Menag: Pemimpin Harus Lurus, Jangan Salah Gunakan Kekuasaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar
berbicara mengenai pemimpin yang harus berperilaku lurus untuk meluruskan hati seluruh rakyat.
Hal tersebut sesuai dengan tema Perayaan Hari Raya Tahun Baru
Imlek 2025
Tingkat Nasional di TMII, Jakarta Timur, Minggu (9/2/2025), yang turut dihadiri Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
.
“Tema Imlek pada tahun ini ialah, ‘perilaku lurus pemimpin akan meluruskan hati seluruh rakyat’. Tema ini menjadi pengingat untuk kita semua, baik yang duduk di jabatan maupun yang tidak,” ujar Nasaruddin, Minggu sore.
“Pemimpin laksana angin dan rakyat laksana rumput. Ke mana angin mengarah, maka ke situ rumput merebah,” ujar dia.
Nasaruddin menjelaskan, seorang pemimpin tentu memiliki pengaruh besar terhadap perilaku, sikap, dan moral rakyat.
Ia menyebutkan, jika pemimpin menunjukkan sikap jujur, adil, dan berintegritas, rakyat pun terinspirasi untuk meneladani dan mengikuti nilai-nilai tersebut.
“Tentu pemimpin yang lurus, senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan kebersamaan,” kata Nasruddin.
Menurut Nasaruddin, pesan itu senantiasa disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai macam kesempatan.
Lalu, Nasaruddin mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
Menurut dia, untuk memimpin bangsa yang kaya akan keberagaman, diperlukan pemimpin yang lurus dalam ucapan dan perilakunya.
“Tema Imlek ini sangat relevan dengan upaya kita membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan modern. Dalam konteks Indonesia, seorang pemimpin yang lurus adalah pemimpin yang memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan serta kesejahteraan rakyat,” kata Nasaruddin.
“Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan kita menjaga persatuan di dalam keberagaman sangat dipengaruhi oleh keteladanan pemimpin yang memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Fachrul Razi
-
/data/photo/2025/02/09/67a8941207e8a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menag: Pemimpin Harus Lurus, Jangan Salah Gunakan Kekuasaan
Nasional
9 Februari 2025")
Menag: Pemimpin Harus Lurus, Jangan Salah Gunakan Kekuasaan Nasional 9 Februari 2025
-
Hari Pers Nasional, Menteri Agama Berharap Insan Pers jadi Pencerah Umat Dalam Lestarikan Alam – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025.
Dirinya berharap pers Indonesia terus berkembang maju, serta terdepan dalam mengedukasi dan mencerahkan umat.
Peran pers sangat penting tidak hanya sebagai pilar demokrasi, tapi juga dalam pelestarian alam dan mewujdukan ketahanan pangan.
“Selamat Hari Pers Nasional. Terus jadi pencerah umat dalam melestarikan alam untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia,” kata Nasaruddin melalui keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).
“Terima kasih atas jalinan kerja sama antara pers dan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk dalam upaya menjaga harmoni alam,” tambahnya.
Nasaruddin mengapresiasi tema Hari Pers Nasional 2024, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.
Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan konteks global masa kini. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada kerusakan iklim.
Laporan World Bank (2023) mencatat bahwa lebih 216 juta orang di enam kawasan dunia berisiko mengalami migrasi paksa akibat perubahan iklim pada 2050.
Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memicu kelangkaan pangan.
Pada tingkat tertentu, ini bisa memicu perebutan sumber daya alam dan bisa menimbulkan konflik.
Global Risk Report 2024 dari World Economic Forum (WEF) menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu ancaman utama bagi stabilitas global dalam satu dekade mendatang
Menurut Nasaruddin, menjaga kelestarian lingkungan dan juga ketahanan pangan menjadi tugas keagamaan.
Upaya melestarikan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kolektif umat manusia.
“Peran pers dalam konteks ini sangat penting. Pers bisa menjadi sumber inspirasi atas berbagai keberhasilan aksi iklim yang dilakukan umat dalam melestarikan alam, sehingga bisa menjadi contoh,” tutur Nasaruddin.
Pers, menurut Nasaruddin, juga berperan penting dalam mengungkap beragam praktik eksploitatif yang berakibat pada kerusakan alam dan mengancam ketahanan pangan.
“Setiap agama mengajarkan pentingnya pelestarian alam dan melarang tindakan perusakan. Sinergi pers, umat dan aparat sangat strategis dalam mengawal asta cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan harmoni alam,” katanya.
“Selamat Hari Pers Nasional. Mari bergandengan tangan untuk melaksanakan kewajiban agama dalam merawat lingkungan dan menjaga katahanan pangan bangsa,” pungkasnya.
-
Hari Pers Nasional, Menag Harap Pers Jadi Pencerah Umat untuk Menjaga Alam
loading…
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025.Foto/istimewa
JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Menag berharap pers Indonesia terus berkembang maju, serta terdepan dalam mengedukasi dan mencerahkan umat.
Peran pers sangat penting tidak hanya sebagai pilar demokrasi, tapi juga dalam pelestarian alam dan mewujudkan ketahanan pangan. “Selamat Hari Pers Nasional. Terus jadi pencerah umat dalam melestarikan alam untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia,” pesan Menag di Jakarta, Minggu (9/2/2025).
“Terima kasih atas jalinan kerja sama antara pers dan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk dalam upaya menjaga harmoni alam,” sambungnya.
Menag mengapresiasi tema Hari Pers Nasional 2024, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”. Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan konteks global masa kini. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada kerusakan iklim. Laporan World Bank (2023) mencatat bahwa lebih 216 juta orang di enam kawasan dunia berisiko mengalami migrasi paksa akibat perubahan iklim pada 2050.
Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memicu kelangkaan pangan. Pada tingkat tertentu, ini bisa memicu perebutan sumber daya alam dan bisa menimbulkan konflik. Global Risk Report 2024 dari World Economic Forum (WEF) menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu ancaman utama bagi stabilitas global dalam satu dekade mendatang
Menurut Nasaruddin Umar, menjaga kelestarian lingkungan dan juga ketahanan pangan menjadi tugas keagamaan. Upaya melestarikan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kolektif umat manusia.
“Peran pers dalam konteks ini sangat penting. Pers bisa menjadi sumber inspirasi atas berbagai keberhasilan aksi iklim yang dilakukan umat dalam melestarikan alam, sehingga bisa menjadi contoh,” papar Menag.
“Pers juga berperan penting dalam mengungkap beragam praktik eksploitatif yang berakibat pada kerusakan alam dan mengancam ketahanan pangan. Setiap agama mengajarkan pentingnya pelestarian alam dan melarang tindakan perusakan. Sinergi pers, umat dan aparat sangat strategis dalam mengawal asta cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan harmoni alam,” tegasnya.
“Selamat Hari Pers Nasional. Mari bergandengan tangan untuk melaksanakan kewajiban agama dalam merawat lingkungan dan menjaga ketahanan pangan bangsa!” tandasnya.
(cip)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4447080/original/018669100_1685440088-20230530-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-Angga-2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri, Pengusaha Pribumi Harus Berdaya Saing – Page 3")
Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri, Pengusaha Pribumi Harus Berdaya Saing – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit saat ini, dan kian terbatasnya sumber daya alam yang tersedia; pengusaha Bumiputera harus bangkit dan bersatu. Peluang harus direbut. Ekonomi tidak bisa terus-menerus dikendalikan hanya oleh sekelompok orang tertentu, sementara pengusaha Bumiputera hanya menjadi penonton.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Jose Rizal, saat melakukan pelantikan pengurus Asprindo Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Selatan, di Hotel Gammara, Tanjung Bunga, Makassar.
Lebih lanjut Jose menyatakan bahwa pengusaha Bumiputera Indonesia harus bersatu dan kuat untuk melawan hegemoni ekonomi. Jika pengusaha pribumi jalan sendiri-sendiri, tidak bisa bersatu, maka pengusaha Bumiputera tidak akan kuat.
“Kita hanya akan jadi pemain kecil yang tidak diperhitungkan, dan lama-lama hanya akan menjadi penumpang di rumah sendiri,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/2/2025).
Karena itu, menurut Jose, pengusaha Bumiputera harus bersatu, bertarung merebut peluang itu.
“Di Sulawesi Selatan ini banyak petarung. Banyak orang-orang besar di Jakarta yang berhasil, baik sebagai pengusaha maupun politikus; dan mereka adalah petarung yang pantang menyerah. Karena itu, saya menaruh harapan besar pada pengurus DPW Sulawesi Selatan. Sulsel punya SDM yang potensial, dan juga punya potensi ekonomi yang besar. DPW Sulsel harus menggebrak dan menjadi contoh bagi DPW-DPW lainnya,” tutur dia.
Ketua Dewan Pembina, Jenderal TNI (purn) Fachrul Razi, dalam sambutannya, menegaskan hal yang sama. Fachrul Razi menyebut Ketua Umum ASPRINDO sebagai contoh yang layak untuk ditiru sebagai pengusaha pribumi.
“Ketum ini orang yang tak pernah menyerah. Peluang dan jejaring terus dikembangkan. Tokoh-tokoh potensial yang bisa diajak untuk mengembangkan kekuatan pengusaha pribumi terus dirangkul. DPW Sulsel harus melakukan yang sama. Perkuat kerja sama antara elemen masyarakat di Sulawesi Selatan, bangun hubungan dengan pemerintah, dan ikut berkontribusi dalam membangun perekonomian di wilayah ini,” ungkapnya.
-
Jadwal Resmi Masuk dan Libur Sekolah Siswa SD, SMP, SMA Selama Ramadan 2025
TRIBUNJATIM.COM – Pada bulan Ramadan 2025 nanti, siswa tetap akan masuk sekolah.
Lantas seperti apa jadwal sekolah selama bulan puasa?
Diketahui Pemerintah resmi menetapkan libur bagi para siswa jatuh pada awal dan akhir bulan Ramadan 2025.
Hal ini sesuai dengan isi Surat Edaran Bersama yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.
Surat Edaran ini juga mengatur kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung selama bulan Ramadhan.
Dalam Surat Edaran Bersama itu disebutkan pembelajaran pada tanggal 27 dan 28 Februari 2025, serta 3, 4, dan 5 Maret 2025, akan dilakukan secara mandiri di lingkungan keluarga.
Sementara itu, pembelajaran di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan akan dimulai pada tanggal 6 Maret 2025 dan berlangsung hingga 25 Maret 2025.
Selanjutnya, tanggal 26, 27, dan 28 Maret, serta 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idul Fitri bagi siswa di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.
Kegiatan pembelajaran akan kembali dilanjutkan seperti biasa mulai tanggal 9 April 2025 atau setelah libur Hari Raya Idul Fitri.
Ramadan 2025 sendiri kurang dari sebulan lagi.
Meski pemerintah belum mengeluarkan ketentuan, namun Muhammadiyah telah menetapkan tanggal berapa awal puasa Ramadan 2025.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal puasa Ramadan 2025 atau 1 Ramadan 1446 H akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Dikutip dari unggahan Instagram @pwmjateng, Muhammadiyah telah menentukan jatuhnya awal Ramadan 2025 dan Idul Fitri 2025 melalui Maklumat PP Muhammadiyah tentang awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1446 H.
Adapun penentuan awal puasa Ramadan 2025 berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KGHT) yang mulai diberlakukan pada 1 Muharram 1446 Hijriah.
RAMADAN KAREEM – Grafis Ramadan 1446 H/2025. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal puasa Ramadan 2025 atau 1 Ramadan 1446 H akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. (PIXABAY via kompas.tv)
Jadwal Puasa Ramadhan 2025 Versi Muhammadiyah
Sementara merujuk padai Kalender Hijriah Global Tunggal (KGHT) yang mulai diberlakukan pada 1 Muharram 1446 Hijriah, berikut adalah jadwal puasa Ramadan 2025 versi Muhammadiyah, dikutip dari Tribun Cirebon, Senin (3/2/2025).
1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025
2 Ramadhan 1446 H: Minggu, 2 Maret 2025
3 Ramadhan 1446 H: Senin, 3 Maret 2025
4 Ramadhan 1446 H: Selasa, 4 Maret 2025
5 Ramadhan 1446 H: Rabu, 5 Maret 2025
6 Ramadhan 1446 H: Kamis, 6 Maret 2025
7 Ramadhan 1446 H: Jumat, 7 Maret 2025
8 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 8 Maret 2025
9 Ramadhan 1446 H: Minggu, 9 Maret 2025
10 Ramadhan 1446 H: Senin, 10 Maret 2025
11 Ramadhan 1446 H: Selasa, 11 Maret 2025
12 Ramadhan 1446 H: Rabu, 12 Maret 2025
13 Ramadhan 1446 H: Kamis, 13 Maret 2025
14 Ramadhan 1446 H: Jumat, 14 Maret 2025
15 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 15 Maret 2025
16 Ramadhan 1446 H: Minggu, 16 Maret 2025
17 Ramadhan 1446 H: Senin, 17 Maret 2025
18 Ramadhan 1446 H: Selasa, 18 Maret 2025
19 Ramadhan 1446 H: Rabu, 19 Maret 2025
20 Ramadhan 1446 H: Kamis, 20 Maret 2025
21 Ramadhan 1446 H: Jumat, 21 Maret 2025
22 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 22 Maret 2025
23 Ramadhan 1446 H: Minggu, 23 Maret 2025
24 Ramadhan 1446 H: Senin, 24 Maret 2025
25 Ramadhan 1446 H: Selasa, 25 Maret 2025
26 Ramadhan 1446 H: Rabu, 26 Maret 2025
27 Ramadhan 1446 H: Kamis, 27 Maret 2025
28 Ramadhan 1446 H: Jumat, 28 Maret 2025
29 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 29 Maret 2025
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com
-
Urai Kepadatan Saat Mudik Lebaran, Menko AHY Ungkap Wacana WFA
JABAR EKSPRES – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ungkap wacana kebijakan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) untuk mengurai kepadataan saat mudik lebaran 2025.
Ia mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA tersebut menjelang cuti bersama lebaran 2025.
Diskusi tersebut bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah) dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.
“Semangatnya sama, kemarin kami punya semangat bagaimana mengurai kemacatan, kepadatan arus mudik. Di mana pergi ke kampung halaman maupun kembali jangan sampai terjadi penumpukan di hari-hari yang sudah sangat dekat dengan hari lebarannya,” kata AHY, dikutip dari ANTARA, Jumat (7/2/2025).
BACA JUGA: Dishub Beberkan Mekanisme Program Atasi Kemacetan di Kota Bandung
Dengan diberlakukannya WFA, diharapkan produktifitas masih ada karena para karyawan tetap bekerja dari jarak jauh secara daring sambil berkegiatan bersama keluarga sebelum masa libur lebaran 2025.
“Sehingga kurva (kepadatan)-nya nanti jangan tinggi sekali di satu hari, dua hari sebelum lebaran. Padahal butuh waktu istirahat, ketemu keluarga termasuk juga menyiapkan hari raya. Nah ditarik sedikit, diturunkan kemudian mudah-mudahan landau,”ucapnya.
Selain itu, AHY juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi distribusi untuk pergerakan orang dan barang di periode libur lebaran 2025. Namun ia mengatakan pihaknya masih akan mengkaji bersama pihak terkait soal wacana ini.
“Simulasi untuk distribusi sudah dilakukan. Karena kan pergerakannya tidak hanya manusia, tapi juga barang ini kan terus bergerak. Tetapi semangat kita sama di situ (penguraian). Hanya tingal ingin memastikan di tanggal berapa, berapa baru mulai diberlakukan, tapi kita ini dihitung dulu,” ujarnya.
BACA JUGA: Anggaran Subsidi Transportasi Turun, Bandung Hadapi Risiko Kemacetan dan Ketimpangan Sosial
Menurut AHY, terkait cuti dan libur lebaran itu nantinya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
-
Pimpin Istigasah Malam Jumat di Istiqlal, Menag Sampaikan Arti Keberuntungan
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar rutin memimpin istigasah setiap malam Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta.
Istigasah ini melakukan doa bersama dan membaca Al-Qur’an sekaligus mendengar khotbah.
Dalam khotbahnya, Menag Nasaruddin menyampaikan makna keberuntungan. Menurutnya, keberuntungan tersebut didapatkan dari hidayah dari Allah Swt.
“Kata kunci penting yang belum mendapat penjelasan dalam serangkaian lima ayat pertama surat Al-Baqarah di atas adalah kata falah, yang merupakan akar kara dari muflih/muflihún,” kata Nasaruddin, Kamis (6/2/2025) malam.
“Keberuntungan dari mana, keberuntungan terjadi dari sesama manusia, dari masyarakat setempat, tetapi kalau hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Swt,” jelasnya dalam istigasah malam Jumat.
Pesan yang disampaikan oleh imam besar Istiqlal ini menjelaskan bahwa segala petunjuk berasal dari Yang mahakuasa dan siapa yang ditunjuk itu adalah orang yang beruntung.
“Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung,” tegasnya di depan 700 jemaah.
Banyak manusia yang bingung akan petunjuk hidup, ia pun berpesan jangan pernah memaksa untuk mendapatkan petunjuk, karena petunjuk akan datang secara tepat dari Allah Swt.
“Allah yang menunjuk, kita tidak boleh memaksakan orang itu mendapatkan petunjuk karena itu dari Allah,” kata Menag Nasaruddin dalam istigasah malam Jumat.
-
Bill Gates soal Larangan Medsos Remaja di Bawah 16 Tahun: Cerdas
Jakarta –
Co-Founder Microsoft Bill Gates sebut larangan pemakaian media sosial untuk anak di bawah 16 tahun adalah ‘hal cerdas’. Dia mengomentari kebijakan Australia untuk menerapkan ban semua platform teknologi pada mereka yang berusia 16 tahun ke bawah.
Dikutip dari MSN, berdasarkan aturan baru yang akan berlaku penuh dalam setahun, platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook akan diminta memblokir pengguna di bawah 16 tahun atau menghadapi denda hingga AUD 49,5 juta (sekitar Rp 506 miliar lebih).
Berbicara tentang hubungannya sendiri dengan teknologi saat masih anak-anak, Gates mengatakan kepada BBC bahwa segala sesuatu yang muncul dapat digunakan secara berlebihan. Misalnya, ada saja orang yang menganggap anak-anak mereka terlalu banyak membaca sehingga mereka harus keluar dan bermain.
Nah, ketika ditanya bahwa hal yang sama berlaku untuk ponsel, miliarder itu melanjutkan.
“Saya pikir itu legit, hal yang sama berlaku untuk video game, jejaring sosial, bahkan lebih. Kita tahu kita harus banyak berpikir, terutama tentang bagaimana anak-anak menggunakannya, tetapi juga ketika orang dewasa melakukannya,” ujarnya.
Menariknya, Gates sempat ditanya apakah ia punya pandangan sendiri soal usia berapa cucunya sendiri boleh mengakses media sosial, ia menjawabnya.
“Saya pikir ide untuk menahan anak-anak sampai usia 16 tahun, yang tampaknya akan dicoba dilakukan Australia, saya pikir akan menarik untuk melihat apakah itu bermanfaat. Saya pikir ada kemungkinan besar itu adalah hal yang cerdas,” ungkapnya.
Di Indonesia sendiri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal menerapkan aturan pembatasan usia mengakses media sosial. Dalam menyusun regulasi pembatasan anak-anak akses medsos, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama serta Menteri Kesehatan.
Sementara itu, Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital yang dibentuk oleh Menkomdigi diisi oleh perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dam perwakilan LSM anak.
Komdigi mengutip data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) yang mencatat konten kasus pornografi anak Indonesia dalam empat tahun terakhir mencapai 5.566.015 kasus. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan tertinggi ke-2 di ASEAN.
Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 juga mencatat bahwa 89% anak usia lima tahun ke atas menggunakan internet hanya untuk mengakses media sosial, sehingga berisiko terpapar konten berbahaya.
(ask/ask)
-
AHY Ingin WFA Diterapkan Jelang Lebaran 2025, Kapan Dimulai?
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki wacana kebijakan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).
Penerapan WFA diharapkan bisa memberikan semangat kepada pekerja, serta mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.
AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.
“Semangatnya sama, kemarin kami punya semangat bagaimana mengurai kemacetan, kepadatan arus mudik. Di mana pergi ke kampung halaman maupun kembali jangan sampai terjadi penumpukan di hari-hari yang yang sudah sangat dekat dengan hari lebarannya,” kata AHY di Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/2), dikutip dari Antaranews.
AHY pun berharap WFA bisa membuat produktifitas masih muncul, karena para karyawan tetap bekerja dari jarak jauh secara daring sambil berkegiatan bersama keluarga sebelum masa libur Lebaran 2025.
“Sehingga kurva (kepadatan)-nya nanti jangan tinggi sekali di satu hari, dua hari sebelum lebaran. Padahal butuh waktu istirahat, ketemu keluarga termasuk juga menyiapkan hari raya. Nah ditarik sedikit, diturunkan kemudian mudah-mudahan landai,” ucap dia.
Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi distribusi untuk pergerakan orang dan barang di periode libur lebaran 2025 itu.
Namun dia mengatakan pihaknya tetap masih akan mengkaji bersama pihak terkait soal wacana ini.
“Simulasi untuk distribusi sudah dilakukan. Karena kan pergerakannya tidak hanya manusia, tapi juga barang ini kan terus bergerak. Tetapi semangat kita sama di situ (penguraian). Hanya tinggal ingin memastikan di tanggal berapa, berapa baru mulai diberlakukan, tapi kita ini dihitung dulu,” ujarnya.
Menurut AHY, terkait cuti dan libur Lebaran nantinya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
-
Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi
Surabaya (beritajatim.com) – Kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih mendapat respons positif dari masyarakat. Ini berdasarkan survei yang dilakukan The Republic Institute di seluruh Indonesia pada 18-25 Januari 2025 dengan melibatkan 1.400 responden, pengambilan sampel dengan wawancara langsung ke responden, dengan margin of error sebesar 2,6 %.
Adapun teknik pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling berdasarkan validasi sampel menggunakan data terbaru BPS.
Dari survey ini sejumlah menteri mendapatkan tingkat kepuasan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Salah satunya yang mendapat nilai kepuasan tertinggi untuk posisi Menteri Koordinator adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Ketua Umum Partai Demokrat ini mendapat tingkat kepuasan tertinggi, sebesar 70,8% .
“Masyarakat menilai AHY sukses dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah,” kata Peneliti Utama The Republic Institute (TRI), Sufyanto, Kamis (6/2/2025).
AHY, kata Sufyanto dinilai memiliki integritas dan kemampuan sesuai harapan Prabowo. “Dengan nilai tertinggi, artinya AHY memiliki kemampuan menjalankan tugas sesuai harapan Presiden Prabowo,” tambahnya.
Selanjutnya, tingkat kepuasan pada posisi kedua yaitu Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) 70,3%. “Pak Zulhas dikenal dengan kebijakan ketahanan pangan yang kuat serta pengembangan sektor pertanian dan distribusi bahan pokok,” kata Sufiyanto
Sedangkan Budi Gunawan (Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) berada di posisi berikutnya dengan tingkat kepuasan responden sebesar 65,2%, dan Muhaimin Iskandar (Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat) dengan tingkat kepuasan sebesar 61,9%
Namun, secara keseluruhan, kinerja para Menteri Koordinator dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat.
The Republic Institute dalam hasil surveynya merilis 82,2% masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sufyanto mengatakan, survey ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat atas Program Asta Cita yang merupakan visi strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
“Riset ini bersifat independen dan transparan guna mengukur issu-issu yang mengiringi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik pada Program Asta Cita Prabowo Gibran,” ungkapnya.
Sufyanto mencontohkan, dari survey yang dilakukan The Republic Institute, untuk Bidang Ekonomi masyarakat merespons puas dengan nilai 81,5%, terutama atas kebijakan swasembada pangan dan penghapusan utang macet UMKM, petani, serta nelayan.
Bidang Sosial, responden memberi nilai 87,7%, hal ini terutama karena program Makan Bergizi Gratis (MBG)
“Mereka menyatakan puas, dengan apresiasi tinggi terhadap program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis,” jelasnya.Lebih jauh The Republic Institute juga merilis nilai kepuasan atas menteri-menteri di bawah Kemenko seperti Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan nilai kepuasan 76,4%, Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) 75,7%, Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) 75,5%, Nasaruddin Umar (Menteri Agama) 74,5%, dan Sugiyono (Menteri Luar Negeri) 70,1%.
“Menteri Nasaruddin dipercaya masyarakat sebagai pemimpin yang mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama dan menurunkan biaya haji,” pungkasnya. [tok/aje]