Sejumlah perwira tinggi di Polri disebut-sebut tidak nyaman dengan manuver Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Politisi PDIP Duga Baliho Kaesang Dipasang oleh TNI atau Polri
Sumber Media Indonesia (MI) yang dekat dengan pimpinan Polri mengaku mendapatkan laporan bahwa beberapa jenderal berpangkat bintang merasa bingung dengan sikap Kapolri yang menggerakkan sejumlah kepala satuan wilayah di internnal polri untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.
Baca juga: PSI Sebut Baliho Kaesang Berasal dari Relawan
Ia menjelaskan, terjadi kegaulauan yang dialami para perwira tinggi. “Ada yang ingin mencegah keberpihakan, ternyata beberapa koleganya juga telah dikondisikan,” ujarnya.
Baca juga: Polri Sebut tak Ada Fakta Polisi Pasang Baliho Capres dan Cawapres
Sebelumnya, sejumlah sumber Media Indonesia juga telah mengungkapkan keberpihakan personel Polri di Jawa Timur.
Baca juga: Instruksi Baliho akan Berlaku di Semua Daerah
Baca juga: Pemasangan Baliho Diduga Libatkan Polisi
Baca juga: Baliho Kaesang Gila-gilaan
Menurut dia, operasi pemenangan Gibran di Jawa Timur diduga melibatkan 18 Polres. Bahkan, dirinya juga pernah menemui petinggi Polda Jatim yang mengaku tidak kuasa menolak perintah atasan.
Sebab, lanjutnya, penolakan akan berujung pada pergeseran posisi alias mutasi. “Jadi curhatan mereka sama. Kalau mereka tidak dijalankan akan diganti, itulah yang membuat mereka tidak nyaman, karena jika tidak jalan akan diganti.”
Sumber tersebut juga mendapatkan laporan bahwa upaya serupa juga dilakukan di wilayah Polda lainnya. Dia juga mencontohkan operasi di Sumatra Utara yang dipimpin oleh petinggi di Mabes Polri.
“Petinggi di Mabes Polri ada yang khusus ditugaskan untuk menggarap di Sumut. Makanya di Kapolres-Kapolres setempat goyang juga itu. Karena posisi yang tidak nyaman itu tadi,” jelasnya.
Sumber tersebut menyatakan bahwa sebenarnya di internal Polri juga terbelah. Namun, pihak yang tidak mau ikut mendukung Gibran tidak bisa juga mencegah manuver Kapolri.
Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Sebut Baliho Masif sebagai Bentuk Semangat Relawan
Dia mengakui, tidak semua Kapolda yang diinstruksikan untuk membantu pemenangan Gibran. Sebab, hanya orang-orang kepercayaan Kapolri yang aktif mengonsolidasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.
“Menariknya, di internal polisi yang diwacanakan Gibran, bukan Prabowo-Gibran,” tukasnya.
Dia juga mengungkap kecenderungan penyebaran baliho justru di lokasi yang sepi penduduk. Hal itu adalah karena kegalauan personel. Sebab, di satu sisi ada ketidaknyamanan menjalankan perintah. Di sisi lain, mereka harus loyal ke atasan.
“Mereka pasang saja baliho di tempat sepi. Mereka kemudian melaporkan ke atasan dilengkapi dengan foto sudah menyebarkan baliho. Istilahnya, mereka sudah gugur kewajiban atau yang penting sudah melaksanakan tugas,” kata dia.
Tindak tegas
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membantah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sokongan penuh terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut dia, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral. Kemudian, tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024.
“Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ramadhan kepada Medcom.id, Jumat, 17 November 2023.
Baca juga: Keterlibatan Publik Awasi Pemilu Dibutuhkan untuk Cegah Ketidaknetralan
Ramadhan mengatakan tindakan tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat.
Jenderal bintang satu itu pun membeberkan regulasi yang mewajibkan anggota Polri tetap menjaga netralitas jelang pesta demokrasi 2024.
Baca juga: Ini Larangan bagi Personel Polri di Pemilu 2024, Apa Saja?
Yakni Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan aggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dalam Pasal 5 huruf B disebutkan dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik prastis.
“Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik,” ungkap Ramadhan.
Selanjutnya, surat Telegram Nomor: STR/246/III/OPS.1.3/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam Kehidupan Berpolitik. Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 4/I/ HUM.3.4.5/ 2023/ Pensat. Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024. Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi.
Dengan sejumlah dasar aturan tersebut, Ramadhan membantah isu-isu yang menyebutkan Polri tidak netral. Termasuk, sokongan Kapolri kepada Prabowo-Gibran dengan meminta Wakapolda Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo untuk mengawal pemenangan yang ada di 18 polres wilayah tersebut.
Begitu pula soal isu Wakapolri Komjen Agus Andrianto yang disebut turun langsung di Sumatra Utara untuk mendongkrak suara Partai Soladirtas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Baliho-baliho Kaesang, Dirangkai Masif di Sebelah Kantor Polsek
Ramadhan tidak membantah secara lugas. Namun, paparan dasar-dasar netralitas yang telah disampaikan diyakini telah menjawab isu yang beredar tersebut. “Sudah jelas jawaban di atas,” ucapnya.
Jangan tuduh-tuduh
Juru bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM) Herman Khaeron menerangkan maraknya baliho pasangan capres KIM Prabowo Subianto-Gibrang Rakabumimg Raka tidak melibatkan aparat tapi dilakukan oleh para relawan termasuk relawan yang tersebar di berbagai daerah.
“Soal Gibran saya kira banyak relawan yang memasangnya baliho Gibran. Jadi janganlah menuduh-nuduh,” ujarnya.
Herman juga merespons tentang disebutnya sejumlah nama aparat penegak hukum yang diduga tidak bersedia menjalankan arahan untuk memenangkan salah catu capres.
Menurutnya yang mencuat di publik juga soal ketidakadilan dalam menyikapi dugaan praktik kecurangan.
“Soal ketidakadilan ini sudah terungkap. Di Sorong (Papua Barat Daya) jelas sudah sampai ada yang ditangkap dan ada pakta integritas. Kemudian di Boyolali (Jawa Tengah), Muna Barat (Sulawesi Tenggara,)dan Bangka Belitung.”
Terkait kejadian di Sorong, Boyolali, dan Muna Barat, penjabat kepala daerahnya diduga mengampanyekan Ganjar-Mahfud.
Dia membahas beberapa praktik kecurangan yang sudah banyak dibahas oleh publik. Kekuasaan yang dimiliki koalisi pemerintah saat ini masih menjadi pintu besar untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasan.
“Jangan kemudian ada diungkap beberapa upaya gunakan mesin kekuasan dan membuat pihak lain menggunakan kekuasaan. Marilah kita untuk berpikir lebih jernih karena ini pertaruhannya demokrasi. Introspeksi saja,” tegasnya.(TIM/Sru/Yon/X-7)
Sejumlah perwira tinggi di Polri disebut-sebut tidak nyaman dengan manuver Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Politisi PDIP Duga Baliho Kaesang Dipasang oleh TNI atau Polri
Sumber Media Indonesia (MI) yang dekat dengan pimpinan Polri mengaku mendapatkan laporan bahwa beberapa jenderal berpangkat bintang merasa bingung dengan sikap Kapolri yang menggerakkan sejumlah kepala satuan wilayah di internnal polri untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.
Baca juga: PSI Sebut Baliho Kaesang Berasal dari Relawan
Ia menjelaskan, terjadi kegaulauan yang dialami para perwira tinggi. “Ada yang ingin mencegah keberpihakan, ternyata beberapa koleganya juga telah dikondisikan,” ujarnya.
Baca juga: Polri Sebut tak Ada Fakta Polisi Pasang Baliho Capres dan Cawapres
Sebelumnya, sejumlah sumber Media Indonesia juga telah mengungkapkan keberpihakan personel Polri di Jawa Timur.
Baca juga: Instruksi Baliho akan Berlaku di Semua Daerah
Baca juga: Pemasangan Baliho Diduga Libatkan Polisi
Baca juga: Baliho Kaesang Gila-gilaan
Menurut dia, operasi pemenangan Gibran di Jawa Timur diduga melibatkan 18 Polres. Bahkan, dirinya juga pernah menemui petinggi Polda Jatim yang mengaku tidak kuasa menolak perintah atasan.
Sebab, lanjutnya, penolakan akan berujung pada pergeseran posisi alias mutasi. “Jadi curhatan mereka sama. Kalau mereka tidak dijalankan akan diganti, itulah yang membuat mereka tidak nyaman, karena jika tidak jalan akan diganti.”
Sumber tersebut juga mendapatkan laporan bahwa upaya serupa juga dilakukan di wilayah Polda lainnya. Dia juga mencontohkan operasi di Sumatra Utara yang dipimpin oleh petinggi di Mabes Polri.
“Petinggi di Mabes Polri ada yang khusus ditugaskan untuk menggarap di Sumut. Makanya di Kapolres-Kapolres setempat goyang juga itu. Karena posisi yang tidak nyaman itu tadi,” jelasnya.
Sumber tersebut menyatakan bahwa sebenarnya di internal Polri juga terbelah. Namun, pihak yang tidak mau ikut mendukung Gibran tidak bisa juga mencegah manuver Kapolri.
Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Sebut Baliho Masif sebagai Bentuk Semangat Relawan
Dia mengakui, tidak semua Kapolda yang diinstruksikan untuk membantu pemenangan Gibran. Sebab, hanya orang-orang kepercayaan Kapolri yang aktif mengonsolidasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.
“Menariknya, di internal polisi yang diwacanakan Gibran, bukan Prabowo-Gibran,” tukasnya.
Dia juga mengungkap kecenderungan penyebaran baliho justru di lokasi yang sepi penduduk. Hal itu adalah karena kegalauan personel. Sebab, di satu sisi ada ketidaknyamanan menjalankan perintah. Di sisi lain, mereka harus loyal ke atasan.
“Mereka pasang saja baliho di tempat sepi. Mereka kemudian melaporkan ke atasan dilengkapi dengan foto sudah menyebarkan baliho. Istilahnya, mereka sudah gugur kewajiban atau yang penting sudah melaksanakan tugas,” kata dia.
Tindak tegas
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membantah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sokongan penuh terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut dia, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral. Kemudian, tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024.
“Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ramadhan kepada Medcom.id, Jumat, 17 November 2023.
Baca juga: Keterlibatan Publik Awasi Pemilu Dibutuhkan untuk Cegah Ketidaknetralan
Ramadhan mengatakan tindakan tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat.
Jenderal bintang satu itu pun membeberkan regulasi yang mewajibkan anggota Polri tetap menjaga netralitas jelang pesta demokrasi 2024.
Baca juga: Ini Larangan bagi Personel Polri di Pemilu 2024, Apa Saja?
Yakni Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan aggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dalam Pasal 5 huruf B disebutkan dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik prastis.
“Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik,” ungkap Ramadhan.
Selanjutnya, surat Telegram Nomor: STR/246/III/OPS.1.3/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam Kehidupan Berpolitik. Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 4/I/ HUM.3.4.5/ 2023/ Pensat. Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024. Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi.
Dengan sejumlah dasar aturan tersebut, Ramadhan membantah isu-isu yang menyebutkan Polri tidak netral. Termasuk, sokongan Kapolri kepada Prabowo-Gibran dengan meminta Wakapolda Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo untuk mengawal pemenangan yang ada di 18 polres wilayah tersebut.
Begitu pula soal isu Wakapolri Komjen Agus Andrianto yang disebut turun langsung di Sumatra Utara untuk mendongkrak suara Partai Soladirtas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Baliho-baliho Kaesang, Dirangkai Masif di Sebelah Kantor Polsek
Ramadhan tidak membantah secara lugas. Namun, paparan dasar-dasar netralitas yang telah disampaikan diyakini telah menjawab isu yang beredar tersebut. “Sudah jelas jawaban di atas,” ucapnya.
Jangan tuduh-tuduh
Juru bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM) Herman Khaeron menerangkan maraknya baliho pasangan capres KIM Prabowo Subianto-Gibrang Rakabumimg Raka tidak melibatkan aparat tapi dilakukan oleh para relawan termasuk relawan yang tersebar di berbagai daerah.
“Soal Gibran saya kira banyak relawan yang memasangnya baliho Gibran. Jadi janganlah menuduh-nuduh,” ujarnya.
Herman juga merespons tentang disebutnya sejumlah nama aparat penegak hukum yang diduga tidak bersedia menjalankan arahan untuk memenangkan salah catu capres.
Menurutnya yang mencuat di publik juga soal ketidakadilan dalam menyikapi dugaan praktik kecurangan.
“Soal ketidakadilan ini sudah terungkap. Di Sorong (Papua Barat Daya) jelas sudah sampai ada yang ditangkap dan ada pakta integritas. Kemudian di Boyolali (Jawa Tengah), Muna Barat (Sulawesi Tenggara,)dan Bangka Belitung.”
Terkait kejadian di Sorong, Boyolali, dan Muna Barat, penjabat kepala daerahnya diduga mengampanyekan Ganjar-Mahfud.
Dia membahas beberapa praktik kecurangan yang sudah banyak dibahas oleh publik. Kekuasaan yang dimiliki koalisi pemerintah saat ini masih menjadi pintu besar untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasan.
“Jangan kemudian ada diungkap beberapa upaya gunakan mesin kekuasan dan membuat pihak lain menggunakan kekuasaan. Marilah kita untuk berpikir lebih jernih karena ini pertaruhannya demokrasi. Introspeksi saja,” tegasnya.(TIM/Sru/Yon/X-7)
Â
