Jombang (beritajatim.com) – Memasuki fase pasca 100 hari kerja pemerintahan Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang memberikan catatan penting.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Octadella Bilyta Permatasari, menilai bahwa pemerintah daerah perlu segera mengalihkan fokus ke tahap penguatan birokrasi, sinergi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Seratus hari pertama adalah ruang untuk bergerak cepat, membuktikan komitmen, dan mengenali tantangan. Setelahnya, kita masuk ke fase menata ulang, memperkuat struktur, dan menyamakan langkah agar pembangunan berjalan secara terukur dan berkelanjutan,” tegas Octadella, Selasa (10/6/2025).
Della, sapaan akrabnya, mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk lebih serius dalam membenahi tata kelola pemerintahan. Ia menyebut bahwa pelayanan publik dan efisiensi kerja harus menjadi prioritas utama ke depan. Salah satu usulan yang dikemukakan adalah penerapan sistem data terpadu berbasis digital.
“Akan lebih baik jika Jombang memiliki One Data Base Sistem, terkait pencatatan dan pendataan dalam berbagi aspek sehingga kontrol program akan lebih cepat dan efektif sehingga pelayanan pada masyarakat akan menjadi lebih massif,” tegasnya.
Della juga menyampaikan pentingnya evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh. Menurutnya, langkah ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyederhanaan prosedur pelayanan, serta percepatan digitalisasi layanan guna mendukung terwujudnya Jombang sebagai Smart City.
Selain soal birokrasi, Della menyoroti upaya pemerintah dalam menggerakkan perekonomian lokal. Ia menilai penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan menjadi motor penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Dengan memperkuat BUMD, pemerintah Kabupaten Jombang bisa menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM, serta memperkuat rantai ekonomi lokal,” terang Della.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam pembangunan daerah. Pemerintahan Warsubi–Salman dinilai perlu lebih terbuka melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan generasi muda dalam proses perencanaan serta evaluasi kebijakan daerah.
Della menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara konstruktif. “Kami berkomitmen menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah Kabupaten Jombang. Kami akan terus mengawal arah kebijakan eksekutif agar sesuai dengan aspirasi rakyat,” pungkasnya. [suf]