan di X.
Mantan anggota parlemen di Kabul, Fawzia Koofi, mengucapkan selamat kepada Trump. Namun, dia mengkritik penarikan AS dan kurangnya tekanan terhadap pemerintah Taliban terkait hak-hak perempuan.
“Sebagai seorang pengusaha, dia harus memahami bahwa tidak ada negara yang dapat berkembang dalam jangka panjang jika tidak memberikan hak kepada separuh penduduknya untuk bekerja dan menerima pendidikan,” ucapnya.
(fas/haf)
