Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memperketat aturan kepemilikan kartu SIM dengan menetapkan sanksi bagi operator seluler yang melanggar ketentuan maksimal tiga nomor prabayar untuk satu nomor induk kependudukan (NIK). 

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan, sejatinya sudah ada Peraturan Menteri Permen) yang mengatur satu NIK hanya boleh dipakai untuk resgistrasi tiga nomor. Meski aturan tersebut sudah ada, Meutya mengungkapkan sanksi bagi operator yang tidak mematuhi belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan setiap pelanggan dapat melakukan registrasi paling banyak tiga nomor untuk setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi pada setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan melalui sistem identifikasi berbasis NIK dan nomor KK. 

    Meutya juga menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan oleh operator seluler, terutama dalam rangka mendukung transformasi digital nasional dan keamanan siber.

    “Pada prinsipnya, kami menyampaikan kepada operator selular untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah kami sampaikan juga secara publik,” katanya. 

    Meutya menambahkan pihaknya akan sangat senang apabila DPR turut melakukan pengawasan khusus terhadap operator selular dalam melakukan pemutakhiran data, mengingat hal ini menyangkut kepentingan publik dengan jumlah nomor yang mencapai 350 juta.

    Dia juga menyoroti pola penggunaan SIM di Indonesia yang unik dibandingkan negara lain, dengan dominasi pelanggan prabayar yang sangat tinggi.

    “Terkait SIM card, mungkin kami sampaikan data di sini bahwa di Indonesia itu kita memiliki kekhasan pelanggan di mana perundingan prabayar itu menempati 96,3%, pascabayar hanya 30,7%. Model ini yang saya rasa di negara lain tidak seperti ini, justru lebih banyak pascabayar,” katanya.

    Dia menambahkan pengaturan baru juga mempertimbangkan dinamika bisnis di industri telekomunikasi, sekaligus mendorong migrasi secara bertahap ke e-SIM yang lebih aman dan efisien.

    Menurut data yang dikantongi Komdigi, dari sekitar 25 juta ponsel yang sudah mendukung teknologi e-SIM, baru sekitar 1 juta yang bermigrasi. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pengguna untuk beralih.

    Upaya ini, kata Meutya, bukan semata-mata untuk migrasi teknologi, melainkan demi keamanan data dan peningkatan layanan bagi masyarakat. Terlebih saat migrasi  ke e-SIM dilakukan pendataan ulang, biometrik, dan akan didorong layanan-layanan IoT lainnya.

    “Dan karena itu sebetulnya kami mendorong untuk juga manfaat keamanan, maupun manfaat layanan-layanan yang lebih baik bagi masyarakat luas,” ungkapnya. 

  • Tarif GrabFood dan GoFood Tak Diatur Komdigi, Meutya Sebut di Menhub

    Tarif GrabFood dan GoFood Tak Diatur Komdigi, Meutya Sebut di Menhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa aturan soal tarif pengantaran makanan dan barang online seperti GrabFood dan GoFood, ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Karena kalau Permen (Peraturan Menteri) tentang pos memang mengaturnya pos, jadi memang tidak mengatur itu. Tapi betul bahwa ada ranah aturan di Kemenhub, tarif itu adanya di Kemenhub,” ujar Meutya saat ditemui usah Raker dengan Komisi I DPR, Senin (7/7/2025).

    Namun, kata dia, tata kelola PSE termasuk juga Grab dan Gojek, itu ada di Kementerian Komdigi. Menurut Meutya, ke depannya, Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.

    “Tapi tidak benar bahwa tarifnya di Komdigi, tarifnya di Kemenhub. Tapi tata kelolanya ada di Komdigi, mungkin di situ ada irisan yang nanti kami akan duduk sama-sama dengan Kemenhub,” terangnya.

    Komdigi tahun ini menerbitkan Permenkomdigi No. 8/2025 tentang Layanan Pos Komersial. Aturan baru itu sebagai pengganti aturan sebelumnya yaitu Permenkominfo No. 1/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial.

    Namun, pengelola aplikasi menyatakan penetapan tarif untuk layanan pesan antar makanan seperti GrabFood dan Gofood masih mengacu pada Permenkominfo No. 1/2012. Alasannya, Permenkomdigi No. 8/2025 tidak mengatur pengiriman dari titik ke titik.

    Kedua aturan sama-sama menyatakan bahwa tarif pos komersial ditetapkan oleh penyelenggaraan layanan pos komersial dan terdiri dari komponen biaya ditambah margin. Perbedaannya ada pada komponen perhitungan komponen biaya.

    Aturan yang lama menyatakan, kelompok biaya komponen perhitungan tarif terdiri dari kelompok biaya operasi/produksi (termasuk biaya resiko), kelompok biaya pemasaran, kelompok biaya administrasi, kelompok biaya umum; dan biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi.

    Permenkomdigi no. 8/2025 mencantumkan cara perhitungan biaya produksi yang jauh lebih detail, yaitu mencakup biaya tenaga kerja atau karyawan, biaya transportasi, biaya aplikasi, biaya teknologi, biaya yang timbul akibat kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya yang timbul akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

    “Judulnya sama, yakni layanan pos komersial. Dulu, diatur sama, kami masuk ke aturan ini. Akan tetapi, kami layanan point to point yang berbeda dengan layanan logistik yang memakai pergudangan, tidak diatur [di Permenkomdigi]. Ini masih didiskusikan,” kata juru bicara Grab dalam pertemuan dengan media, baru-baru ini.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati juga sempat menyinggung soal Permenkomdigi no. 8/2025 dalam siaran pers merespons rencana Kemenhub menaikkan tarif ojol.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20 persen yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua. Apalagi untuk pengantaran barang dan makanan yang tarifnya diserahkan pada harga pasar alias ditentukan sepihak oleh perusahaan platform,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/7/2025). “Kami mendapati potongan platform hingga 70%, di saat seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp 5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp 18.000 kepada platform.”

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) baru di daerah terpencil saat ini sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. 

    Hal tersebut terjadi lantaran jumlah desa yang belum memiliki akses sudah semakin berkurang.

    Meskipun begitu, Menteri Komdigi Meutya Hafid tetap mendorong keterlibatan swasta dalam menghadirkan internet di wilayah terpencil, mengingat kebutuhan terhadap internet cepat makin tinggi, sementara kapasitas yang diberikan lewat satelit terbatas. 

    “Mencari titik tengah antara keterlibatan swasta dan keberpihakan pemerintah inilah yang menjadi tantangan, di mana kita dorong swasta masuk [bangun di daerah tertinggal],” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Meutya mengatakan untuk mendorong keterlibatan swasta, perlu ada insentif atau inisiatif dari pemerintah. Salah satu bentuk insentif yang bisa dipertimbangkan adalah penurunan biaya frekuensi.

    Menurutnya, praktik semacam ini sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. Namun, di Indonesia belum dilakukan.

    “Kalau kita ingin melakukannya, tentu harus melalui diskusi mendalam dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan,” katanya. 

    Meutya mengatakan tujuannya agar kebijakan ini benar-benar dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. 

    Dia menambahkan program -program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang saat ini belum selesai sebenarnya sudah diumumkan sejak pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar programnya pun sudah rampung, dan kini yang tersisa tinggal pembangunan di wilayah Papua.

    Dalam pelaksanaannya di Papua, pihaknya juga didampingi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya prosesnya bisa berjalan lebih baik dan lebih akuntabel demi kepentingan masyarakat.

    Namun demikian, Meutya menyebut pembangunan pada tahun ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

    “Dengan harapan bahwa kami bisa melibatkan swasta turun lebih banyak,” katanya.

    Meutya  menyebutkan pihaknya juga tengah mengeksplorasi penggunaan beberapa spektrum frekuensi tambahan, seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz, untuk memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan minat swasta untuk berinvestasi di sektor ini.

    Pihaknya berkomitmen siapapun yang nantinya terlibat dalam pembangunan—baik itu pemerintah maupun swasta—akan diarahkan untuk membangun di wilayah-wilayah yang saat ini belum memiliki sinyal.

    “Itu rencana kami depan yang akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,” tandasnya. 

  • PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat, masih dalam penilaian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan proses serah terima proyek secara profesional telah selesai dilakukan. Namun, operasionalisasi layanan masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN. 

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut proses pelayanan publik melalui PDN Cikarang masih memerlukan tahap uji keamanan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan data secara menyeluruh.

    “Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujarnya.

    Meutya tidak menyebutkan secara pasti kapan PDN akan mulai beroperasi, meski sebelumnya Kementerian telah menyampaikan bahwa uji coba dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

    Pada awal Juni, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto mengatakan penundaan operasional PDN Cikarang terjadi karena adanya sejumlah temuan dalam proses assessment keamanan oleh BSSN yang masih perlu ditindaklanjuti. 

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” kata Arief dalam acara Ngopi Bareng bersama media di Kantor Komdigi, padw Kamis (5/6/2025).

    Dia menambahkan aspek keamanan menjadi perhatian utama Komdigi, mengingat fungsi PDN sebagai tulang punggung sistem digital nasional. Karena itu, proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh, dari mulai pengadaan, pengujian mesin, hingga pengecekan sistem secara fisik dan administratif.

    Arief memastikan peluncuran akan dilakukan dalam kondisi matang, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Saat ditanya mengenai kepastian jadwal baru, Arief menjawab, “Nanti kami pastikan kembali, kami tanyakan.”

    Komdigi juga memastikan bahwa mesin-mesin yang akan digunakan di PDN Cikarang telah sesuai spesifikasi teknis sebelum diimpor ke Indonesia.

    “Bagaimana SOP-SOP yang ditanggung ya, antara untuk menjalankan proses data center ya, itu kami sudah mengindikasi yang selalu dan sepertinya teman-teman di manajemen juga sudah mulai bangun pertama kita SOP,” pungkas Arief.

  • Top 3 Tekno: Harga iPhone 16 Series Turun Drastis Tuai Perhatian – Page 3

    Top 3 Tekno: Harga iPhone 16 Series Turun Drastis Tuai Perhatian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Informasi mengenai harga iPhone 16 series, termasuk iPhone 16 Pro dan Pro Max yang turun drastis, menuai perhatian para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Minggu (6/7/2025) kemarin.

    Berita lain yang juga populer datang dari Menkomdigi Meutya Hafid yang mengajak seluruh masyarakat melawan perundungan siber atau cyber bullying.

    Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

    1. Harga iPhone Turun Drastis! iPhone 16 Pro Max Diskon hingga Rp 4 Juta di Juli 2025

    Sedang cari atau upgrade iPhone milik kamu sekarang? Kabar gembira, karena memasuki bulan Juli 2025 ini sejumlah ponsel buatan Apple sedang turun harga di pasar Indonesia.

    Pantauan tim Tekno Liputan6.com di laman web iBox, Minggu (6/7/2025), harga iPhone 16 Pro dan Pro Max mengalami pemangkasan signifikan dalam tahun ini.

    Tak hanya harga iPhone 16 dan iPhone 16 Plus, varian iPhone 16e juga ikutan dipangkas harganya. Ini membuat iPhone dengan label terjangkau ini semakin mudah untuk dibeli.

    iPhone 16 turun harga ini dapat menjadi momen tepat bagi Anda yang ingin upgrade ponsel lama, atau bagi pengguna Android yang ingin menjajal ekosistem Apple.

    Berikut adalah daftar lengkap harga terbaru iPhone di Indonesia per 6 Juli 2025 yang dipangkas.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • Komdigi Targetkan PNBP Rp25,25 Triliun pada 2025, Naik 11,72%

    Komdigi Targetkan PNBP Rp25,25 Triliun pada 2025, Naik 11,72%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

    Adapun pada 2024, realisasi PNBP Komdigi mencapai Rp22,6 triliun. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

    “Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini.  Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024. 

    “Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.

    Menurutnya, apresiasi dari BPK RI juga mencakup penyajian aset yang dilakukan secara wajar serta peningkatan koordinasi intensif antarunit organisasi dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit.

    “Dalam rangka rekomendasi laporan hasil atas laporan keuangan TA 2024 Kemkomdigi juga terdapat beberapa catatan yang ditindaklanjuti dalam 60 hari, di antaranya adalah peningkatan kualitas layanan yang menjadi potensi pendapatan PNBP, optimalisasi pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja negara, dan penataan usaha aset tetap pada Kemkomdigi ke depannya agar dapat lebih memadai,” kata Meutya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail memaparkan pagu anggaran Komdigi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp7,73 triliun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867. 

    Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2,17 triliun, PNBP Rp1,21 triliun, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp773,25 miliar, dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,58 triliun.

    Namun demikian, Ismail menjelaskan terdapat dinamika terkait pembukaan blokir anggaran dan saldo kas. 

    “Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kemkomdigi pada saat itu mendapat blokir anggaran sebanyak Rp3,84 triliun dan per hari ini kita sudah direlaksasi sebesar Rp1,88 triliun dan pembukaan saldo kas BLU Bakti sebesar Rp2,96 triliun. Sehingga posisi pagu anggaran Kemkomdigi per 7 Juli sudah mencapai Rp8,73 triliun, jadi sudah berada di atas pagu anggaran yang ditetapkan Rp7,73 triliun,” terang Ismail.

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan  Komdigi juga telah mengajukan penyesuaian anggaran kepada Kementerian Keuangan. 

    “Berdasarkan kebutuhan yang sudah kami ajukan ke Kemenkeu tanggal 2 Juli, kami telah menerima jawaban yang menyetujui yang kami usulkan Rp12,75 triliun, akan dilakukan review lebih lanjut. Secara prinsip postur anggaran kita akan mencapai Rp12,75 triliun,” ungkapnya.

    Ismail mengatakan saldo kas bakti sudah diajukan untuk dibuka kembali oleh Kemekeu. Menurutnya pembukaan saldo kas BLU Bakti diajukan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan saldo kas Bakti yang sebelumnya mencapai Rp6,77 triliun akan dibuka kembali. Di mana dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,95 triliun telah dibuka, sementara sisanya senilai Rp3,8 triliun akan dilanjutkan pembukaannya sebesar Rp2,2 triliun.

    Dia juga menyampaikan optimisme izin penggunaan PNBP akan meningkat signifikan. 

    “Penggunaan PNBP juga akan mengalami peningkatan yang tadinya Rp3,32 triliun diperkirakan akan mencapai Rp9,19 triliun sampai akhir [tahun],” tutup Ismail.

  • Menkomdigi Meutya Hafid: Edukasi Digital Kunci Lawan Perundungan Online – Page 3

    Menkomdigi Meutya Hafid: Edukasi Digital Kunci Lawan Perundungan Online – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital/ Menkomdigi Meutya Hafid mengajak seluruh masyarakat melawan perundungan siber atau cyber bullying. Hal ini lantaran saat ini perundungan siber marak menimpa anak-anak dan remaja di dunia digital. 

    Menurut Meutya, literasi digital hingga edukasi publik menjadi kunci utama mencegah dampak jangka panjang yang ditimbulkan kekerasan verbal di dunia maya. 

    Meutya mengatakan, masyarakat harus sadar bahwa perundungan online atau yang terjadi di dunia maya melanggar hukum. 

    Meski cyber bullying tidak terjadi di dunia nyata, menurut menteri yang pernah bertugas sebagai anggota DPR RI ini, sangat mengganggu sisi emosional dan psikologis anak-anak. Jadi cyber bullying bukan hal yang bisa diremehkan. 

    “Masalah perundungan online atau cyber bullying adalah hal yang cukup serius, kadang terlihat sepele namun berdampak pada psikis anak,” katanya. 

    Saat ini, data Komdigi menyebutkan, 48 persen anak-anak yang mengakses internet mengaku pernah mengalami bullying di dunia maya. 

  • Menkomdigi Tegaskan Pentingnya Jaga Ekosistem Gim Nasional untuk Anak-Anak

    Menkomdigi Tegaskan Pentingnya Jaga Ekosistem Gim Nasional untuk Anak-Anak

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam ekosistem industri gim nasional, dalam forum Indonesian Woman In Game (IWIG) BeautyPlayConnect. 

    Sebagai langkah konkret, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

    Regulasi ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia, termasuk pengembang dan penerbit gim, untuk menerapkan klasifikasi usia secara ketat.

    Meutya menegaskan bahwa kehadiran regulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi seluruh pengguna yang belum cukup usia. 

    “Kami tidak melarang gim, tetapi kami menunda akses konten kepada pengguna yang belum cukup usia. Ini bukan soal sensor, tapi soal tanggung jawab bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat,” ujarnya dalam siaran resmi Komdigi pada Minggu, 6 Juli. 

    Di mana, regulasi ini mewajibkan gim dengan tingkat kekerasan atau adiktivitas tinggi hanya bisa diakses oleh pengguna berusia minimal 16 tahun dengan pendampingan orang tua, dan secara mandiri setelah usia 18 tahun.

    Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem rating konten melalui Indonesia Game Rating System (IGRS), sebagai acuan bagi orang tua, pemain, dan pelaku industri agar dapat mengenali konten yang sesuai usia dan tahapan perkembangan anak. 

    “IGRS bukan hanya alat bantu untuk orang tua, tapi juga pelindung bagi industri. Dengan menerapkan klasifikasi usia secara jujur, pengembang dan penerbit bisa menghindari risiko pelanggaran hukum,” jelas Meutya.

  • Komdigi Sediakan Akses Internet di Sekolah Rakyat, Wujudkan Digitalisasi Pendidikan – Page 3

    Komdigi Sediakan Akses Internet di Sekolah Rakyat, Wujudkan Digitalisasi Pendidikan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan ketersediaan akses internet untuk proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.

    Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan yang setara dan terhubung secara digital sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Alfreno Kautsar Ramadhan yang mewakili Menkomdigi Meutya Hafid saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial, Bandung, Sabtu  5 Juli 2025.

    “Setiap titik Sekolah Rakyat akan mendapatkan layanan internet yang cukup sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar secara digital,” ujar Alfreno seperti dalam keterangan tertulis.

    Menurut Stafsus Alfreno, konektivitas digital merupakan solusi untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok rentan.

    “Kami ingin adik-adik di Poltekesos Bandung dan seluruh titik Sekolah Rakyat memiliki akses ke dunia digital untuk meraih masa depan yang cerah,” tandasnya.

    Penyediaan akses internet ini merupakan sinergi antara Komdigi dan Kementerian Sosial selaku penyelenggara Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • 21 Persen Developer Game di Indonesia Perempuan, Lebih Tinggi Ketimbang Sektor Politik

    21 Persen Developer Game di Indonesia Perempuan, Lebih Tinggi Ketimbang Sektor Politik

    21 Persen Developer Game di Indonesia Perempuan, Lebih Tinggi Ketimbang Sektor Politik
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (
    Menkomdigi
    )
    Meutya Hafid
    mencatat sudah banyak
    perempuan
    masuk ke industri game
    online
    .
    Berdasarkan catatannya, ada sekitar 49 persen pengguna game (gamer) adalah perempuan. Sedangkan, ada 21 persen developer game di Indonesia juga perempuan.
    “Gamer di Indonesia, hampir separuh adalah perempuan, tepatnya 49 persen,” kata Meutya dalam paparannya saat mengunjungi Kawasan Agate, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025).
    “Hanya nanti, kalau kita lihat di pengembang game perempuan, itu yang kami catat hari ini datanya adalah 21 persen,” ujarnya lagi.
    Menurut Meutya, angka 21 persen cukup tinggi dibanding keterlibatan perempuan dalam sektor lain, termasuk politik.
    “21 persen itu tergolong cukup baik
    as compared,
    waktu diperbandingkan dengan keterlibatan
    women leader
    di beberapa sektor lainnya, termasuk di politik. Di politik itu angkanya masih belum sampai 20 persen,” katanya.
    Dalam kunjungannya ini, Meutya juga sempat berkeliling stan game
    online
    serta mencoba memainkannya.
    Selain itu, dia juga sempat berdiskusi dengan para developer game perempuan.
    Dari situ, dia mendengar informasi dari Shieny Aprilia selaku CEO Agate International, bahwa angka 21 persen tersebut cukup tinggi jika dibandingkan negara lain.
    “Dan bahkan tadi Mba Shieny juga menyampaikan kalau kita
    benchmark
    dengan negara-negara lain angka 21 persen ini cukup tinggi,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Menkomdigi optimis semakin banyak perempuan dapat menjadi pemimpin di bidang industri game.
    Terlebih, menurut dia, perempuan dinilai dapat lebih sensitif terhadap konten dalam game.
    “Dari lebih banyak perempuan kita harapkan juga bahwa sensitifitas terhadap sekali lagi konten negatif atau konten yang tidak baik untuk anak-anak itu bisa dikurangi,” kata Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.