Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap potensi dampak dari penutupan (shutdown) Pemerintahan Amerika Serikat terhadap perekonomian RI.
Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan penutupan pemerintahan AS bukan yang pertama kali terjadi jika melihat selama 10 tahun terakhir. Meski mengalami shutdown, Anin menuturkan pemerintahan AS tidak sepenuhnya lumpuh.
Anin memaparkan, hal tersebut terbukti dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump ataupun menteri-menteri kabinetnya. Oleh karena itu, Anin menyebut kegiatan perekonomian dan perdagangan antara AS dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, tetap berjalan.
“Kalau tidak salah Pak Luhut (Binsar Pandjaitan) sedang di sana berbicara dengan Menteri Perdagangan AS. Kemudian, Presiden Trump juga terus aktif mencari jalan perdamaian di Gaza. Jadi, saya rasa sih ekonomi dan dunia usaha jalan terus,” kata Anin saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).
Dia menuturkan, hal paling penting yang perlu dilakukan Indonesia di tengah shutdown Pemerintahan AS adalah melanjutkan ekspor-ekspor produk yang dibutuhkan Negeri Paman Sam seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, hingga elektronik.
Anin juga berharap kondisi ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekspornya ke AS untuk produk-produk tersebut.
Anin juga mengatakan peningkatan ekspor juga perlu dilakukan ke Uni Eropa dan Kanada sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi yang baru saja ditandatangani antara Indonesia dengan keduanya.
“Jadi fokus kita ialah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas untuk fokus kepada industri yang berbasis ekspor,” ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah AS resmi shutdown sejak Rabu (1/10/2025) setelah terjadi kebuntuan negosiasi antara pemerintah yang kini dikuasai Partai Republik dan kongres dari Partai Demokrat.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap melakukan perundingan dan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) terkait dengan penerapan tarif impor kendati di tengah government shutdown.
Berdasarkan catatan Bisnis, pertemuan itu dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.
“Saat ini masih sedang berlangsung pertemuan intersesi [intercession meeting] secara online dengan pihak USTR, yang dikoordinasikan Pak Edi Pambudi [Deputi 2],” terang Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso
Adapun, Susi enggan memerinci lebih lanjut mengenai pelaksanaan intercession meeting itu. Namun, dia menyebut pemerintah RI dan AS masih dijadwalkan menggelar beberapa putaran pertemuan bilateral ke depannya. “Masih ada beberapa putaran intersesi, seingat saya dalam bulan Oktober ini terjadwal enam kali intersesi,” terangnya.