Bondowoso, (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menerapkan strategi mitigasi risiko sosial dalam penyaluran bantuan pupuk gratis untuk petani tembakau.
Pasalnya, dari total 8.000 hektare luas lahan tembakau, pupuk gratis hanya cukup untuk sekitar 500 hektare.
Kepala DPKP Bondowoso, Hendri Widotono, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dan stok menjadi kendala utama.
Oleh karena itu, penyaluran bantuan dilakukan secara selektif, hanya diberikan kepada petani dengan luasan lahan maksimal 0,2 hektare (200 deseare). Petani dengan lahan seperempat hektare atau lebih, belum mendapatkan jatah pada tahun ini.
“Kita memitigasi agar tidak terjadi keributan di lapangan. Karena kebutuhan pupuk jauh lebih besar dari jumlah yang tersedia. Jadi distribusi harus tepat sasaran dan adil,” ujar Hendri diwawancarai media, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, alokasi pupuk gratis senilai 130 ton ini merupakan bentuk komitmen Pemkab di tengah keterbatasan fiskal.
“Pak Bupati sudah mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk program ini. Itu sudah luar biasa di tengah upaya efisiensi anggaran,” tambahnya.
Langkah mitigasi ini meliputi verifikasi ketat data petani penerima. Hendri menjelaskan bahwa pendataan dilakukan secara bertahap dan selektif.
Tak sedikit nama yang terpaksa dicoret dari daftar karena tidak memenuhi kriteria, salah satunya terkait luasan lahan.
“Pak Kades (salah satu peserta rapat) tadi sempat bertanya, kenapa banyak yang dicoret? Karena kita harus meminimalkan potensi konflik. Kita saring benar-benar agar bantuan ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan,” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan dilakukan ketat oleh inspektorat, Kejaksaan, hingga UPT, karena program ini masuk dalam Proyek Strategis Daerah (PSD).
“Inspektorat mendampingi sejak perencanaan hingga distribusi. Kejaksaan juga ikut mengawal,” kata Hendri.
Program pupuk gratis ini menyasar 52 desa di 9 kecamatan sentra tembakau. Karena pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi tembakau, maka Pemkab mengambil langkah alternatif melalui program ini.
“Pak Bupati sudah membuka ‘kunci’-nya dulu. Tahun ini kita mulai dengan anggaran yang ada. Kalau tahun depan pagunya memungkinkan, bisa saja ditambah,” pungkasnya. [awi/aje]