Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait resmi mengakhiri program seratus hari pertamanya memimpin Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (1/6/2025). Namun bagi DPRD Kabupaten Jember, pekerjaan yang lebih rumah besar menunggu di depan mata.
“Di level elite, pekerjaan rumahnya saya yakin semua orang di Jember tahu, yakni bagaimana mempertemukan bukan secara fisik, tapi visi sesungguhnya antara bupati dan wakil bupati,” kata Waki Ketua DPRD Jember Widarto, Sabtu (7/6/2025).
Bukan rahasia lagi jika hubungan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto tidak mesra sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Djoko banyak sering tak dilibatkan dalam pemerintahan, termasuk mewakili Fawait dalam beberapa acara kenegaraan di parlemen.
“Kalau bupati dan wakil bupati masih terus begini, tentu hambatan itu ada. Maka kami tentu berharap, meski kami bukan partai pendukung dan pengusung, kami ingin bupati dan wakil bupati seiring sejalan. Tidak harus secara fisik, tapi betul-betul dari hati paling dalam, pikiran, visi-misi nyambung keduanya,” kata Widarto.
Menurut Widarto, konflik Fawait dan Djoko berdampak terhadap jajaran birokrasi. “Kalau di level elite belum klik betul, di bawah pasti juga bingung. Di bawah pasti sering terjadi dinamika yang tidak perlu. Jadi di level bupati dan wakil bupati harus ada kekompakan lahir batin, bukan hanya lahiriah,” katanya.
Kekompakan bupati dan wakil bupati, menurut Widarto akan banyak menyelesaikan pekerjaan rumah Pemkab Jember. “Ke depan, pekerjaan rumah kita adalah soal pendapatan asli daerah. Inovasi harus dilakukan agar pendapatan asli daerah kita bisa melompat, tak sekadar naik, karena itu tumpuan utana kita,” katanya.
Widarto meminta sektor yang bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah seperti pariwisata mendapat perhatian. “Kalau pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), saya kira tidak usah kita bahas, karena bukan prestasi. Inovasi lain yang harus dilakukan,” katanya.
Semua berakar pada perencanaan. Widarto meminta perencanaan Pemkab Jember diperbaiki.
Sementara Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, selama seratus hari pertama pemerintahan, sejumlah kebijakan Bupati Fawait bisa dilaksanakan birokrasi. “Ada lompatan-lompatan yang membuat kebijakan berpihak kepada masyarakat, seperti program kesehatan gratis, ketahanan pangan, penguatan ekonomi tingkat bawah,” katanya.
Efisiensi anggaran Pemkab Jember yang direalokasi untuk program prioritas sudah bisa dilakukan dengan baik. Sejumlah progran prioritas itu antara lain menyangkut ketahanan pangan, hilirisasi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama di daerah perkebunan, pertanian, dan perikanan.
Halim mengingatkan agar birokrasi bekerja dengan tetap mengedepankan visi bupati yang menginginkan iklim investasi ramah. “Pembukaan lapangan kerja tanpa investasi akan sangat sulit dilakukan,” katanya. [wir]