Xcloud.id

Tag: Chevy Ning Suyudi

  • Bimtek Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Kediri, Bappeda Libatkan KemenpanRB dan Bappenas

    Bimtek Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Kediri, Bappeda Libatkan KemenpanRB dan Bappenas

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkolaborasi dengan Inspektorat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025, di salah satu hotel di Kota Kediri.

    Kepala Bappeda Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta menambah wawasan para penyusun program di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

    Pemahaman Akuntabel dalam Penyusunan Renstra

    Menurut Chevy, fokus utama Bimtek ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai penyusunan dokumen perencanaan yang akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi langsung dari narasumber yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Renstra sebagai Kelanjutan RPJM Kota Kediri

    Chevy menjelaskan bahwa pada awal tahun 2025, Kota Kediri akan mulai menyusun Renstra sebagai bentuk perwujudan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

    “Awal Tahun 2025 ini kita akan menyusun Renstra sebagai salah satu bentuk perwujudan kelanjutan dari RPJM yang akan kita buat berdasarkan penjabaran visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Kolaborasi ini merupakan upaya untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan di Kota Kediri lima tahun ke depan,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa penyusunan Renstra nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu penjabaran dan mendukung pemenuhan tujuan dalam RPJMD sehingga kegiatan OPD bisa dilaksanakan dengan baik.

    “Kegiatan ini diharapkan pula bisa menjadi momentum penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel,” ujarnya.

    Efisiensi Anggaran dalam Perencanaan Pembangunan

    Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Chevy menegaskan bahwa Kota Kediri akan menyesuaikan dengan aturan yang ada.

    “Sesuai dengan pemenuhan-pemenuhan tujuan, anggaran bukanlah hal yang utama. Kita tetap bisa menjalankan kegiatan dengan bentuk yang berbeda dan disesuaikan dengan efisiensi anggaran,” kata Chevy.

    Peran Inspektorat dalam Pengawasan Renstra

    Inspektur Kota Kediri, Muklis Isnaini, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara sistematis, terukur, akuntabel, serta selaras dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.

    Muklis menjelaskan bahwa Inspektorat, sebagai aparat pengawas intern pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam melakukan reviu atas dokumen Renstra guna menjamin kesesuaian penyusunan Renstra dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian strategis daerah.

    “Proses ini sangat penting untuk mencegah terjadinya perencanaan yang tidak akurat, tumpang tindih program, atau bahkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Inspektorat dari sisi pengawasan bertugas untuk memastikan setiap tahapan dalam penyusunan Renstra dilakukan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi,” terang Muklis.

    Muklis berharap dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, pembangunan di Kota Kediri dapat berjalan efektif serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. [nm/kun]

  • Pemkot Kediri Sosialisasi Musrenbang di Tingkat Kelurahan untuk Persiapan Pembangunan 2026

    Pemkot Kediri Sosialisasi Musrenbang di Tingkat Kelurahan untuk Persiapan Pembangunan 2026

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, sebagai langkah awal dalam perencanaan pembangunan Kota Kediri tahun 2026.

    Acara yang berlangsung di Ruang Joyoboyo Pemkot Kediri ini dihadiri oleh perwakilan kelurahan, kecamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Puskesmas se-Kota Kediri.

    Tujuan Sosialisasi Musrenbang Kelurahan
    Kepala BAPPEDA Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada seluruh kelurahan dan kecamatan terkait pelaksanaan Musrenbang untuk tahun 2025.

    Kegiatan Musrenbang dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, sebelum nantinya hasilnya dibahas lebih lanjut pada tingkat kota. Hasil akhir dari Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri tahun 2026.

    Jadwal Pelaksanaan Musrenbang 2025-2026

    Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Kediri untuk tahun 2026 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal berikut:

    Sosialisasi Musrenbang : 9 Januari 2025
    Rembuk Stunting Kelurahan : 13-17 Januari 2025
    Musrenbang Kelurahan : 16-22 Januari 2025
    Rembuk Stunting Kecamatan : 20-23 Januari 2025
    Musrenbang Kecamatan : 4-6 Februari 2025
    Musrenbang Tematik : 10-14 Februari 2025
    Forum Perangkat Daerah Per Bidang : 18 Februari 2025
    Musrenbang RKPD Tahun 2026 : 11-12 Maret 2025

    Penanganan Stunting sebagai Program Prioritas
    Chevy Ning Suyudi menambahkan, tahun 2025 akan dimulai dengan kegiatan rembuk stunting, sebagai bagian dari upaya Kota Kediri untuk menangani masalah stunting. Hal ini merujuk pada delapan aksi konvergensi stunting yang harus dilakukan mulai dari analisis situasi di masing-masing kelurahan dan kecamatan.

    Data yang diperoleh dari rembuk stunting ini nantinya akan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Pemkot Kediri tetap menempatkan penanganan stunting sebagai program prioritas pembangunan, selama kasus stunting di Kota Kediri belum mencapai angka nol atau zero stunting,” ujar Chevy.

    Harapan dari Proses Sosialisasi Musrenbang
    Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemkot Kediri berharap dapat membuka jalur komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan menjadi awal dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis pada aspirasi masyarakat, yang disalurkan melalui Musrenbang Kelurahan.

    Dengan demikian, pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026 dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga.

    “Musrenbang Kelurahan merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, yang nantinya akan menjadi bahan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk tahun 2026,” pungkas Chevy Ning Suyudi.

    Dengan adanya perencanaan yang matang melalui Musrenbang di tingkat kelurahan, diharapkan Kota Kediri dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. [nm/kun]

  • Pj Wali Kota Kediri Kolaborasi Pemkot dan Insan Media

    Pj Wali Kota Kediri Kolaborasi Pemkot dan Insan Media

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kota Kediri bersama insan media dalam membangun Kota Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pj Wali Kota Kediri pada Media Gathering : Refleksi Pembangunan Kota Kediri 2024, Selasa (24/12/2024) di Taman Brantas.

    “Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan media atas dukungan selama ini. Teman-teman ini sudah membersamai perjalanan saya selama 13 bulan mengemban amanah sebagai Penjabat Wali Kota Kediri,” ujarnya.

    Zanariah menjelaskan sebagai kawasan urban Kota Kediri menghadapi situasi yang semakin menantang. Mulai dari ketahanan pangan, perubahan iklim, kemiskinan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, sanitasi, kependudukan, ketertiban umum hingga layanan pendidikan dan kesehatan. Semuanya penting dan butuh perhatian agar tetap selaras dengan agenda pembangunan di tingkat nasional maupun global.

    Sebagai mitra pemerintah media telah membantu dengan memberikan banyak insight dan masukan konstruktif pada pemerintah. Sehingga, semakin memperkaya sudut pandang Pemkot Kediri tentang kondisi Kota Kediri dan apa yang dibutuhkan masyarakat.

    “Alhamdulillah berkat sinergitas yang kuat antara kita semua Kota Kediri telah meraih berbagai pencapaian sekaligus penghargaan. Saya terima kasih kepada teman-teman selama ini banyak membantu kami. Apa yang teman-teman tulis ini bisa dibaca sampai ke nasional,” jelasnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah memaparkan beberapa sektor pembangunan yang telah dilakukan. Pada bidang infrastruktur dan tata ruang, yakni, menuntaskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044, penataan kawasan stasiun Kediri, dan pembangunan gedung pemerintahan. Lalu pada bidang Peningkatan Pelayanan Publik, yakni, membentuk UPT PPA, penambahan armada transportasi publik, serta membuka jejaring dengan pemerintah pusat dan lembaga internasional.

    Pada bidang Pendidikan dan Pengembangan Manusia, inisiasi Sekolah Peduli Inflasi dan Green School Competition, pendidikan karakter melalui program Aku Bangga, dan webinar Harmoni Belajar untuk para ASN serta penyediaan bumi perkemahan.

    Selanjutnya bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, menyemarakkan kota dengan berbagai event, dan tuan rumah event nasional. Bidang Kesejahteraan Sosial, dukungan kesetaraan gender dan pemberdayaan disabilitas melalui program Beranda Disabilitas Kota Kediri. Terakhir, bidang Tata Kelola Pemerintahan, yakni Pemilu dan Pilkada damai serta apresiasi dari pemerintah.

    “Saya membutuhkan teman-teman media ini sebagai checker and balancer jalannya roda pemerintahan. Ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam New Urban Agenda yang dicetuskan UN-HABITAT bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai prekondisi. Untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang ramah, inklusif, resilient, dan sustaibable,” paparnya.

    Terakhir, Pj Wali Kota Kediri berpesan agar teman-teman media menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu ini. Apalagi banyak yang bertugas di lapangan. Dalam acara ini bisa melakukan cek kesehatan yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan.

    “Bisa cek kesehatan gratis di sini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas,” pungkasnya.

    Turut hadir, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Roni Yusianto, Kepala Diskominfo Apip Permana, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Adi Wicaksono, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Pj Wali Kota Kediri dan Kapolres Resmikan Outdoor Videotron

    Pj Wali Kota Kediri dan Kapolres Resmikan Outdoor Videotron

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji meresmikan fasilitas Outdoor Videotron di Mako Polres Kediri Kota, Selasa (17/12/2024). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pj Wali Kota Kediri dan Kapolres Kediri Kota. Outdoor Videotron ini berukuran 6×3 meter.

    “Hari ini kita berkumpul untuk meresmikan fasilitas outdoor videotron hasil kolaborasi yang luar biasa antara Pemkot Kediri dan Polres Kediri Kota. Kerjasama ini membuktikan komitmen kita dalam meningkatkan kualitas layanan dan keamanan bagi masyarakat,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengatakan videotron ini tidak hanya menjadi sarana informasi, namun juga edukasi bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan keselamatan. Selain itu, videotron ini bisa juga menjadi sarana hiburan bagi jajaran kepolisian dan masyarakat. Seperti nonton bareng Timnas atau karya-karya anak negeri.

    Videotron ini tidak hanya akan memperindah wajah Kota Kediri tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat untuk berbagai keperluan. Seperti, sosialisasi program pemerintah, kampanye keamanan, dan promosi pariwisata.

    “Selamat atas peresmian videotron ini. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas ini agar dapat berfungsi dengan baik. Serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji menjelaskan videotron ini dapat digunakan bersama-sama dengan Pemkot Kediri dan stakeholder untuk kegiatan di Mako Polres Kediri Kota. Selain itu dapat digunakan untuk memantau kondisi Kota Kediri di beberapa titik secara bersama-sama dari tangkapan cctv.

    “Informasi dari Dinas Perbubungan, ada tambahan cctv di 3 jembatan yakni, Jembatan Brawijaya, Jembatan Semampir, dan Jembatan Bandar. Jadi tidak ada blank spot di tiga jembatan tersebut dari timur sampai barat. Terima kasih Ibu Pj Wali Kota Kediri,” jelasnya.

    Dalam kegiatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga meninjau Tathya Dharaka Fitness di Mako Polres Kediri Kota. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala Bakesbangpol Indun Munawaroh, Kepala Satpol PP Syamsul Bahri, Kepala Dishub Didik Catur, Kepala Diskominfo Apip Permana, Kepala Bagian Umum Miko Mardiyanto, dan jajaran Polres Kediri Kota. [nm/kun]

  • Pemkot Kediri Gelar Forum SDI Tingkat Daerah

    Pemkot Kediri Gelar Forum SDI Tingkat Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintah Dalam Negeri, Pemkot Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

    Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Kilisuci Pemkot Kediri tersebut digelar dengan tujuan untuk menyepakati daftar data Kota Kediri tahun 2025. Dalam forum yang melibatkan seluruh OPD selaku produsen data tersebut, juga dihadiri Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri.

    Pada sambutannya, Chevy Ning Suyudi, Kepala BAPPEDA Kota Kediri menyampaikan beberapa Rencana Aksi SDI yang akan ditempuh dalam mewujudkan SDI Kota Kediri.

    “Ada enam Rencana Aksi yang telah disusun untuk mendukung terwujudnya pengelolaan data pembangunan daerah yang kuat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dan dapat dibagi-pakaikan tertuang dalam enam program strategis,” jelasnya.

    Keenam poin tersebut, sebagai berikut: melakukan penguatan prinsip dan standar penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur, penguatan implementasi Satu Data Kota Kediri, pengembangan infrastruktur dan platform analitika data, penguatan sumber daya manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Kota Kediri, pemantauan dan evaluasi Satu Data Kota Kediri, serta pemanfaatan data dalam mendukung agenda strategis provinsi dan nasional.

    “Harapan kami mudah-mudahan tahun depan bisa berjalan dengan baik dan menjadi harapan kita semua data yang telah dikumpulkan menjadi metadata yang bisa dianalisis dan dimanfaatkan, serta menjadi dasar arah penentu kebijakan Pemkot Kediri,” tandasnya.

    Sementara itu, Apip Permana, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri mengemukakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kota Kediri Tahun 2024 berada pada level cukup.

    “Pada tahun ini, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang diraih Kota Kediri ialah 2,54. Kami sebagai walidata tidak akan bisa menjalankan tusi dan tugasnya tanpa respon produsen data,” ucapnya. Maka dari itu, Apip mengajak kepada seluruh produsen data agar segera melengkapi data statistik sektoral pada portal Satu Data.

    Berdasarkan hasil EPSS Tahun 2024 yang diraih Kota Kediri, Emil Wahyudiono, Kepala BPS Kota Kediri, menyampaikan beberapa rencana tindak lanjut untuk EPSS Tahun 2025. Terdapat tiga rencana yang akan dilakukan, antara lain: melakukan persiapan penilaian EPSS Tahun 2025 dengan melakukan pemilihan kegiatan statistik sektoral yang akan dinilai; kolaborasi yang intensif antara TPI dengan pembina data; serta mendorong produsen data untuk lebih aktif dalam menerapkan prinsip SDI, utamanya pengajuan rekomendasi dan metadata.

    “Semoga melalui pelaksanaan Satu Data Kota Kediri dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi pemerintahan,” tutupnya.

    Di penghujung kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Forum Satu Data Kota Kediri Tahun 2025 antara BAPPEDA selaku Koordinator Satu Data, Dinas Kominfo selaku Walidata, dan BPS selaku Pembina Data Statistik. [nm/beq]

  • Pemkot Kediri Targetkan Pembangunan yang Harmoni, Toleran, dan Layak Huni

    Pemkot Kediri Targetkan Pembangunan yang Harmoni, Toleran, dan Layak Huni

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) hari ini menggelar pertemuan dengan seluruh OPD Kota Kediri dengan agenda Pembahasan dan Penyepakatan Indikator Utama Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2025-2045.

    Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Kediri tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun RPJPD yang akan dijadikan sebagai acuan pembangunan Kota Kediri.

    “Sebelumnya kita sudah menyelesaikan rancangan tahap awal, kemudian dilanjutkan kegiatan Musrenbang. Dari Musrenbang itu kita tajamkan di Forum OPD. Forum OPD ini secara teknis sudah dilakukan pembahasan di masing-masing OPD. Untuk itu hari ini kita bawa di high level meeting untuk menyepakati apa yang sudah kita rumuskan dengan OPD di Kota kediri,” jelas Chevy Ning Suyudi, Kepala BAPPEDA Kota Kediri, Rabu (8/5/2024).

    Dalam pertemuan yang digelar di salah satu resto di Kota Kediri tersebut, membahas beberapa materi, antara lain: penentuan target capaian indikator RPJPD tahun 2025-2045, serta menentukan target capaian Pemkot Kediri tahun 2025-2045.

    Chevy juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan RPJPD Kota Kediri mengacu pada kerangka besar RPJPN yakni 8-17-45, antara lain: mengacu pada 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan.

    “Sebetulnya terdapat 47 indikator utama pembangunan tetapi dari hasil kesepakatan dengan kepala OPD hari ini, tadi ada 2 indikator yang kita hilangkan, jadi total ada 45 poin,” terangnya.

    Mengusung tema RPJPD Tahun 2025-2045 “Kota Hamoni yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”, Pemkot Kediri menargetkan pembangunan Kota Kediri sebagai kota yang harmoni, toleran, dan layak huni.

    Dalam rangka mencapai target tersebut, Chevy menerangkan Pemkot Kediri telah menyepakati 17 arah pembangunan antara lain: terkait transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola.

    Dengan berlangsungnya pertemuan yang dihadiri 37 peserta tersebut, dirinya berharap agar target dan indikator yang tercantum pada RPJPD merupakan hasil kesepakatan semua pemangku kepentingan di Kota Kediri.

    “Jadi bukan hanya dari BAPPEDA atau dari tim perumus saja, tapi juga semua menyepakati terkait dengan indikator yang dicantumkan maupun target indikator ke depan,” pungkas Chevy. [nm/ian]

  • Pemkot Kediri Mulai Siapkan Strategi pada Forum Kota Sehat 2025

    Pemkot Kediri Mulai Siapkan Strategi pada Forum Kota Sehat 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Persiapkan penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kediri hari ini menggelar Rapat Koordinasi Forum Kota Sehat yang diikuti sebanyak 46 peserta dari OPD dan instansi vertikal yang terlibat penilaian Kabupaten/Kota Sehat.

    Forum tersebut diselenggarakan guna mengevaluasi hasil penilaian Kota Sehat Tahun 2023 serta untuk merencanakan perbaikan 9 tatanan dimulai dari tahun 2024 dan 2025 dengan tujuan meraih predikat Swasti Saba Wistara di tahun 2025 mendatang.

    “Saat ini predikat yang diraih Kota Kediri adalah Swasti Saba Padapa. Hal itu berdasarkan dari sembilan tatanan yang menjadi penilaian, ada satu tatanan yang nilainya perlu ditingkatkan yakni tatanan pasar sehat, terang Chevy Ning Suyudi, Kepala BAPPEDA Kota Kediri.

    Untuk itu dalam forum yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kediri tersebut Pemkot Kediri ingin mengevaluasi tahapan – tahapan yang harus diperbaiki hingga tiba masa verifikasi lapangan tahun 2025.

    Forum kota sehat ini merupakan upaya untuk mengawal Kota Kediri menjadi kota yang sehat. Untuk menyandang gelar kota sehat harus memenuhi sembilan tatanan, antara lain: Masyarakat sehat yang mandiri, pemukiman dan fasilitas umum sehat, sekolah sehat, pasar sehat, pariwisata sehat, perlindungan sosial, pencegahan penanganan bencana, industri dan perkantoran sehat, serta transportasi dan lalu lintas sehat.

    “Jadi tujuan dari kota sehat ini untuk mengupayakan Kota Kediri ini yang sehat yang mana akan diverifikasi dan dilakukan pembinaan oleh provinsi di tahun genap, dan selanjutnya ditahun ganjil akan diajukan ke tim pusat untuk dilakukan verifikasi dan penilaian” jelasnya.

    Lebih lanjut lagi, pada forum ini seluruh OPD yang terlibat akan berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada masing-masing tatanan. Dengan berlangsungnya kegiatan tersebut, Chevy berharap agar seluruh tatanan berhasil meraih target yang telah ditetapkan, yakni predikat Swasti Saba Wistara.

    “Harapannya semua tentu yang terbaik, yaitu Swasta Saba Wistara. Kalau kita bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh pasti tercapai,” tandasnya.

    Pada kesempatan bersamaan, Indasah, Ketua Forum Kota Kediri Sehat (FKKS) menyampaikan bahwa, untuk mencapai predikat Swasti Saba Wistara, Pemkot Kediri telah melakukan sejumlah upaya melalui: optimalisasi tim pembina.

    “Karena targetnya kota sehat ini melibatkan semua OPD maka ada tim pembina tadi. Kemudian untuk rencana kerja tim pembina, itu juga harus bersinergi dengan kegiatan-kegiatan forum Kota Kediri Sehat,” ujarnya.

    Usai berlangsungnya kegiatan tersebut, Pemkot Kediri akan bergegas mengumpulkan data-data pendukung terkait indikator-indikator yang ada dalam kesembilan tatanan tersebut untuk mencukupi laporan pelaksanaan kota sehat tahun 2024.

    Ini tadi masih kita koordinasikan untuk merevieu kembali kekurangan-kekurangannya. Kemudian menyusun upaya yang akan dilakukan. Dirinya berharap dalam memperjuangkan Kota Sehat ini, Kota Kediri tidak sekadar berpartisipasi untuk mengikuti ajang kompetisi akan tetapi merupakan suatu kesungguhan untuk mewujudkan Kota Kediri Sehat Tahun 2025. [nm]

  • Pemkot Segera Survei Kepuasan Masyarakat Kota Kediri Tahun 2024

    Pemkot Segera Survei Kepuasan Masyarakat Kota Kediri Tahun 2024

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mempersiapkan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024, Pemerintah Kota Kediri melalui BAPPEDA menggelar Sosialisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berlangsung di Ruang Rapat Joyoboyo Pemkot Kediri.

    Survei tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

    Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali dalam setahun untuk mengukur IKM. Di samping itu penyelenggara pelayanan publik juga wajib mempublikasikan maupun mengevaluasi hasil survei kepuasan masyarakat.

    Chevy Ning Suyudi, Kepala BAPPEDA Kota Kediri mengutarakan atas dasar hal tersebut pihaknya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Kediri Tahun 2024.

    “Sebelum melakukan survei terlebih dahulu kami adakan sosialisasi untuk menjelaskan kepada bapak/ibu sekalian bagaimana mekanismenya dan apa yang harus dilakukan setelah ini,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa survei ini dilaksanakan dengan prinsip: transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan, serta netralitas. Terdapat sembilan unsur yang akan disurvei, antara lain: persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan; sistem.

    Mekanisme dan prosedur yang dibakukan penerima layanan; waktu penyelesaian pelayanan; biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.

    “Survei ini akan dilaksanakan pada 94 perangkat daerah di Kota Kediri, jadi mohon bantuan bapak/ibu sekalian untuk bisa mendukung terkait survei kepuasan masyarakat ini,” ucap Chevy. Melalui kegiatan ini dirinya berharap agar kualitas pelayanan di Kota Kediri semakin meningkat.

    “Diharapkan kedepannya partisipasi masyarakat dalam mengikuti survei bisa tinggi kemudian meningkatkan kualitas layanan publik, itu yang paling penting untuk Kota Kediri,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Pemkot Kediri Gelar Review Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

    Pemkot Kediri Gelar Review Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya mengoptimalkan penilaian kinerja stunting kab/kota di tingkat provinsi jatim tahun 2024, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar review pelaksanaan 8 aksi konvergensi tahun 2023.

    Ini sekaligus mengawali pelaporan aksi 1 dan 2 konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2024, Kamis (18/4/2024). Bertempat di salah satu hotel di Kota Kediri, kegiatan tersebut menghadirkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari berbagai OPD terkait serta mengundang narasumber Bagus Y.Affandri, Tenaga Ahli LGCB ASR Bina Bangda Kemendagri untuk konvergensi PPS Kab/Kota tahun 2023.

    “Kegiatan ini dilaksanakan untuk memaksimalkan kualitas pelaporan aksi konvergensi 1 dan 2 tahun 2024 sekaligus memberi highlight perbaikan penilaian kinerja TPPS Kabupaten/Kota Tahun 2024,” ujar Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi.

    Adapun aksi 1 ialah analisis situasi yang merupakan titik krusial perencanaan sebagai dasar intervensi program. Selanjutnya Aksi 2 yakni Penyusunan Rencana Kegiatan. Untuk diketahui pada tahun 2023 lalu Pemerintah Kota Kediri berhasil meraih terbaik ke 2 dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Provinsi Jawa Timur.

    Berbeda dengan tahun sebelumnya, Chevy menuturkan instrumen penilaian kinerja percepatan stunting tahun ini akan lebih detail dan menuntut kualitas data yang baik.

    “Alhamdulillah, prestasi kita dalam penanganan stunting mendapat peringkat ke 2 dan untuk mempertahankan prestasi ini memerlukan orkestrasi bersama seluruh OPD dan pemangku kepentingan. Kami berharap dalam peningkatan kualitas pelaporan aksi konvergensi yang juga digunakan sebagai indikator penilaian ini kiranya seluruh OPD pengampu dapat menyajikan data yang berkualitas,” tuturnya.

    Sejauh ini telah banyak program dan inovasi yang digagas Pemerintah Kota Kediri untuk mencegah stunting. Adapun program tersebut dijabarkan Chevy yakni memberikan tablet tambah darah pada remaja putri, mencegah terjadinya pernikahan dini, program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), memberikan penyuluhan kepada calon pengantin dan ibu hamil, serta monitoring tumbuh kembang balita melalui posyandu.

    Selain itu saat ini Pemerintah Kota Kediri juga telah membangun portal Satu Data untuk manajemen data stunting hingga level kelurahan sehingga memudahkan monitoring kondisi balita stunting di Kota Kediri.

    Sebagai sarana monev, aplikasi Arc Gis yang menunjukkan sebaran dan kondisi kesehatan lingkungan balita stunting juga dapat dipotret. “OPD semua yang terlibat kita hadirkan, ini tentunya untuk menyamakan persepsi dan komitmen yang akan kita bangun untuk menekan angka stunting,” jelasnya.

    Dari berbagai upaya tersebut, Chevy menyampaikan progres penurunan stunting dimana berdasarkan data dari Dinas Kesehatan angka penurunan stunting mencapai 18%.

    “Sejak ditetapkan lokus stunting awal tahun 2023 lalu, jumlah balita stunting di Kota Kediri sebesar 941 anak. Angka tersebut kemudian turun menjadi 771 anak pada akhir 2023 kemarin. Ini yang masih terus kita upayakan dengan melakukan penanganan balita stunting dan mencegahnya dari mulai remaja putri,” imbuhnya.

    Chevy berharap melalui kegiatan ini para TPPS tetap konsisten dalam melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal dan mewujudkan zero stunting di Kota Kediri. [nm/suf]

  • Penyebab Kota Kediri Masuk 5 Besar iBangga Award 2024

    Penyebab Kota Kediri Masuk 5 Besar iBangga Award 2024

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri masuk dalam 5 besar kota/kabupaten di Jawa Timur pada iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Award 2024. Pj Wali Kota Kediri Zanariah berkesempatan memaparkan berbagai program pemberdayaan keluarga kepada Ketua Tim Penilai iBangga Award Sofia Hanik. Ini merupakan salah satu tahapan untuk menentukan juara dalam ajang penghargaan ini, Kamis (4/4/2024) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    “Keluarga merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia. Keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai baik, akan menghasilkan juga generasi penerus yang unggul. Maka dari itu Pemkot Kediri berkomitmen memberi perhatian lebih dalam memberdayakan keluarga. Sehingga dari lingkup terkecil di masyarakat ini, tumbuh rasa tentram, mandiri, serta bahagia. Hal tersebut sesuai dengan 3 dimensi dan 17 variabel penilaian iBangga,” jelas PJ Wali Kota Kediri.

    Pada dimensi ketenteraman, Zanariah menjelaskan bahwa variabel yang ditetapkan oleh Kota Kediri yakni indeks toleransi umat beragama meningkat dan mencapai angka 4,55 tahun 2023. Lalu keluarga yang punya akta/buku nikah meningkat di tahun 2023. Dilakukan kerja sama dalam pelayanan dokumen 3 in 1 (akta kelahiran, KK dan KIA) dengan berbagai rumah sakit di Kota Kediri.

    Tahun 2023, jumlah keluarga yang memiliki jaminan kesehatan baik Jamkes pemerintah/swasta di Kota Kediri sudah mencapai 70.908 jiwa. Selain itu, juga memberikan pelayanan KB gratis yang ditanggung BPJS. Ada juga per tahun 2021- 2023, DP3AP2KB telah menangani 16 kasus KDRT hingga tuntas. Terakhir salah satu upaya menekan angka perceraian Pemkot Kediri telah menggelar bimbingan perkawinan pra nikah dan program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).

    Kemudian, pada dimensi Kemandirian Pemkot Kediri memiliki serangkaian Program yakni Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (Kurnia) dengan bunga rendah hanya 2%. Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Banmod DBHCHT), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan lainnya. Guna menekan stunting melakukan Kampanye Gemarikan, Dapur Sehat Atasi Stunting, Seminar Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting dengan para ahli, pelatihan olahan pangan dengan sasaran ibu-ibu yang mempunyai balita stunting.

    Lalu ada bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan lainnya. Kemudian Pemkot Kediri juga terus memberikan literasi keuangan bagi masyarakat melalui berbagai pelatihan dan event financial festival yang bekerja sama dengan OJK Kediri.

    Pada dimensi Kebahagiaan, ada beberapa program yang dilakukan di antaranya webinar parenting termasuk untuk anak berkebutuhan khusus bersama TP PKK Kota Kediri yang rutin diadakan. Ada juga Sekolah Orang Tua Hebat bagi para orang tua di Kota Kediri. Lalu ada beberapa ruang terbuka hijau baik di beberapa titik kota dan masing-masing kelurahan. Serta tidak hanya menjadi kegiatan rutin di masing-masing lingkungan RT, gotong royong di Kota Kediri juga diadakan dalam rangka peringatan Bulan Bakti Gotong Royong.

    Terakhir, PJ Wali Kota Kediri juga menjelaskan berbagai inovasi program yang dimiliki Kota Kediri. Diantaranya Prodamas yang sudah ada sejak 2015. Jadi tiap RT mendapat 50 juta untuk periode 2015-2019 dan 100 juta untuk periode 2020-2024. Selain itu, Kota Kediri memiliki Mall Pelayanan Publik yang berada di mall untuk mempermudah akses layanan pada masyarakat.

    Kemudian, sebagai pendukung peningkatan indeks pembangunan keluarga, Kota Kediri melakukan percepatan penurunan stunting dan mendapat peringkat 2 tingkat Provinsi Jawa Timur. Serta telah mencapai 100% pembentukan kampung keluarga berkualitas di 46 kelurahan Kota Kediri.

    Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lapangan Jawa Timur, Sofia Hanik menerangkan bahwa trend Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Kediri terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Pada tahun 2023 ini Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri berada di angka 66,65% dan angka tersebut melebihi rata-rata Jawa Timur sebesar 61,8%.

    “Selamat kepada Kota Kediri yang telah masuk penetapan hasil desk audit yang dilakukan tim juri dan masuk di 5 besar. Harapannya Kota Kediri bisa menjadi juara 1 tingkat provinsi dan bisa mewakili di tingkat nasional,” harap Sofia.

    Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Plt Kepala DP3AP2KB Mandung Sulaksono, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala DPM PTSP Edi Darmasto, Kepala Dinas Kominfo Apip Permana, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dispendukcapil Marsudi, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi Prasetya, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinkop UMTK Bambang Priambodo, Kabag Kesra Ahmad Jainuddin, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono, dan Camat Pesantren Widiantoro. [nm/ian]