Jakarta –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan 86% pelaku usaha masih menganggap regulasi sebagai hambatan utama dalam menjalankan bisnis. Hal ini disampaikan Luhut usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membahas persoalan regulasi yang masih jadi hambatan utama dunia usaha.
Luhut kemudian menyampaikan berdasarkan laporan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan Singapura, Vietnam, dan Filipina.
“Saat ini, berdasarkan laporan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan Singapura, Vietnam, dan Filipina. Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan asing, Indonesia mencapai 65 hari dibandingkan dengan standar terbaik dunia yang hanya beberapa hari saja,” tulis Luhut di Instagram, Rabu (26/3/2025).
Selain itu, Luhut mengatakan, poses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Ia mengatakan proses tersebut bahkan bisa memakan waktu hingga 150 hari.
“Ini semua adalah tantangan yang harus kita jawab dengan aksi nyata,” katanya.
Terkait persoalan regulasi tersebut, Luhut menyebut Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung untuk melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang dinilai menghambat investasi. Ia mengatakan pihaknya juga telah sepakat dengan dengan Menko Perekonomian untuk mencari solusi dari terhadap berbagai kendala regulasi yang ada.
“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang hanya hangat di awal tetapi lemah dalam implementasi. Pendekatan ‘fire and forget’ harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa proses deregulasi kali ini benar-benar berjalan dan menghasilkan perubahan nyata,” katanya.
Lebih lanjut, pada pertemuan itu Luhut meminta agar Apindo membantu dalam menyusun daftar yang perlu dibenahi. Hal ini guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya meminta Apindo untuk membantu kami menyusun daftar regulasi yang dirasa tumpang tindih, berbelit-belit, atau membebani. Mulai dari percepatan perizinan dasar hingga tingginya biaya sertifikasi, semuanya harus dibenahi,” katanya.
“Pemerintah tidak ingin momentum ini terbuang percuma. Kita ingin duduk bersama, mendengar, dan bergerak bersama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia,” tambahnya.
[Gambas:Instagram]
Lihat juga video: Momen Jokowi Bertemu Direktur IMF-Presiden Bank Dunia Jelang KTT ASEAN
(acd/acd)
