Bondowoso (beritajatim.com) — Polemik distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Integral Bondowoso menguak lemahnya tata kelola dan komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badean 2 dengan pihak sekolah dan wali murid.
Kepala SPPG Badean 2 Bondowoso, Yulia Linda Lestari, mengakui adanya kekeliruan dalam pelaksanaan distribusi menu pada pekan ketiga Desember 2025, tepatnya periode Senin–Sabtu (15–20 Desember 2025).
Pada periode tersebut, menu makanan hanya dikirim satu kali, yakni pada Selasa, 16 Desember 2025, dalam bentuk menu kering yang sejatinya diperuntukkan untuk konsumsi enam hari.
Menu yang dikirim meliputi satu bungkus roti Mr Bread 250 gram, dua butir telur bebek asin, dua buah pisang, dua buah apel, dua buah jeruk, satu camilan kacang polong, serta susu Ultra Milk 200 ml. Namun, ketiadaan informasi tertulis dan sosialisasi yang memadai membuat wali murid menduga menu tersebut hanya jatah konsumsi satu hari.
Akibatnya, muncul kecurigaan serius di tengah wali murid bahwa jatah makanan untuk beberapa hari tidak disalurkan secara utuh. Dugaan pengurangan hingga praktik korupsi pun mencuat, memperkeruh kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Yulia menjelaskan, dalam aturan Badan Gizi Nasional (BGN), rapel menu kering memang diperbolehkan, namun dengan syarat harus ada permintaan resmi dari sekolah melalui surat tertulis.
Masalahnya, meskipun komunikasi lisan telah dilakukan, SPPG tidak pernah menerima surat resmi dari pihak sekolah. Celakanya, kondisi ini tetap dibiarkan berjalan tanpa kejelasan prosedural.
SPPG juga mengakui gagal mensosialisasikan kebijakan rapel menu kepada wali murid. Informasi krusial bahwa menu tersebut merupakan akumulasi untuk enam hari tidak disampaikan sama sekali. Alhasil, miskomunikasi berlapis terjadi—antara SPPG dan sekolah, serta antara sekolah dan wali murid.
“Kami akui ini menjadi kesalahan kami. Informasi soal rapel menu tidak kami sertakan, sehingga menimbulkan salah persepsi di masyarakat,” ujar Yulia.
Insiden ini menjadi catatan serius dan bahan evaluasi internal SPPG Badean 2. Yulia memastikan ke depan distribusi menu akan kembali dilakukan setiap hari seperti biasa. Jika dalam kondisi tertentu harus dilakukan rapel, maka menu akan dikemas satu box per siswa, disertai keterangan tertulis yang jelas mengenai jumlah hari konsumsi.
Kasus ini menegaskan bahwa persoalan Program Makan Bergizi Gratis bukan semata soal ketersediaan makanan, tetapi juga soal disiplin administrasi, transparansi, dan komunikasi publik. (awi/but)