Saat Rakernas PDI-P Jadi Panggung Megawati Mengingatkan Bahaya Krisis Ekologis…

Saat Rakernas PDI-P Jadi Panggung Megawati Mengingatkan Bahaya Krisis Ekologis…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling merasakan kecemasan akibat krisis iklim dan kerusakan lingkungan.
Hal itu disampaikan Megawati saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Megawati mengawali pidatonya dengan menggambarkan situasi
krisis iklim
global.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban, kata dia, bumi mengalami suhu terpanas dalam lebih dari 100.000 tahun terakhir.
“Yang paling merasakan kecemasan ini adalah
generasi muda
. Mereka hidup dalam ketidakpastian, memandang masa depan dengan kegelisahan,” kata Megawati.
Ia menjelaskan, perubahan iklim telah memicu rangkaian bencana hidrometeorologi, mulai dari badai, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan.
Bencana-bencana tersebut terjadi beruntun di berbagai belahan dunia tanpa mengenal batas negara maupun kelas sosial.
Megawati menambahkan, berbagai temuan ilmiah menunjukkan umat manusia tengah mendekati titik-titik kritis yang sulit dipulihkan, seperti meningkatnya suhu laut, mencairnya es di kutub ke titik terendah, serta merosotnya keanekaragaman hayati secara tajam.
“Sebagian ilmuwan bahkan menyebut fase ini sebagai awal keteruraian besar peradaban manusia,” imbuh Presiden ke-5 RI itu.
Dalam konteks nasional, Megawati menyinggung bencana ekologis dan kemanusiaan akibat hujan ekstrem yang terjadi pada 23 November 2025.

Bencana tersebut, menurut dia, melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menewaskan ribuan orang, serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
Megawati menegaskan bahwa peristiwa itu tidak bisa semata-mata dianggap sebagai bencana alam.
Ia menilai,
kerusakan lingkungan
merupakan konsekuensi langsung dari
kebijakan pembangunan
yang mengabaikan daya dukung ekologi.
“Kita harus berani jujur. Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan,” ujarnya.
“Atas nama pembangunan, kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan, sebagai spons alam penyerap air, telah berubah menjadi ladang eksploitasi. Hutan alam dan wilayah adat dirampas, dibuka secara masif, lalu digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis,” tutur Megawati.
Ia menambahkan, kebijakan dan regulasi yang memberi ruang besar bagi konsesi skala besar turut mendorong deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem.
“Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” kata Megawati.
Akibat kerusakan tersebut, lanjut dia, kawasan hulu kehilangan fungsinya sebagai penyangga kehidupan.
“Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap. Air kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan, lalu berubah menjadi kekuatan penghancur,” ujarnya.
Megawati juga menyoroti krisis iklim global yang kian mengkhawatirkan. Ia menyebut ambang batas kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius telah terlampaui.
“Tahun 2023 mencatatkan diri sebagai salah satu tahun terpanas dalam sejarah umat manusia, diperparah oleh fenomena El Nino yang mengguncang sendi-sendi kehidupan global,” ungkapnya.
“Memasuki tahun 2024, suhu global bahkan telah melampaui ambang satu setengah derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri, sebuah batas kritis yang selama ini diperingatkan oleh ilmu pengetahuan,” sambung Megawati.
Selain isu lingkungan, Megawati turut menyinggung dinamika geopolitik global.
Ia mengkritik tindakan militer Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya.
“Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern, yang mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip dasar hubungan antarbangsa,” tegasnya.

Megawati menilai intervensi militer semacam itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
“Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain,” katanya.
Menurut dia, demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dibangun di atas penghinaan terhadap martabat bangsa.
Megawati lalu mengaitkan sikap tersebut dengan politik luar negeri Indonesia sejak era Presiden pertama RI Soekarno.
“Sejak Konferensi Asia Afrika digagas Bung Karno, Indonesia konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya,” ujar dia.
Karena itu, Megawati menyatakan PDI Perjuangan menyerukan penyelesaian konflik internasional melalui dialog, diplomasi, dan mekanisme hukum internasional.
“PDI Perjuangan menyerukan penyelesaian konflik internasional melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional, bukan melalui kekerasan yang hanya memperpanjang penderitaan rakyat sipil,” pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung mengaku menikmati pidato Megawati. Menurut dia, pidato tersebut berbeda dari ekspektasi banyak pihak yang menunggu pernyataan politik praktis.
“Ada hal yang unik tadi, bahwa Anda pasti menunggu Ibu Megawati ucapkan pidato politik atau isu politik, tapi beliau menganggap ada yang lebih penting itu soal kemanusiaan, soal lingkungan, soal persahabatan,” kata Rocky saat ditemui di lokasi Rakernas.
Ia menilai Megawati menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap politik global, perubahan iklim, dan solidaritas kemanusiaan.
“Yang kedua, ada isu yang betul-betul tajam sekali itu soal
climate change
, soal
climate strike
, soal keinginan negeri ini untuk menjadi pelopor perlindungan-perlindungan hidup. Dan itu sangat relevan,” ujar Rocky.
“Dan yang terakhir, yang paling penting adalah pentingnya
human solidarity
. Persahabatan antara manusia. Dan itu dibenamkan sebagai tugas dari kader-kader PDI-P,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.