SBY Minta Pengelola Danantara Buktikan Kekhawatiran Masyarakat Tak Terjadi

Jakarta –

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menjawab dan membuktikan kekhawatiran masyarakat tidak akan terjadi. Di mana masyarakat cemas Danantara tidak dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

“Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” tulis SBY melalui akun X, dikutip, Senin (3/3/2025).

SBY mengamati, kehadiran Danantara menuai berbagai tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, hingga politisi, yang mempertanyakan manfaat serta tata kelolanya.

Menurut SBY, sejumlah pihak menyangsikan governance, transparansi, dan akuntabilitas dari lembaga investasi baru ini. Selain itu, muncul pula kekhawatiran potensi konflik kepentingan serta keterlibatan politik yang tidak semestinya dalam pengelolaannya.

Padahal menurutnya, Prabowo mempunyai niat dan tujuan baik dalam pembentukan Danantara ini. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional.

Utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy).

“Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” katanya.

Lebih lanjut, SBY menegaskan kunci agar Danantara sesuai dengan yang diinginkan mendatangkan investasi dan meningkatkan perekonomian Indonesia ialah Danantara harus dikelola secara profesional dan transparan. Serta tidak adanya konfilk kepentingan dalam pengelolaan Danantara.

“Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki good governance, expertise (kecakapan) para pengelola Danantara, economic dan business judgement yang tepat dan prudent, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu. Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, politics free dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” katanya.

(ara/ara)