Surabaya (beritajatim.com) – Aroma tidak sedap menyambut langkah jajaran Komisi B DPRD Surabaya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Potong Hewan (RPH) Babi Banjarsugihan, Senin (20/1/2025).
Sidak ini dilakukan untuk memastikan efisiensi pengelolaan limbah serta perbaikan infrastruktur demi kelancaran distribusi daging babi dan menjaga kelestarian lingkungan.
Ketua Komisi B, Muhammad Faridz Afif, memimpin langsung sidak yang turut diikuti anggota seperti Mochamad Machmud, Budi Leksono, Baktiono, dan lainnya. Mereka memulai peninjauan dari kandang hingga area pengelolaan limbah, menyoroti beberapa kondisi yang perlu diperbaiki.
“Sidak ini merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan Pansus RPH pasca-perubahan status menjadi Perseroan Daerah (Persero). Setelah Pansus selesai, kami langsung bergerak untuk mengecek kondisi di lapangan, terutama terkait pemindahan aset dan operasional RPH,” ujar Afif di sela-sela sidak.
Di area pengelolaan limbah, rombongan menemukan kolam penampungan yang penuh dengan air keruh, diduga limbah hasil aktivitas pemotongan. Kerusakan pada alat penyedot limbah menyebabkan saluran air tersumbat dan menciptakan genangan kotor yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.
“Alhamdulillah kami cek di RPH Banjarsugihan sudah bagus semuanya, tinggal ada perbaikan sedikit yang harus kita usulkan. Kami berharap agar ada perbaikan sistem pengelolaan limbah agar lebih efisien dan ramah lingkungan,” tegas Afif.
Selain limbah, infrastruktur akses menuju RPH juga menjadi sorotan. Jalan paving yang menjadi jalur truk pengangkut babi dinilai kurang mampu menahan beban tonase tinggi, berisiko mengalami kerusakan. Komisi B merekomendasikan peningkatan kualitas jalan dengan pengecoran beton.
“Kami akan mengusulkan agar seluruh area yang sering dilalui truk dicor. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan jalan atau ambles. Ini demi memastikan kelancaran operasional RPH,” tambah Afif.
Sidak ini juga bertujuan memastikan sentralisasi proses pemotongan babi di RPH Banjarsugihan. Menurut Afif, pemusatan kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan distribusi daging babi lebih terpantau.
“Dengan terpusatnya pemotongan di RPH Banjarsugihan, kita dapat melacak distribusi daging babi secara lebih efektif dan memastikan kualitasnya terjamin,” paparnya.
Afif juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses inventarisasi aset RPH, meskipun terkait status sewa lahan dengan Pemerintah Kota masih perlu klarifikasi lebih lanjut.
“Belum tahu kalau soal itu, apakah sewa atau tidak. Yang jelas saat ini dalam proses inventarisasi aset RPH masih berlangsung. Namun, yang terpenting bagi kami adalah memastikan proses pemotongan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.[asg/ted]