Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung turut memberikan komentarnya terkait kasus ijazah palsu Jokowi.Menurut Rocky Gerung, dalam kasus ijazah palsu ini, Presiden Jokowi dapat menyeret nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).Hal ini dikarenakan KPU adalah pihak yang memutuskan apakah seseorang dapat mencalonkan diri sebagai seorang Presiden Indonesia.“Kan enggak bisa kita bilang ya, foto dia yang itu atau foto dia yang itu. Ya udah ambil aja dimensi kriminal dari barang itu. Setiap benda kan bisa menjadi saksi buat dirinya sendiri melalui peralatan dan analisis ilmu pengetahuan,” ujar Rocky Gerung, dikutip dari saluran YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 19 Oktober 2022.“Ya, tinggal bilang ‘Saya dinyatakan bisa mencalonkan diri sebagai Presiden oleh KPU, artinya ijazah saya asli,” sambungnya.Oleh karena itu, Rocky Gerung menyarankan agar Presiden Jokowi hadir dalam persidangan ijazah palsu tersebut.“Ya yang mudah, datang aja Pak Jokowi (ke pengadilan), daripada capek-capek kalian bangsa Indonesia ini terbelah lagi hanya soal potong kertas (ijazah) ini,” katanya.Rocky Gerung menilai jika kasus ijazah palsu ini tidak diselesaikan secara cepat, maka akan muncul rasa curiga terhadap sang presiden.“Silakan pak polisi panggil forensiknya (cek keaslian ijazah), sekarang kita tunggu hasilnya kan. Tinggal gitu, gampang kan?” tuturnya.Selanjutnya, Rocky Gerung meminta KPU agar turut hadir dalam persidangan sebagai pihak yang membuktikan keaslian ijazah Presiden Jokowi.“Nah kalau tidak, ya KPU juga bisa datang dengan bukti bahwa kami sudah verifikasi. Jadi KPU juga mesti jadi saksi kunci di situ kan ini soal presiden dan KPU kalau KPU menerima itu artinya KPU dan verifikasi,” ucapnya.“Maka seluruhnya nanti, Bambang Tri Mulyono bersama lawyer-lawyernya di situ tentu siap dengan pembuktian kan. Jadi ini cuman soal alat bukti sebetulnya,” tambahnya.Rocky Gerung menyimpulkan bahwa kasus ijazah palsu ini terletak pada masalah administrasi yang diduga gagal diverifikasi oleh KPU.“Jadi sebetulnya masalahnya adalah masalah administrasi yang gagal diverifikasi oleh KPU atau mungkin sudah diverifikasi tapi orang gak percaya,” pungkas Rocky Gerung.
