Surabaya (beritajatim.com) — Pemerintah Kota Surabaya kembali menggiatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai respons atas meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Namun, langkah ini dinilai belum cukup jika tidak disertai penguatan regulasi, pengawasan, dan evaluasi menyeluruh oleh Pemkot.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyambut baik reaktivasi Siskamling di 500 RW sebagai pilot project. Namun, dia mengingatkan bahwa Pemkot Surabaya tak bisa hanya mengandalkan semangat partisipasi warga tanpa strategi keamanan yang sistematis dan berbasis data.
“Penanganan curanmor tidak cukup hanya dengan menghidupkan kembali siskamling. Harus ada peta kerawanan wilayah, SOP yang jelas, dan sinergi kuat antara warga, perangkat RT/RW, dan aparat,” kata Kahfi saat dimintai tanggapan, Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, komitmen warga untuk ikut menjaga keamanan lingkungan adalah aset penting. Namun, pemerintah tidak boleh lepas tangan dan sekadar menyerahkan tanggung jawab itu ke masyarakat.
“Jangan sampai seolah-olah warga yang disuruh jaga malam terus, sementara sistem pengamanan kota tidak diperkuat dari sisi teknologi dan regulasi,” tegas politisi Gerindra itu.
Kahfi juga mendorong Pemkot untuk mengeluarkan peraturan wali kota (Perwali) yang mengatur teknis pelaksanaan siskamling, mulai dari manajemen keamanan, pelibatan stakeholder, hingga evaluasi kinerja RW dalam mengelola keamanan lingkungan.
“Saya minta Pemkot tidak berhenti di seremoni. Harus ada Perwali sebagai payung hukum yang jelas. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan tidak seragam dan hanya bergantung pada inisiatif camat atau lurah,” ujarnya.
Dia pun menyinggung pentingnya dukungan fasilitas, seperti CCTV, pencahayaan jalan, dan sistem pelaporan cepat. Menurutnya, teknologi harus menjadi pelengkap yang memperkuat kerja komunitas dalam pencegahan kriminalitas.
“Kita sering dengar kampung dipasangi CCTV, tapi tidak ada yang memantau. Itu mubazir. Teknologi tanpa manajemen yang benar hanya jadi pajangan,” ucap Kahfi.
Selain itu, dia juga mendorong Pemkot untuk mengembangkan indikator keberhasilan program, agar kinerja siskamling bisa diukur secara objektif. Dia menyebut bahwa pelaporan angka kriminalitas harus transparan agar publik bisa ikut mengevaluasi.
“Kalau memang ingin menjadikan Surabaya kota aman, harus ada transparansi data. Kami di DPRD juga perlu tahu sejauh mana efektivitas program ini,” pungkasnya.[asg/kun]