TEMPO.CO, Jakarta – Survei Indikator Politik Indonesia menemukan adanya penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebanyak 2 persen. Diperkirakan angka itu akan terus menurun jika harga beras dan kebutuhan pokok terus melambung tinggi.Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi saat ini adalah 76,6 persen; turun dari angka sebelumnya 78,6 persen. Meskipun Jokowi sudah all out dalam menekan harga beras agar tidak naik, kata Burhanuddin, namun sudah ada dampak negatif yang dirasakan masyarakat.”Hal ini kemungkinan karena efek atau kinerja para menteri dan atau faktor alam ya, namun tetap saja Presiden Jokowi adalah pemimpin negaranya. Karena hal itu, dia kena impact negatifnya,” kata Burhanuddin melalui rilis survei yang disiarkan secara daring, Rabu, 28 Febuari 2024.Burhanudin mengatakan, jika kelangkaan harga beras dan kebutuhan pokok terus berlanjut, kemungkinan besar tren tingkat kepuasan terhadap Jokowi akan terus menurun.”Ini juga tentu mengurangi legacy Presiden Jokowi yang ingin di sisa masa akhir jabatannya approval rating-nya atau tingkat kepercayaannya di atas 80 persen. Ini yang harus menjadi perhatian,” kata Burhanuddin.Survei Indikator ini dilakukan pada periode 18-21 Februari 2024 melalui telepon dengan Sample Random Digit Dialing (RDD). Jumlah responden adalah 1.127 dengan margin of error 2,9 persen; pada tingkat kepercayaan 95 persen.Iklan
Dari tingkat kepuasan 76,6 persen, Burhanudin mengatakan, hal ini berkaitan dengan pemberian bantuan sosial kepada rakyat kecil. Sementara 20,7 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi dikarenakan bantuan yang tidak merata. Sisanya, 2,7 persen tidak tahu/tidak jawab.Burhanuddin mengatakan menurunnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi juga bisa disebabkan karena lemahnya pemberantasan korupsi atau yang berkaitan dengan penegakkan hukum.”Ini lagi-lagi berkaitan dengan sisi penegakan hukum,” kata dia.Pilihan Editor:Â TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum
