Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya meluapkan kekesalannya terhadap Shell yang selama ini dinilai menghambat pengembangan proyek Blok Masela.
Pasalnya, proses pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Shell sebesar 35% di proyek jumbo itu hingga kini tak ada kejelasan. Padahal dengan berlarutnya pengembangan Blok Masela, negara juga turut dirugikan.
Arifin lantas menyebut bahwa perusahaan asal Belanda ini cabut dari proyek Blok Masela secara tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pemerintah kata dia, bakal mengevaluasi kembali rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekarang ini juga yang merasa dirugikan juga Indonesia. Inpex sudah ada kesungguhannya, tapi gak tahu Shell ini sudah mundur gak bertanggung jawab, tulis itu,” tegas Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/5/2023)/
Menurut Arifin, Blok Masela bisa saja kembali lagi ke negara apabila Inpex selaku operator dan mitranya yakni Shell tidak melakukan kegiatan sama sekali hingga 2024. Hal tersebut tertuang dalam rencana pengembangan atau PoD yang disepakati antara pemerintah dan operator pada 2019 lalu.
Sumber CNBC Indonesia, bilang tahun depan atau 2024 Blok Masela bisa kembali ke negara. Hal itu seperti tertuang di dalam rencana pengembangan atau PoD yang disepakati antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Masela dalam hal ini Inpex dan Shell.
“Dalam PoD-nya disebutkan, jika dalam lima tahun sejak disepakatinya PoD (tahun 2019) proyek ini tidak ada perkembangan, maka akan dikembalikan ke negara,” terang sumber kepada CNBC Indonesia.
Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan proyek Blok Masela bisa saja kembali lagi ke negara apabila Inpex selaku operator dan mitranya yakni Shell tidak melakukan kegiatan sama sekali hingga 2024.
“Kalau kembali ke negara memang kemudian menjadi kewenangan pemerintah secara penuh untuk kemudian bisa diberikan ke Pertamina tanpa harus membeli atau mengeluarkan sejumlah anggaran tertentu baik membeli PI maupun pengeluaran-pengeluaran yang lain,” ujar Komaidi kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/5/2023).
Komaidi mendukung langkah pemerintah untuk segera mengembangkan proyek ini apabila hingga 2024 tidak ada progres yang signifikan dari operator. Salah satunya dengan menunjuk Pertamina sebagai representasi negara dalam pengelolaan Blok Masela.
“Kira kira bagaimana kelanjutannya, prospeknya apakah kemudian akan dilanjutkan ada komitmen komitmen dari Shell ataupun dari Inpex seperti apa kalau tidak kan memang negara bisa ambil itu dan kemudian teknis selanjutnya lebih fleksibel,” ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Menteri Kecewa! Cabutnya Shell di Proyek Kesayangan Jokowi
(pgr/pgr)
