Survei Litbang Kompas: 69,5 Persen Responden Khawatir Perluasan Jabatan TNI Mundurkan Reformasi

Survei Litbang Kompas: 69,5 Persen Responden Khawatir Perluasan Jabatan TNI Mundurkan Reformasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Hasil
survei Litbang Kompas
menyebutkan 69,5 persen responden khawatir perluasan jabatan prajurit TNI di ranah sipil akan memundurkan proses reformasi yang telah terjadi pada tahun 1998.
Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko menjelaskan, awalnya muncul keterbelahan hampir sama ketika diberikan pertanyaan apakah demokrasi akan terganggu ketika TNI masuk ke institusi sipil.
Ada 46,8 persen responden menyebut terganggu, sedangkan 49,7 persen tidak terganggu, dan sisanya 3,5 persen tidak tahu.
“Cuma ketika kita tanya lebih dalam soal apakah ini nanti memundurkan proses reformasi yang sudah terjadi di ’98, itu baru kelihatan bahwa memang di situ baru muncul kekhawatiran yang lebih tinggi: 55,5 persen khawatir, 14 persen sangat khawatir,” kata Vincentius saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (28/3/2025).
Dia menjelaskan, keterbelahan di awal terjadi karena pertanyaan masih bersifat umum.
Namun, ketika pertanyaan lebih mendalam mengenai kemunduran reformasi, para responden menyikapi dengan cara yang berbeda.
“Ketika kita perdalam dengan konteks ini, kan pembatasan jabatan sipil untuk militer ini ada dalam proses reformasi, gitu ya. Nah, itu baru responden ingat, gitu mungkin ya, atau mereka mulai khawatirannya muncul,” imbuhnya.
Hasil pendalaman ini berkorelasi dengan sikap responden ketika ditanya apakah prajurit TNI perlu mundur ketika menjabat di institusi sipil.
Ada 58,8 persen responden yang mengatakan perlu, 36,7 persen tidak perlu, dan sisanya 4,5 persen tidak tahu.
“Artinya, kan 6 dari 10 responden itu bilang kalau perlu mundur, gitu. Hanya ada yang bilang tidak perlu. Nah, tetap yang kita garis bawahi, yang lebih banyak, separuh lebih ya, yang mengatakan perlu,” ucap Vincentius.
Sedangkan yang merasa tidak perlu, Vincentius menilai ada rasa romantisme militer dan patriotisme di tengah-tengah masyarakat yang mempengaruhi jawaban tersebut.
Karena pengenalan terkait patriotisme di Indonesia memang sering disimbolkan dengan militer.
“Nah, mungkin mereka merasa, ya itulah yang membuat ada sebagian kecil, ya 36 persen itu yang mengatakan tidak perlu (mundur dari TNI),” katanya.
Adapun jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon pada 17-20 Maret 2025.
Terdapat 535 responden dari 38 provinsi yang diwawancarai.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk tiap provinsi.
Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan hasil jajak pendapat mencapai 95 persen dengan
margin of error
+/- 4,25 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Jajak pendapat ini sepenuhnya dibiayai oleh PT Kompas Media Nusantara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.