Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Satgas Pangan Mabes Polri Cek Ketersediaan Jagung di Tuban

Satgas Pangan Mabes Polri Cek Ketersediaan Jagung di Tuban

Tuban (beritajatim.com) – Tim Satuan tugas (Satgas) pangan Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Helfi Assegaff, bersama Kementrian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan ketersediaan jagung. Kegiatan ini diadakan karena ketersediaan pakan ternak dalam mempengaruhi harga ayam dan telur yang masih tinggi di pasaran.

Selain pengecekan ketersediaan jagung, tim juga turut mengikuti panen raya jagung varietas NK 7328 di lahan Gapoktan Manunggal Rejeki, Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada hari Selasa (19/3/2024). Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap ketersediaan bahan pangan di wilayah Jawa Timur.

Brigjen Pol. Helfi Assegaff, Wakasatgas pangan Mabes Polri, menjelaskan bahwa hasil panen raya jagung di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dilakukan di luas hamparan panen mencapai 517 hektar. “Pengecekan langsung ini penting untuk memastikan ketersediaan jagung, karena ini berkaitan dengan ketersediaan pakan ternak yang berdampak pada harga ayam dan telur,” ujar Helfi.

Helfi juga menambahkan bahwa tugas Satgas pangan meliputi pengawasan dari hulu hingga hilir, termasuk ketersediaan pupuk bersubsidi dan pengawalan dari produsen hingga konsumen akhir. Dia berharap dengan hasil panen raya ini, semua pihak, baik petani maupun peternak ayam, dapat mendapatkan keuntungan.

Selain pengecekan terhadap penerima pupuk bersubsidi, tim Satgas pangan juga akan memeriksa jumlah, lokasi, serta harga pembelian dan penjualan yang telah ditetapkan. “Jika ada ketidaksesuaian, tindakan akan diambil terhadap pihak terkait,” kata Helfi.

Kapolres Tuban, AKBP Suryono, menyatakan bahwa Satgas pangan Polres Tuban akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses produksi pangan, termasuk jagung. Tujuannya adalah untuk memastikan stok pangan di Kabupaten Tuban mencukupi dan mampu berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Suryono menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepala dinas, dan pemangku kepentingan terkait akan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terjangkau dan menghindari kenaikan yang dapat menyebabkan inflasi. “Dalam hal ini, juga perlu memperhatikan penyerapan hasil produksi agar tidak memengaruhi harga,” tutup Suryono. [ayu/kun]