Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Said Abdullah, Tangan Besi Penjaga Keamanan Anggaran Negara

Said Abdullah, Tangan Besi Penjaga Keamanan Anggaran Negara

Surabaya (beritajatim.com) – Said Abdullah tidak hanya dikenal sebagai politisi ulung. Lebih dari itu, tokoh yang putra asli Madura ini terkenal dengan ketegasannya bicara soal anggaran negara. Melalui posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said berusaha memegang kuat amanah menjaga keamanan anggaran negara.

Dia kerap bicara lantang mengkritisi kebijakan Pemerintah terkait penggunaan anggaran yang tidak memihak rakyat. Bahkan, Said tanpa tedeng aling-aling berani menyerang apabila kebijakan yang diambil pemerintah secara nyata justru menambah beban masyarakat menjadi semakin berat.

Tercatat sudah kritik pedas yang dilancarkan Said pada pemerintah. Sebut saja rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen pada 2025. Said tegas menentang rencana tersebut dan menyatakan itu justru semakin memperberat beban rakyat.

Said mengingatkan dampak buruk yang timbul jika PPN jadi dinaikkan 12 persen. Di antaranya, bakal terjadi penurunan tingkat konsumsi masyarakat sebesar 3,2 persen serta anjloknya upah minimun. Belum lagi ancaman krisis ekonomi global.

Said juga tegas bicara soal bantuan sosial. Dia meminta pemerintah menahan penyaluran bansos (bansos) untuk sementara waktu.

Hal itu disampaikan Said Abdullah jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Karena, dia mencium adanya potensi penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Tak hanya itu, Said menaruh perhatian sangat besar terhadap keberlangsungan UMKM. Di mata dia, UMKM lah yang menjadi penopang ekonomi nasional. Para pelaku UMKM adalah pejuang yang menjadi tiang kokoh penyangga stabilitas ekonomi.

Masih banyak deretan contoh keberpihakan Said Abdullah terhadap rakyat. Dengan tangan dinginnya, Said Abdullah berkomitmen kuat menjaga keamanan anggaran negara dari potensi penyalahgunaan yang berujung membebani rakyat.