Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) membeberkan strategi perusahaan dalam memperkuat pengembangan jaringan 5G di Indonesia.
VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi mengungkapkan bahwa strategi Telkomsel difokuskan pada optimalisasi spektrum frekuensi yang telah dimiliki, serta kesiapan teknis dan operasional untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penyediaan spektrum baru yang lebih efisien.
“Seperti pada pita 700 MHz dan 2.6 GHz. Kedua pita frekuensi ini dipandang strategis untuk memperluas jangkauan layanan 5G, meningkatkan efisiensi jaringan, serta memperkuat kualitas konektivitas digital nasional,” kata Abdullah kepada Bisnis, Minggu (2/11/2025).
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi prioritas utama Telkomsel, baik dengan pemerintah, pelaku industri, penyedia perangkat, maupun ekosistem digital.
Hal tersebut guna mempercepat adopsi layanan 5G di berbagai sektor strategis seperti manufaktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan kawasan industri.
Abdullah menambahkan bahwa Telkomsel terus melakukan modernisasi infrastruktur jaringan secara menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan keandalan sistem, sekaligus memastikan ketersediaan konektivitas yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, imbuhnya, penerapan kecerdasan buatan (AI) dan konsep autonomous network terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga stabilitas performa jaringan, serta memastikan pengalaman pelanggan yang optimal.
Menurut Abdullah, dengan dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif dan tata kelola spektrum yang berkeadilan, Telkomsel berkomitmen menjadikan 5G sebagai fondasi utama penguatan daya saing bangsa.
“Serta mempercepat transformasi digital nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hingga saat ini, jaringan 5G Telkomsel telah hadir di 56 kota dan kabupaten utama di seluruh Indonesia dengan dukungan lebih dari 4.000 BTS 5G yang tersebar di wilayah strategis, kawasan industri, pusat pemerintahan, dan destinasi wisata prioritas.
Terkait dengan target pemerintah untuk mencapai cakupan jaringan 5G sebesar 32% pada 2030, Telkomsel memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
Telkomsel merekomendasikan agar pemerintah terus memperkuat kebijakan tata kelola spektrum frekuensi yang berkesinambungan, efisien, berkeadilan, dan mendukung keberlanjutan investasi industri.
Abdullah juga menilai pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan insentif, penyesuaian beban biaya spektrum dan perizinan, serta percepatan penyediaan infrastruktur pasif seperti jaringan fiber optik dan akses ke menara bersama.
“Dukungan pemerintah dalam bentuk optimalisasi kebijakan insentif, penyesuaian beban biaya spektrum dan perizinan, serta percepatan penyediaan infrastruktur pasif seperti jaringan fiber optik dan akses ke menara bersama, akan sangat membantu akselerasi penggelaran 5G secara nasional,” ujarnya.
Lebih jauh, Abdullah menyoroti pentingnya kemudahan akses terhadap perangkat 5G yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Telkomsel juga mengharapkan adanya kemudahan, dukungan, serta regulasi yang dapat mendorong ketersediaan perangkat 5G yang lebih terjangkau, tidak hanya terbatas melalui insentif fiskal, kemudahan impor, atau kolaborasi dengan produsen perangkat lokal tetapi juga termasuk strategi bundling dengan produk dan layanan dengan berbagai sektor industri yang dapat memberikan nilai tambah.
Menurut dia, perluasan adopsi layanan 5G tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga kesiapan ekosistem dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, Telkomsel memandang pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri, dan ekosistem digital untuk meningkatkan literasi, kesiapan teknologi, serta adopsi layanan 5G di masyarakat dan sektor produktif.
“Dengan kolaborasi yang erat dan kebijakan yang kondusif, Telkomsel yakin percepatan pemerataan akses 5G dapat tercapai sesuai target pemerintah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Abdullah.