Sumenep (beritajatim.com) – Sembilan Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Sumenep, dimutasi. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu (14/1/2026).
Para Kepala Dinas yang dimutasi itu diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Agus Dwi Syahputra mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kepala DPMD sebelumnya, Anwar Syahroni, dipercayai memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kosong karena Kepala Dinasnya meninggal.
Selain itu, rotasi juga terjadi di Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rahman Riyadi dimutasi sebagai Kepala Dinas Sosial. Sedangkan Kepala Dinas Sosial sebelumnya, Mustangin, diberikan jabatan baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja sebelumnya, Heru Santoso, mengemban amanah baru sebagai Kepala DPMPTSP. Mutasi juga terjadi pada Asisten Administrasi Umum, Ferdiansyah Tetrajaya, bergeser menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Jabatan asisten administrasi umum Setda Sumenep untuk sementara dibiarkan kosong.
Kepala Bapenda sebelumnya, Faruk menempati jabatan barunya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga,dan pariwisata (Disbudporapar). Sedangkan Kepala Disbudporapar sebelumnya, Moh. Iksan, bergeser ke Dinas Pendidikan.
Mutasi juga terjadi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Jabatan Kepala BKPSDM yang sudah lama kosong, dipercayakan pada Benny Irawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sumenep.
Selain pejabat eselon II, mutasi dan promosi juga dilakukan untuk eselon IV se Kabupaten Sumenep. Total ada sebanyak 80 orang yang dimutasi.
Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo usai melantik para pejabat eselon II itu mengatakan, mutasi itu dilakukan bukan karena kepala dinas tersebut melakukan kesalahan. Namun sebagai upaya menguji kemampuan yang bersangkutan di tempat berbeda.
“Untuk menjadi matang itu perlu diuji di beberapa tempat. Kalau sudah sukses di OPD A, bagaimana kalau dipindah ke OPD B, apakah tetap baik kinerjanya?” ujar Bupati.
Selain itu, penempatan para Kepala OPD tersebut juga sesuai rekomendasi BKN, berdasarkan hasil asesmen yang bersangkutan.
Bupati berharap agar dimanapun pejabat eselon II ditempatkan, tetap memberikan kinerja terbaik, dan meningkatkan pelayanan publik. “Maksimalkan serapan anggaran, genjot pendapatan,” tandasnya.
Sedangkan untuk beberapa jabatan OPD yang masih kosong, Bupati mengaku akan mengisi secara bertahap. “Tunggu saja episode selanjutnya. Yang kosong-kosong ini pasti nanti akan diisi,” ucapnya. [tem/suf]