Surabaya (beritajatim.com) – Razia rumah kos di Surabaya yang menyasar pasangan tinggal bersama di luar ikatan pernikahan akan dimulai minggu depan. Penertiban ini melibatkan Satgas Kampung Pancasila bersama pengurus RW setempat serta didampingi perangkat kecamatan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, fenomena tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan akan dilarang di Surabaya karena dinilai dapat memicu banyak masalah sosial. “Data (kos-kosan) sudah ada. Nanti insya Allah dengan selesainya Kampung Pancasila di akhir minggu ini, minggu depan kita sudah berjalan itu (razia),” ujar Eri Cahyadi, Rabu (17/9/2025).
Menurut Eri, Satgas Kampung Pancasila akan menjadi garda depan pelaksanaan razia. “Dilakukan Satgas Kampung Pancasila yang ada dari pemerintah kota juga tingkat kecamatan. Nanti kita bersama dengan masing-masing Satgas Kampung Pancasila di setiap RW,” jelasnya.
Eri juga meminta pemilik usaha rumah kos dan masyarakat turut melakukan pengawasan. Ia menegaskan pentingnya peran warga dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. “Makanya saya sampaikan sing jogo wilayah iki sopo? (yang menjaga wilayah ini siapa?) Ya kita. Kalau kita ini cuek, gak ono nilai-nilai Pancasilae, ono sing kos-kosan ngono dijarke yo rusak Surabaya (tidak ada nilai-nilai Pancasilanya, ada yang kos-kosan begitu kok dibiarkan ya rusak Surabaya),” tuturnya.
Sebelumnya, Satpol PP Surabaya menyatakan akan memperketat pengawasan rumah kos, khususnya terkait larangan pasangan di luar nikah tinggal satu kamar. Kepala Satpol PP Surabaya Achmad Zaini menegaskan bahwa langkah ini menjadi perhatian serius pasca kasus mutilasi sadis di rumah kos Lidah Wetan.
Kasus yang mengejutkan publik tersebut melibatkan Alvi Maulana (24) yang memutilasi kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati (25), hingga lebih dari 500 bagian di dalam kamar kos yang mereka tempati.
“Iya, itu (kasus mutilasi) jadi perhatian kami. Nanti kami akan galakkan kembali perihal razia kos-kos an ini,” kata Zaini, Senin (15/9/2025). [rma/beq]