Bojonegoro (beritajatim.com) – Kebijakan penempelan stiker ‘Keluarga Miskin’ yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda) semester 1 tahun 2025, Sabtu (10/1/2026).
Data tersebut, merupakan hasil usulan para Kepala Desa (Kades) dan jajaran Pemerintah Desa (Pemdes), yang kemudian dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan keluarga tersebut layak atau tidak dikategorikan ‘Keluarga Miskin’.
“Data tersebut (Damisda) berasal dari Kades, kemudian dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) dan dilaporkan ke Bupati, setiap 6 bulan sekali,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah saat melakukan sidak penempelan stiker ‘Keluarg Miskin’ di Desa Bendo Kecamatan Kapas.
Nurul Azizah menegaskan, jika data tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka pada saat pemberian bantuan selanjutnya, nama penerima tersebut akan dicoret dari Damisda.
Selain itu, ia meminta masyarakat untuk melaporkan, jika terjadi hal tersebut. “Jika (masih) tidak tepat sasaran, segera laporkan ke Dinsos,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada awal tahun 2026 ini, Pemkab Bojonegoro mengeluarkan kebijakan penempelan stiker ‘Keluarga Miskin’ terhadap penerima bantuan sosial (Bansos) maupun bantuan lainnya. Pada tahap pertama ini, Dinas Sosial (Dinsos) menyasar sebanyak 50.987 KK.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto mengatakan, saat ini, proses tersebut telah mencakup 97 persen dari total 50.987 rumah tangga yang terdata.
Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan akurasi dan validasi data kemiskinan di wilayahnya. Stiker yang ditempelkan menjadi penanda visual berbasis data terpadu. “Target kami akan tuntas sepenuhnya pada minggu pertama Januari ini,” ujar Agus. [lus/suf]