Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua KPK, Intip Rincian Kekayaannya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Keputusan itu setelah digelar rapat pleno dan voting Komisi III DPR terkait pemilihan dan penetapan calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Setyo meraih suara 46 suara, sementara empat pimpinan lainnya adalah Fitroh Rohcahyanto dengan 48 suara, Ibnu Basuki Widodo dengan 33 suara, Johanis Tanak dengan 48 suara, Agus Joko Pramono dengan 39 suara.

Sedangkan  voting terkait posisi Ketua yakni Setyo Budiyanto 45 suara, Fitroh 1 suara, Johanis 2 suara. Demikian mengutip dari Kanal News Liputan6.com, Kamis (21/11/2024).

Komisi III DPR menggelar rapat pleno pemilihan dan penetapan calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 21 November 2024.

Adapun mekanisme pemilihan menggunakan sistem voting.

“Karena ini menyangkut kita memilih orang per orang, maka hasil musyawarahnya ini kita untuk menggunakan pemilihan dengan suara terbanyak. Jadi demi menghormati hak masing-masing anggota. Jangan sampai ada yang merasa haknya dibatasi,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR.

Adapun rapat dihadiri 44 anggota dari delapan fraksi dan tiap anggota berhak memberikan suara.

“Caranya kertas suara dicontreng atau diceklis oleh anggota Komisi III, kemudian dimasukkan dalam kotak suara yang sudah disediakan,” kata Habiburokhman.

Adapun Komjen Pol Setyo Budiyanto saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) pada Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman.

Kekayaan

Seiring terpilihnya Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK periode 2024-2029, menarik untuk diketahui kekayaan dan profil singkatnya.

Saat menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) pada Kementerian Pertanian, Setyo Budiyanto memiliki total kekayaan Rp 9,61 miliar. Yang menarik, Setyo Budiyanto juga tidak memiliki utang.

Hal itu seperti dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 1 April 2024 untuk laporan periode 2023.